Tekan Buta Aksara Al-Qur’an, Komisi VIII Dorong Pemerintah Tingkatkan Produksi dan Distribusi

PARLEMENTARIA, Ciawi – Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid mendorong penguatan produksi dan distribusi Al-Qur’an sebagai salah satu upaya menekan angka buta aksara Al-Qur’an di Indonesia. Menurutnya, ketersediaan Al-Qur’an yang memadai dan mudah diakses masyarakat perlu didukung dengan kolaborasi lintas lembaga.

Hidayat merujuk hasil riset Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) yang menunjukkan masih tingginya angka masyarakat yang belum mampu membaca Al-Qur’an, yakni mencapai 72 persen. Menurutnya, persoalan tersebut tidak cukup hanya diselesaikan melalui pembelajaran, tetapi juga harus ditunjang dengan ketersediaan sarana yang memadai.

“Semakin banyak Al-Qur’an yang tersedia, potensi untuk memberantas buta aksara Al-Qur’an semakin besar. Karena itu memang dibutuhkan sarana yang mendukung,” ujar Hidayat saat meninjau Unit Percetakan Al-Qur’an (UPQ) di Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Kamis (20/8/2026).

Hidayat menilai negara memiliki peran penting dalam memastikan ketersediaan Al-Qur’an sebagai bagian dari dukungan terhadap kehidupan beragama masyarakat. Karena itu, ia mendorong Kementerian Agama mencari terobosan untuk meningkatkan kapasitas produksi, termasuk melalui pengadaan mesin cetak baru.

Menurut Legislator Fraksi PKS itu, keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat kebijakan efisiensi tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan upaya memperluas ketersediaan Al-Qur’an. Pemerintah, kata dia, dapat membangun kolaborasi dengan berbagai lembaga dan mitra, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), maupun lembaga zakat lainnya.

“APBN sekarang kondisinya sedang efisiensi, tetapi nanti kita dorong melalui BAZNAS, BPKH atau mitra yang lain. Negara harus bisa melakukan koordinasi secara maksimal,” tegasnya.

Selain meningkatkan kapasitas produksi, Hidayat mengapresiasi inovasi UPQ dalam menyediakan Al-Qur’an bagi kelompok berkebutuhan khusus, termasuk Al-Qur’an Isyarat dan Al-Qur’an Braille. Menurutnya, inovasi tersebut menunjukkan bahwa upaya mengurangi buta aksara Al-Qur’an harus dilakukan secara inklusif agar seluruh masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk belajar.

Senada dengan Hidayat, Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni menyoroti masih tingginya jumlah masyarakat Indonesia yang belum mampu membaca Al-Qur’an. Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama dan ditindaklanjuti dengan langkah konkret.

“Ini miris sekali, melalui pertemuan ini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama bagaimana menurunkan angka buta Al-Qur’an ini,” ujar Lisda.

Menurut Legislator Fraksi NasDem itu, upaya memberantas buta aksara Al-Qur’an perlu didukung dengan ketersediaan mushaf yang cukup. Ketersediaan tersebut menjadi salah satu sarana penting untuk memperluas kesempatan masyarakat dalam belajar membaca Al-Qur’an.

“Karenanya, kami sangat mendukung apa yang dibutuhkan, dalam hal ini mesin dan segala perlengkapannya untuk membuat Al-Qur’an,” tegasnya.

Lisda berharap penguatan kapasitas produksi dan distribusi Al-Qur’an hingga ke berbagai daerah dapat menjadi bagian dari strategi negara dalam menekan angka buta aksara Al-Qur’an secara berkelanjutan.

“Ini akan menjadi perjuangan kita bersama. Semoga bagaimana anak cucu kita nanti tidak lagi menghadapi persoalan buta Al-Qur’an,” pungkasnya. (rnm/ssb)