//
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, saat ditemui Parlementaria sebelum Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.|Foto: Septamares/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap penguatan layanan kesehatan dalam arah kebijakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Namun, pembangunan fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit, perlu berjalan beriringan dengan pemenuhan tenaga kesehatan agar akses layanan masyarakat semakin merata.
Nihayatul menilai penguatan fasilitas kesehatan penting mengingat masih terdapat sejumlah kecamatan, khususnya di luar Pulau Jawa, yang belum memiliki puskesmas. Padahal, puskesmas merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
“Yang pertama soal rumah sakit, soal puskesmas, dan juga untuk dokter. Karena itu memang menjadi prioritas awal dari Pak Prabowo, Pak Presiden kita. Karena selama ini kita tahu banyak sekali kecamatan-kecamatan yang belum punya puskesmas, terlebih di luar Pulau Jawa,” ujar Nihayatul saat ditemui Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Menurutnya, idealnya setiap kecamatan memiliki puskesmas untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan primer sekaligus mengurangi penumpukan pasien di rumah sakit rujukan.
Legislator Fraksi PKB itu mencontohkan masyarakat di sejumlah wilayah Indonesia Timur yang harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit rujukan. Karena itu, pembangunan dan penguatan rumah sakit di daerah, termasuk wilayah terpencil, perlu terus dilakukan.
Meski demikian, Nihayatul mengingatkan pembangunan infrastruktur kesehatan tidak akan optimal tanpa dukungan sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Ia menyebut kebutuhan minimal tenaga kesehatan di puskesmas hingga kini belum sepenuhnya terpenuhi.
“Persoalan terpentingnya adalah tenaga kesehatan kita. Kita itu harus punya minimal tujuh tenaga kesehatan, mulai dokter gigi, dokter umum, dan sebagainya. Namun kenyataannya masih ada berapa ribu puskesmas yang belum memenuhi kebutuhan tenaga medis kita,” jelasnya.
Berdasarkan pemantauan Komisi IX terhadap peta kebutuhan tenaga kesehatan Kementerian Kesehatan, Nihayatul menyebut masih banyak puskesmas yang belum memenuhi standar ketenagaan. Kondisi tersebut, menurutnya, membutuhkan terobosan kebijakan, antara lain melalui penguatan pendidikan dokter spesialis, pemanfaatan telemedisin, serta opsi pemenuhan tenaga medis dari luar negeri secara terukur.
Di sisi lain, Nihayatul mengapresiasi rencana pengembangan ambulans helikopter untuk menjangkau masyarakat di wilayah dengan kondisi geografis yang sulit. Menurutnya, layanan tersebut sangat dibutuhkan, terutama di daerah kepulauan seperti Papua dan Maluku.
“Bayangkan di daerah Papua yang dari ujung ke ujung. Kalau Raja Ampat saja itu sudah berapa jam. Taliabu di daerah Maluku Utara itu kalau ke Ternate bisa 12 jam, bisa lebih daripada itu. Kalau tidak ada helikopter itu akan kesulitan,” katanya.
Nihayatul menegaskan penguatan fasilitas kesehatan dan pemenuhan SDM harus dilakukan secara bersamaan. Dengan demikian, peningkatan anggaran kesehatan pada 2027 dapat benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas sekaligus pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. (fa/ssb)
