RAPBN 2025 Harus Jadi Titik Pijak Arah Kebijakan Pembangunan Pemerintahan Baru

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menggelar Rapat Kerja pada Selasa (27/8/2024) dengan agenda membahas pokok-pokok Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2025. Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menekankan bahwa RAPBN 2025 harus menjadi pondasi untuk arah kebijakan pembangunan pemerintahan yang baru.

Pemerintah telah menyerahkan RAPBN 2025 pada 16 Agustus 2024 lalu. Menurut Said, RAPBN kali ini tidak hanya berfungsi sebagai anggaran tahunan, tetapi juga sebagai jembatan antara pemerintahan Presiden Joko Widodo dan pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan mulai bertugas pada 20 Oktober 2024.

“RAPBN 2025 harus menjadi titik pijak untuk arah kebijakan pembangunan presiden terpilih. Ini merupakan langkah penting dalam memastikan kesinambungan dan konsistensi dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan,” ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu saat memimpin rapat di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Dalam sambutan pembuka rapat itu, Said mengomentari target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen yang kemudian membandingkannya dengan pencapaian beberapa tahun lalu. Ia menyampaikan bahwa sejak 2015 hingga 2023 hanya sekali pertumbuhan ekonomi melampaui target APBN di Tahun 2022 dari target 5,2 dan berhasil dilampaui mencapai 5,31 persen.

“Kenyataan ini mengundang tanya kenapa kita sulit mencapai target pertumbuhan ekonomi? Jawabannya sudah ada di pikiran kita semua, kita menghadapi berbagai persoalan struktural, ekonomi biaya tinggi karena perizinan dan korupsi, ketidakpastian hukum, kualitas SDM yang belum terampil, belum terjalin secara baik konektivitas antar wilayah dan menurunnya demokrasi,” tuturnya.

Konsumsi domestik masih menjadi merupakan pilar utama perekonomian. Said lantas mengungkapkan bahwa dalam enam tahun terakhir, jumlah kelas menengah turun sebanyak 8 juta jiwa, padahal kelas penggerak merupakan konsumsi domestik. Turunnya jumlah kelas menengah digadang berdampak pada penurunan konsumsi domestik.

Banggar DPR RI mendorong pemerintah untuk mengambil langkah lebih progresif dalam menangani berbagai persoalan struktural tersebut. Said yang juga Anggota Komisi XI DPR RI ini kemudian merujuk pada dokumen Visi Indonesia 2045, yang menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen. Ia menilai angka ini sebagai asumsi moderat.

“Tingkat pertumbuhan ekonomi 5,4 persen. Asumsi ini sesungguhnya di level moderat kalaulah kita belum melangkah sampai enam persen. Kita membutuhkan sejumlah modal penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen. Strateginya, konsumsi domestik harus dijaga dengan inflasi yang terjaga rendah, investasi yang menopang pembukaan lapangan kerja baru serta memberikan nilai tambah atas produk ekspor,” kata Legislator Dapil Jawa Timur XI itu.

Said menambahkan bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, diperlukan kontribusi investasi minimal 1,5 persen dan ekspor 0,5 persen setiap tahunnya. Dengan demikian, investasi dan ekspor sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi juga bisa menjadi penopang perekonomian dan tidak hanya bergantung pada konsumsi domestik. •uc/rdn