DPR Nilai Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,12 Persen Berkat Program Pro Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal dua pada tahun 2025 mencapai 5,12 persen. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menilai pertumbuhan ini melampaui ekspektasi ini berkat program pro-rakyat dan pemberdayaan di bidang kesejahteraan rakyat yang dilakukan pemerintah.

“DPR menyambut baik laporan pertumbuhan ekonomi Indonesia terbaru yang melebihi dari harapan. Tentunya ini tidak terlepas dari apa yang telah dilakukan Pemerintah,” kata Cucun Ahmad Syamsurijal melalui rilis yang disampaikan kepada Parlementaria, Jumat (8/8/2025).

Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 sebesar 5,12% secara tahunan (year on year/yoy). Pertumbuhan ini sedikit lebih tinggi dari pada kuartal I-2025, yakni 4,87% dan dianggap berada di atas rata-rata angka psikologi Indonesia, yakni 5%.

Pertumbuhan ekonomi yang melebihi 5% tersebut merupakan kejutan positif dan di luar perkiraan ekonom dan pelaku pasar, mengingat tekanan daya beli masyarakat dan kinerja manufaktur yang belum pulih.

Terkait hal ini, Cucun menilai stimulus-stimulus yang diberikan Pemerintah menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi kuartal kedua Indonesia melebihi harapan.

“Walaupun kita tidak menutup mata bahwa ada penurunan daya beli di sebagian kelompok masyarakat, tapi hasil growth kita saat ini memperlihatkan ekonomi Indonesia terus bergerak ke arah yang baik,” tutur Legislator dari Dapil Jawa Barat II itu.

Cucun pun beranggapan, berbagai stimulus fiskal yang dilakukan Pemerintah turut berperan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kuartal kedua ini. Secara khusus program-program pro rakyat.

“Artinya program-program pro rakyat dan pemberdayaan kesra yang dilakukan Pemerintah sudah on the track, dan kita harus apresiasi keberhasilannya,” ungkap Cucun.

“Mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, stimulus-stimulus ekonomi yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto saat Ramadan dan Idul Fitri lalu maupun yang dikeluarkan untuk menjaga laju pertumbuhan dan memperkuat stabilitas perekonomian nasional di awal Juni seperti subsidi upah, dan berbagai program bantuan sosial (bansos) lain,” imbuhnya.

Ditambahkan Cucun, konsumsi masyarakat yang meningkat pun menunjukkan intervensi Pemerintah untuk mengerek daya beli masyarakat melalui bantuan sosial dan subsidi upah. Menurutnya, hal ini juga berkat kerapian data penerima bansos melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikomandoi oleh Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat pimpinan Pak Muhaimin Iskandar.

“Stimulus-stimulus fiskal yang dijalankan Pemerintah bisa berjalan dengan baik dan tepat sasaran karena DTSEN yang ada di bawah Menko Pemberdayaan Masyarakat,” sebut Cucun.

Adapun DTSEN menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis acuan utama pemberian bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Cucun juga menilai, DTSEN mampu menggerakkan masyarakat yang belum sejahtera dengan berbagai program pemberdayaan kesra.

“Buktinya jumlah penduduk miskin turun dari 25,22 juta pada maret 2024 menjadi 23,85 juta penduduk,” ucap Waketum PKB itu.

“Dan menurunnya jumlah penduduk miskin tersebut tentu meningkatkan daya beli masyarakat dan pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi kuartal II tahun 2025 ini,” lanjut Cucun.

Dengan kinerja yang terus menghasilkan perubahan dan perbaikan, pimpinan DPR bidang Korkesra itu optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin lebih baik ke depan. Meski begitu, kata Cucun, diperlukan dukungan dari semua pihak agar target-target dapat tercapai.

“Semua stakeholder tentu harus mendukung langkah-langkah yang diambil Pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, sehingga dapat menghapus kemiskinan ekstrem dan menurunkan angka kemiskinan,” ucap Cucun.

Cucun menyebut DPR akan terus mengawal program-program Pemerintah, dan mendukung setiap kebijakan pro rakyat demi tercapainya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada dukungan termasuk dari DPR, pelaku usaha, dan semua elemen bangsa, khususnya dari masyarakat,” jelasnya.

“Kami meyakini, Pemerintahan di bawah pimpinan Presiden Prabowo ditambah dukungan dan orkestrasi pembangunan yang dilakukan oleh semua pihak, pada akhirnya Indonesia yang berdikari dan sejahtera bagi rakyatnya akan terwujud,” tutup Cucun. •um/aha