Sri Meliyana: Akses Jaminan Kesehatan Harus Diimbangi Kesiapan Sarana dan SDM

PARLEMENTARIA, Banda Aceh – Anggota Komisi IX DPR RI Sri Meliyana mengapresiasi capaian Pemerintah Provinsi Aceh yang telah menghadirkan cakupan Universal Health Coverage (UHC) bagi sekitar 95 persen penduduk. Namun, menurutnya, keberhasilan memperluas kepesertaan jaminan kesehatan harus diikuti dengan penguatan kualitas layanan kesehatan, mulai dari ketersediaan sarana, prasarana, hingga tenaga kesehatan.

Hal tersebut disampaikan Sri Meliyana saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke Provinsi Aceh, Rabu (22/7/2026). "Kami mengapresiasi Pemerintah Provinsi Aceh yang telah memberikan perhatian besar terhadap UHC. Cakupannya sudah mencapai sekitar 95 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Namun akses itu tentu harus diikuti dengan sarana dan prasarana agar masyarakat benar-benar memperoleh pelayanan kesehatan yang maksimal," ujar Sri.

Ia menilai berbagai persoalan kesehatan di Aceh masih memerlukan perhatian serius. Di antaranya tingginya prevalensi stunting, kesehatan ibu dan anak, angka kematian ibu dan bayi, cakupan imunisasi yang belum optimal, keberadaan anak zero dose, hingga pengendalian tuberkulosis (TB).

Sri mengingatkan bahwa stunting masih menjadi tantangan besar yang harus ditangani secara terpadu oleh pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, upaya percepatan penurunan stunting memerlukan dukungan anggaran yang memadai sekaligus kolaborasi lintas sektor.

"BKKBN sebagai leading sector penanganan stunting perlu terus diperkuat. Karena itu saya selalu menitipkan kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota agar program penanganan stunting menjadi prioritas bersama," katanya.

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting Aceh masih berada di atas rata-rata nasional dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut menjadikan Aceh sebagai salah satu provinsi yang masih membutuhkan percepatan intervensi gizi spesifik maupun sensitif melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.

Selain itu, Sri menyoroti kesiapan rumah sakit rujukan regional di Aceh. Dari lima rumah sakit yang diproyeksikan melayani 23 kabupaten/kota, menurut paparan yang diterima Komisi IX, baru satu rumah sakit yang telah beroperasi secara optimal.

Ia meminta pemerintah daerah segera memetakan kebutuhan penyelesaian empat rumah sakit lainnya, termasuk kebutuhan tenaga medis, dokter spesialis, serta dukungan peralatan kesehatan dari pemerintah pusat.

"Pemerintah pusat sering memberikan bantuan alat kesehatan, tetapi syaratnya SDM yang mengoperasikan harus tersedia. Karena itu harus dipetakan kapan empat rumah sakit lainnya selesai, berapa kebutuhan tenaga kesehatan dan tenaga medis, serta dukungan pusat yang diperlukan," tegasnya.

Sri bahkan membuka kemungkinan Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan spesifik untuk mendalami berbagai persoalan layanan kesehatan di Aceh agar penyelesaiannya dapat dikawal secara lebih komprehensif.

Di bidang ketenagakerjaan, ia juga menyoroti minimnya jumlah pengawas ketenagakerjaan di Aceh. Berdasarkan paparan dalam rapat, hanya terdapat 26 pengawas yang bertugas mengawasi ratusan ribu pekerja dan perusahaan.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah karena berpotensi memengaruhi efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan norma ketenagakerjaan.

"Jumlah pengawas yang sangat terbatas ini tentu menjadi tantangan. Perlu ada penjelasan dan solusi bersama terkait pemenuhan tenaga pengawas, karena kewenangannya berada di pemerintah provinsi dan berkaitan dengan kebijakan ASN," ujarnya.

Meski demikian, Sri mengapresiasi capaian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di sektor formal yang disebut telah mencapai sekitar 80 persen. Ia menilai capaian tersebut menunjukkan adanya kesadaran yang cukup baik dari perusahaan, meskipun pengawasan masih terbatas.

Di akhir penyampaiannya, Sri meminta seluruh mitra kerja Komisi IX DPR RI, baik di pusat maupun daerah, mencatat seluruh persoalan yang mengemuka selama kunjungan kerja agar segera ditindaklanjuti. "Tahun lalu kami datang dan berharap ada perbaikan. Tahun ini kami datang lagi, tentu kami ingin melihat kemajuan. Persoalan seperti anak zero dose dan cakupan imunisasi harus benar-benar dipetakan agar penanganannya lebih tepat sasaran," pungkasnya. (ssb/aha)