dana haji

6 artikel dengan tag ini

Abidin Fikri: Audit Forensik Dana Haji Harus Berbasis Fakta dan Hukum

Kesejahteraan Rakyat29 September 2026

Abidin Fikri: Audit Forensik Dana Haji Harus Berbasis Fakta dan Hukum

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta pemerintah, khususnya Kementerian Haji dan Umrah, menjelaskan secara terbuka dasar dan urgensi rencana audit forensik terhadap Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Menurutnya, pengawasan terhadap pengelolaan dana haji harus didasarkan pada fakta, indikasi konkret, serta kerangka hukum yang jelas.

29 September 2026

Ansari Ajak Masyarakat Pahami Tata Kelola Dana Haji secara Utuh

Kesejahteraan Rakyat5 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Ansari Ajak Masyarakat Pahami Tata Kelola Dana Haji secara Utuh

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Ansari mengajak masyarakat memahami secara utuh tata kelola dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Menurutnya, pemahaman yang baik penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh isu maupun disinformasi terkait pengelolaan dana haji.

5 Agustus 2026

BPKH Diminta Diversifikasi Investasi agar Target Imbal Hasil 7,9 Persen Tercapai

Kesejahteraan Rakyat30 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

BPKH Diminta Diversifikasi Investasi agar Target Imbal Hasil 7,9 Persen Tercapai

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI, M. Husni, menekankan pentingnya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk segera menyusun peta jalan (roadmap) investasi yang lebih komprehensif. Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Badan Pelaksana BPKH dan Ketua Dewan Pengawas BPKH di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Maman Imanul Haq Dorong BPKH Lebih Independen Mengelola Dana Haji

Kesejahteraan Rakyat24 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Maman Imanul Haq Dorong BPKH Lebih Independen Mengelola Dana Haji

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar semakin independen dan mandiri dalam menjalankan tugas pengelolaan dana haji. Menurutnya, independensi BPKH menjadi kunci untuk memastikan dana milik jemaah dikelola secara profesional, akuntabel, dan memberikan manfaat yang optimal.

Revisi UU BPKH Diperlukan Guna Perkuat Nilai Manfaat Dana Haji

Kesejahteraan Rakyat25 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Revisi UU BPKH Diperlukan Guna Perkuat Nilai Manfaat Dana Haji

PARLEMENTARIA, Makkah — Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Marwan Dasopang menegaskan keberadaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) merupakan sebuah keniscayaan dalam tata kelola dana haji Indonesia. Hal itu disampaikannya di AlQim’ma Hall, Makkah, Minggu (24/5/2026).

Timwas DPR Awasi Ketat Dana Haji, Pastikan Pelayanan Jemaah Sesuai yang Dibayar

Kesejahteraan Rakyat17 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Timwas DPR Awasi Ketat Dana Haji, Pastikan Pelayanan Jemaah Sesuai yang Dibayar

PARLEMENTARIA, Jakarta - Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menegaskan komitmennya mengawal penggunaan dana haji agar seluruh pelayanan yang diterima jemaah sesuai dengan biaya yang telah dibayarkan. Pengawasan tersebut akan dilakukan langsung di Arab Saudi selama proses penyelenggaraan ibadah haji berlangsung.