//
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI M. Yahya Zaini saat memimpin kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ie Masen Kaya Adang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.|Foto: Eko/Karisma
PARLEMENTARIA, Banda Aceh – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI M. Yahya Zaini menilai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ie Masen Kaya Adang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, layak menjadi percontohan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Aceh. Penilaian tersebut disampaikan saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke lokasi tersebut, Kamis (23/7/2026).
Menurut Yahya, SPPG tersebut telah menunjukkan tata kelola yang baik, baik dari sisi pelayanan, keamanan pangan, maupun pengelolaan operasional. Saat ini, SPPG tersebut telah melayani sekitar 2.500 penerima manfaat, termasuk sekitar 300 kelompok 3B yang terdiri atas ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
"Ini saya kira salah satu percontohan SPPG yang bagus di Aceh. Sudah berjalan sekitar satu tahun dan tidak pernah terjadi kasus yang berkaitan dengan keamanan pangan," ujar Yahya.
Ia mengapresiasi Yayasan Amal Pundi Amal Nusantara sebagai pengelola SPPG bersama kepala satuan pelayanan dan tenaga gizi yang dinilai mampu menjaga kualitas pelayanan. Menurutnya, keberhasilan tersebut perlu dipertahankan sekaligus ditingkatkan agar dapat menjadi model bagi pengembangan SPPG di daerah lain.
Meski demikian, Yahya mengingatkan bahwa pengawasan harus terus diperkuat untuk menjamin keamanan makanan yang disalurkan kepada para siswa maupun kelompok penerima manfaat lainnya. "Kami berharap pengawasan terus dilakukan supaya keamanan makanan yang diberikan kepada anak-anak sekolah benar-benar terjamin," tegasnya.
Dalam peninjauan tersebut, Yahya juga menilai fasilitas SPPG Ie Masen Kaya memiliki standar bangunan yang sangat baik. Dengan luas bangunan sekitar 400 meter persegi dan tata letak yang dirancang sejak awal, alur produksi makanan dinilai lebih higienis dan efisien dibandingkan sejumlah SPPG lain yang memiliki kapasitas bangunan lebih kecil.
Ia berharap semakin banyak SPPG di Aceh yang mengadopsi standar serupa, baik dari sisi infrastruktur maupun tata kelola, sehingga kualitas layanan Program MBG semakin merata.
Selain itu, Yahya menyoroti pentingnya pemenuhan standar sertifikasi keamanan pangan. Menurutnya, SPPG tersebut telah memiliki sejumlah persyaratan, seperti sistem sanitasi dan pengelolaan limbah, namun masih perlu melengkapi sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) sebagai standar internasional dalam pengendalian keamanan pangan.
"Mudah-mudahan dalam waktu singkat sertifikasi HACCP dapat segera dipenuhi sehingga seluruh persyaratan yang harus dimiliki SPPG menjadi lengkap," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Yahya juga menanggapi pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN). Ia menghormati pengunduran diri Kepala BGN sebelumnya yang dilakukan karena alasan kesehatan dan berharap pejabat pengganti mampu melanjutkan berbagai kebijakan strategis yang telah berjalan.
Menurutnya, Kepala BGN yang baru harus memiliki kepemimpinan yang kuat serta kemampuan teknokratis mengingat besarnya anggaran dan cakupan Program MBG. "Kami berharap pimpinan yang baru mampu mengelola anggaran secara efektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus melanjutkan kebijakan yang sudah baik, seperti moratorium pembangunan dapur, pembaruan data penerima manfaat, efisiensi anggaran, serta peningkatan tata kelola SPPG," katanya.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas nasional yang dijalankan melalui Badan Gizi Nasional. Program ini menyasar peserta didik dari jenjang PAUD hingga SMA/sederajat, serta kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kualitas pengelolaan SPPG sebagai dapur penyedia makanan, termasuk penerapan standar keamanan pangan, sanitasi, dan sistem pengawasan yang ketat agar manfaat gizi dapat diterima masyarakat secara aman dan berkelanjutan. (ssb/aha)
