//
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher.|Foto : Mahen/Andri
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengapresiasi langkah tegas Badan Gizi Nasional (BGN) menutup sekitar 1.300 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai belum memenuhi standar dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Netty menilai, penertiban terhadap dapur yang belum memenuhi standar higiene dan keamanan pangan penting dilakukan untuk memastikan program MBG tidak hanya mengejar kuantitas penerima manfaat, tetapi juga menjamin makanan yang disalurkan aman dan layak dikonsumsi.
“Ketika menyangkut makanan yang dikonsumsi anak-anak, keamanan pangan tidak boleh dikompromikan. Jika ada dapur yang belum memenuhi standar, memang harus ditutup dan dibenahi terlebih dahulu sebelum diperbolehkan kembali beroperasi,” ujar Netty dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, Kamis (20/8/2026).
Politisi Fraksi PKS itu menekankan pentingnya penerapan standar yang sama secara konsisten di seluruh SPPG. Standar tersebut, menurutnya, mencakup kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), kelayakan sanitasi dapur, serta sistem pengawasan keamanan pangan yang ketat dan terukur.
Kendati mendukung penertiban, Netty mengingatkan BGN agar penutupan SPPG tidak mengganggu pemenuhan hak penerima manfaat. Ia meminta BGN segera menyiapkan mekanisme pengganti agar distribusi MBG di wilayah terdampak tetap berjalan.
“Penertiban harus berjalan, tetapi pelayanan kepada anak-anak juga jangan sampai terhenti. Ketika satu dapur ditutup karena tidak memenuhi standar, harus segera ada solusi konkret agar penerima manfaat tetap mendapatkan jatah makanan yang bergizi dan aman,” tegas legislator daerah pemilihan Jawa Barat VIII tersebut.
Lebih lanjut, Netty mendorong BGN melakukan evaluasi secara berkala dan transparan terhadap seluruh SPPG. Menurutnya, pengawasan tidak boleh hanya dilakukan ketika muncul persoalan, tetapi harus mencakup seluruh rantai penyediaan makanan, mulai dari kualitas bahan baku, proses pengolahan, kebersihan dapur, distribusi, hingga makanan diterima anak-anak.
“MBG adalah program strategis berskala nasional dengan jumlah penerima yang sangat besar. Karena itu, tata kelolanya wajib dibangun di atas standar mutu yang kuat. Kita ingin MBG sukses tidak hanya dari kuantitas makanan yang tersalurkan, tetapi juga dari aspek kualitas dan keamanan makanan yang diterima masyarakat,” urainya.
Netty berharap langkah pembenahan yang dilakukan BGN menjadi momentum untuk membangun ekosistem MBG yang lebih profesional, akuntabel, higienis, dan berkelanjutan.
“Tujuan akhir kita sama: anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang aman. Standar mutu harus ditegakkan secara mutlak, namun akses penerima manfaat juga wajib dijaga,” pungkas Netty. (ndy/ssb)
