//
Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq usai Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas BPKH di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.|Foto : Kresno/Alma
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar semakin independen dan mandiri dalam menjalankan tugas pengelolaan dana haji. Menurutnya, independensi BPKH menjadi kunci untuk memastikan dana milik jemaah dikelola secara profesional, akuntabel, dan memberikan manfaat yang optimal.
Hal tersebut disampaikannya usai Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas BPKH di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026). Dalam rapat tersebut, Komisi VIII membahas kinerja pengelolaan keuangan haji, termasuk strategi investasi dan penguatan kelembagaan BPKH.
Menurut Maman, BPKH memiliki mandat besar karena mengelola dana titipan jemaah haji sekaligus bertanggung jawab mengembangkan dana tersebut melalui berbagai instrumen investasi yang aman dan produktif. Karena itu, BPKH harus diberi ruang untuk bekerja secara independen tanpa intervensi pihak manapun.
“Kata kunci pertama adalah kita sebenarnya mendukung agar BPKH ini lebih independen, lebih mandiri. Sebagai lembaga yang diamanati untuk mengelola uang jemaah, independensi inilah yang sebenarnya diminta oleh kita, sehingga BPKH tidak bisa diintervensi dan tidak bisa juga diatur hanya sebagai kasir untuk Kementerian Haji,” ujar Maman.
Legislator Fraksi PKB itu menjelaskan, sebagai lembaga yang dipercaya mengelola dana jemaah, BPKH harus mampu mempertanggungjawabkan seluruh proses pengelolaan keuangan haji, mulai dari penempatan dana, pengembangan investasi, hingga distribusi nilai manfaat yang kembali kepada jemaah.
Selain mendorong penguatan independensi, Komisi VIII juga meminta BPKH untuk terus meningkatkan kinerja investasinya. Maman menilai pengembangan investasi yang optimal akan memperbesar nilai manfaat yang dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji dan berbagai kebutuhan pelayanan jemaah.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara BPKH dan Kementerian Haji agar berbagai investasi yang telah dibangun BPKH dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam ekosistem penyelenggaraan haji Indonesia.
“Kita meminta agar komunikasi dengan Kementerian Haji betul-betul kuat, sehingga apa yang ditawarkan oleh BPKH, seperti hotel, katering, transportasi, dan berbagai layanan lainnya, dapat dimanfaatkan secara optimal. Karena itu pada dasarnya merupakan bagian dari upaya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi jemaah,” katanya.
Maman menambahkan, Komisi VIII melihat kinerja BPKH terus menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun. Dengan hadirnya Kementerian Haji sebagai mitra kerja yang fokus pada penyelenggaraan haji, ia optimistis pengelolaan dana haji dan pengembangan investasi BPKH dapat berjalan lebih efektif ke depan.
“Presiden juga mendukung BPKH yang lebih independen dan mampu menghasilkan investasi yang lebih kuat untuk mendukung ekosistem perhajian. Karena itu kita ingin BPKH semakin kuat, semakin profesional, dan semakin besar manfaatnya bagi jemaah haji Indonesia,” pungkasnya. (tin/ssb)
