//
Anggota Komisi VIII DPR RI, M. Husni dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Badan Pelaksana BPKH dan Ketua Dewan Pengawas BPKH di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta.|Foto : Arief/Andri
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI, M. Husni, menekankan pentingnya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk segera menyusun peta jalan (roadmap) investasi yang lebih komprehensif. Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Badan Pelaksana BPKH dan Ketua Dewan Pengawas BPKH di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/6/2026).
Husni menyatakan dukungannya terhadap upaya diversifikasi investasi yang dilakukan BPKH. Namun, ia mengingatkan bahwa ketergantungan yang terlalu tinggi pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tidak akan cukup untuk mencapai target nilai manfaat sebesar 7,9 persen di masa depan.
"Tadi Pak Kepala Badan Pelaksana mempunyai target 7,9 persen. Tapi kalau sebagian besar masih terkonsentrasi di surat berharga syariah, untuk mencapai angka itu bukan kerjaan gampang," ujar Husni.
Dalam kesempatan tersebut, Legislator dapil Sumatera Utara I ini menyoroti potensi instrumen investasi emas yang dinilai belum dioptimalkan secara maksimal. Menurutnya, dengan kenaikan harga emas yang diprediksi akan terus meningkat, BPKH memiliki peluang besar untuk mendapatkan keuntungan yang signifikan.
"Keuntungan dari emas itu pasti di atas 10 persen. Hari ini realisasinya baru 500 miliar, itu masih jauh dari ketentuan undang-undang yang memungkinkan maksimal hingga 5 persen. Semua analis memprediksikan akhir tahun ini angkanya di atas Rp3.000.000. Berarti mungkin ada keuntungan 50 persen," jelasnya.
Lebih lanjut, Husni memberikan apresiasi atas efisiensi biaya operasional BPKH yang kini berada di bawah 3 persen dari nilai manfaat. Meski demikian, ia meminta BPKH untuk melihat jauh ke depan, terutama terkait proyeksi jumlah jamaah haji pada tahun 2039. Menurutnya, jika tidak dibarengi dengan strategi investasi yang matang dan perhitungan yang akurat, pengelolaan dana haji akan menghadapi tantangan besar.
"Kita harus melihat ke depan, membutuhkan roadmap yang betul dan benar. Supaya kalau hari ini kita salah melangkah, saat menghadapi beban jumlah jamaah yang jauh lebih besar di masa depan, kita tidak kewalahan," tegas legislator fraksi Gerindra tersebut.
Ia berharap BPKH dapat mempersiapkan langkah-langkah strategis sejak dini agar pengelolaan keuangan haji tetap terjaga keberlanjutannya dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh jamaah di Indonesia. (hvt/ssb)
