//
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, saat Kunjungan Kerja Komisi IX ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Tanjungpinang Timur, Kampung Bulang II.|Foto: Est/Karisma
PARLEMENTARIA, Tanjungpinang — Komisi IX DPR RI melakukan pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Tanjungpinang Timur, Kampung Bulang II, pada Kamis (23/04/2026). Kunjungan ini bertujuan memastikan kualitas layanan serta keamanan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disalurkan ke SD Katolik Tanjungpinang.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menyampaikan bahwa operasional SPPG yang telah berjalan selama tiga bulan sejak Januari menunjukkan hasil yang cukup baik. Ia mengapresiasi adanya sistem food test harian untuk memastikan makanan aman dikonsumsi.
“SPPG-nya cukup bagus dan sudah berjalan sekitar tiga bulan. Yang menarik, di sini sudah ada food test yang tiap hari dilakukan untuk memastikan makanan tidak mengandung racun,” ujar Nihayatul.
Ia menegaskan bahwa standar pengujian makanan seperti ini perlu diterapkan secara menyeluruh di seluruh SPPG di Indonesia. “Ini penting sekali dimiliki oleh seluruh SPPG di Indonesia, untuk memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat benar-benar terjaga kualitas dan keamanannya,” lanjutnya.
Selain itu, Komisi IX juga memberikan sejumlah catatan penting, salah satunya terkait perlunya pencantuman label batas waktu konsumsi pada makanan. Hal ini dinilai krusial guna mencegah risiko keracunan akibat konsumsi makanan yang sudah tidak layak.
“Kita juga memberikan masukan agar ada label batas maksimal makanan bisa dikonsumsi, sehingga penerima manfaat tahu kapan makanan itu sudah tidak layak,” jelasnya.
Aspek kebersihan dalam proses distribusi juga tak luput dari perhatian. Komisi IX menyoroti pentingnya menjaga jalur distribusi ompreng hingga proses pemorsian makanan agar tetap higienis dan sesuai standar pelayanan.
Penekanan terhadap keamanan pangan ini menjadi semakin relevan menyusul adanya kasus dugaan keracunan MBG di Kabupaten Kepulauan Anambas beberapa waktu lalu. Dalam peristiwa tersebut, ratusan siswa dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari SPPG, bahkan sebagian makanan juga sempat dibawa pulang dan dikonsumsi oleh keluarga.
Menanggapi hal tersebut, Nihayatul menekankan pentingnya pengawasan menyeluruh, mulai dari produksi hingga distribusi makanan. “Beberapa kasus keracunan terjadi karena makanan dikonsumsi sudah melewati batas waktu. Ini yang harus kita antisipasi dengan sistem yang lebih baik,” tegasnya.
Melalui kunjungan ini, Komisi IX menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan program MBG agar berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya para pelajar sebagai penerima utama program. (est/aha)
