Maman Dorong Kampung Haji untuk Tingkatkan Efisiensi Layanan Haji

PARLEMENTARIA, Bandung – Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq menilai rencana pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi berpotensi meningkatkan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji, baik dari sisi biaya maupun kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia. Selain itu, konsep tersebut juga dinilai dapat memperkuat ekosistem layanan haji yang memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia.

Hal itu disampaikan Maman saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Provinsi Jawa Barat di Bandung, Jawa Barat, Rabu (8/7/2026).

Menurut Maman, konsep Kampung Haji bukan berarti membangun kawasan baru di Arab Saudi, melainkan memanfaatkan skema sewa jangka panjang terhadap kawasan yang dapat digunakan secara berkelanjutan untuk melayani kebutuhan jemaah haji Indonesia.

"Kampung Haji jangan dibayangkan sebagai membangun gedung baru. Konsepnya adalah kawasan yang disewa dalam jangka panjang sehingga dapat menampung seluruh kebutuhan sekitar 220 ribu jemaah haji Indonesia beserta ekosistem pendukungnya," ujarnya.

Ia menjelaskan, selama ini pemerintah harus menyewa hotel dan berbagai fasilitas pendukung setiap musim haji. Skema tersebut membuat Indonesia harus bersaing dengan negara lain untuk mendapatkan akomodasi terbaik, sehingga berdampak pada biaya penyelenggaraan maupun kualitas layanan yang diterima jemaah.

Karena itu, Maman menilai skema sewa jangka panjang akan memberikan kepastian terhadap lokasi akomodasi dan fasilitas yang digunakan setiap tahun. Selain memudahkan perencanaan penyelenggaraan haji, model tersebut juga dinilai lebih efisien karena tidak selalu terdampak kenaikan harga maupun inflasi.

"Kita bisa menyewa dalam jangka waktu 10 tahun atau bahkan 20 tahun. Dengan begitu, lokasi hotel dan fasilitasnya sudah pasti sehingga lebih mudah dalam perencanaan penyelenggaraan haji," katanya.

Lebih lanjut, Maman mengatakan kawasan tersebut tidak hanya dimanfaatkan saat musim haji, tetapi juga dapat digunakan untuk melayani jemaah umrah. Dengan demikian, aset yang disewa dapat dimanfaatkan secara optimal sepanjang tahun.

Menurutnya, konsep Kampung Haji juga berpotensi menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional apabila ekosistem pendukung, seperti restoran, pusat oleh-oleh, hingga berbagai layanan bagi jemaah, dapat dikelola oleh pelaku usaha Indonesia.

"Selama ini jemaah membawa uang dan membelanjakannya di berbagai tempat sehingga nilai ekonominya tidak kembali ke Indonesia. Kalau ekosistem itu bisa kita kelola sendiri, manfaat ekonominya juga dapat dirasakan oleh Indonesia," jelasnya.

Meski demikian, Maman menegaskan bahwa rencana pembangunan Kampung Haji tetap memerlukan pembahasan bersama DPR RI. Menurutnya, setiap kebijakan strategis dalam penyelenggaraan ibadah haji harus dikaji secara komprehensif agar benar-benar memberikan manfaat bagi jemaah, sekaligus menjamin tata kelola yang baik dan efisiensi penggunaan anggaran.(skr/ssb)