RAPBN 2027 Harus Pastikan Mampu Wujudkan Program Pro Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino menyatakan optimistis terhadap arah kebijakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, berbagai program prioritas yang dipaparkan Presiden merupakan agenda strategis yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

“Saya sangat terpesona oleh spirit, semangat, dan optimisme yang disampaikan Presiden Prabowo dalam menyampaikan Nota Keuangan. Program-program yang dipaparkan semuanya sangat mulia dan berpihak kepada rakyat,” ujar Harris dalam agenda Talkshow Spesial TVR Parlemen usai Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Ia menilai sejumlah program prioritas, seperti renovasi 10.000 puskesmas, pembangunan rumah sakit umum daerah di setiap kabupaten dan kota, serta renovasi sekolah di seluruh Indonesia merupakan fondasi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Kalau program-program ini dapat dijalankan dengan baik, masyarakat akan memperoleh akses kesehatan yang lebih baik dan anak-anak Indonesia bisa belajar di sekolah yang layak,” katanya.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pelaksanaan seluruh program tersebut sangat bergantung pada kemampuan negara menghimpun penerimaan. Berdasarkan postur RAPBN 2027, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.426 triliun, sedangkan belanja negara direncanakan sebesar Rp4.097,2 triliun dengan defisit sekitar Rp671,2 triliun atau 2,4 persen terhadap PDB.

“Yang harus kita pastikan adalah target penerimaan negara benar-benar tercapai. Kalau tidak, pilihannya hanya dua, belanja yang dikurangi atau defisit yang membesar,” jelasnya.

Menurut Harris, salah satu langkah yang berpotensi memperkuat ruang fiskal ialah efisiensi belanja negara melalui penguatan peran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Ia menyebut pemerintah menargetkan penghematan hingga Rp300 triliun dari perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa.

“Kalau LKPP benar-benar mampu menghasilkan penghematan sebesar Rp300 triliun, tentu ini capaian yang luar biasa. Karena itu lembaga ini perlu diperkuat agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal,” ujarnya.

Selain efisiensi belanja, Harris juga menyoroti upaya optimalisasi aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui konsolidasi dan kerja sama pemanfaatan aset yang dinilai dapat menjadi sumber tambahan penerimaan negara. Dirinya menambahkan, pemerintah juga berupaya memperbaiki tata kelola sektor sumber daya alam melalui pengembangan bursa mineral dan bursa komoditas.

Namun, ia mengingatkan agar implementasinya dilakukan secara realistis dengan belajar dari berbagai pengalaman sebelumnya. “Kita tentu mendukung pembentukan bursa mineral dan komoditas. Tetapi implementasinya harus benar-benar matang agar dapat mencapai tujuan meningkatkan transparansi dan penerimaan negara,” katanya.

Lebih lanjut, Harris menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya diukur dari besarnya angka statistik, melainkan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan.“Seperti yang disampaikan Presiden, pertumbuhan ekonomi harus sampai ke meja makan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Itu yang harus kita kawal bersama,” tuturnya.

Dirinya memastikan Komisi XI DPR RI akan menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran secara optimal guna memastikan berbagai program prioritas dalam RAPBN 2027 dapat terlaksana secara efektif dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. “Selama program-program itu benar-benar untuk kepentingan rakyat, tentu akan kami dukung dan kami awasi agar pelaksanaannya tepat sasaran,” pungkas Harris. (bit/um)