Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Barat di Bandung.|Foto : Skr/Andri
PARLEMENTARIA, Bandung – Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya mendorong pemerintah segera mempercepat proses pengalihan pegawai dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) di daerah sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027.
Hal itu disampaikan Atalia usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Barat di Bandung, Rabu (8/7/2026).
Menurut Atalia, Komisi VIII DPR RI menerima laporan bahwa ketersediaan SDM di sejumlah kantor Kementerian Haji dan Umrah di Jawa Barat masih jauh dari kebutuhan ideal. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memengaruhi optimalisasi pelayanan kepada calon jemaah haji.
"Kami mendapatkan informasi yang cukup mencengangkan. Dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, jumlah SDM masih sangat minim. Bahkan di beberapa daerah, seperti Bekasi, hanya terdapat empat pegawai, padahal kebutuhan idealnya sekitar 20 hingga 30 orang," ujarnya.
Atalia menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan proses yang berlangsung sepanjang tahun. Oleh karena itu, kesiapan SDM harus dipenuhi sejak awal agar seluruh tahapan penyelenggaraan dapat berjalan optimal.
"Urusan haji tidak menunggu satu tahun baru bekerja. Proses penyelenggaraan sudah dimulai bahkan sejak bulan ini untuk pelaksanaan haji tahun berikutnya," jelasnya.
Politisi Fraksi Partai Golkar itu meminta pemerintah segera menuntaskan proses pengalihan pegawai dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umrah yang hingga kini belum selesai. Menurutnya, apabila kebutuhan personel masih belum terpenuhi, pemerintah perlu mempertimbangkan rekrutmen pegawai baru guna memperkuat organisasi Kementerian Haji dan Umrah.
"Kami mendorong percepatan proses pengalihan SDM. Jika memang masih belum mencukupi, rekrutmen pegawai baru juga perlu menjadi opsi agar organisasi Kementerian Haji dan Umrah dapat berjalan secara optimal," tegasnya.
Atalia berharap penguatan SDM dapat segera direalisasikan sehingga seluruh kantor wilayah maupun kantor kabupaten/kota memiliki jumlah personel yang memadai. Dengan demikian, penyelenggaraan ibadah haji 2027 diharapkan dapat berlangsung lebih efektif, profesional, dan memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah. (skr/ssb)