Cucun Ahmad Syamsurijal

4 artikel dengan tag ini

Kendalikan Inflasi dan Daya Beli, Waka DPR Gelar Pasar Murah di Bandung Barat

Kesejahteraan Rakyat7 September 2026

Kendalikan Inflasi dan Daya Beli, Waka DPR Gelar Pasar Murah di Bandung Barat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Cucun Ahmad Syamsurijal, menggelar bazar pasar murah di sela-sela acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Yayasan Al-Muttaqin. Kegiatan ini dihadirkan langsung untuk membantu masyarakat dalam menghadapi tekanan ekonomi, menjaga stabilitas harga pangan, serta meningkatkan daya beli warga.

7 September 2026

Ilmu Agama dan Teknologi Jadi Bekal Santri Hadapi Zaman

Kesejahteraan Rakyat2 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Ilmu Agama dan Teknologi Jadi Bekal Santri Hadapi Zaman

PARLEMENTARIA, Jakarta - Generasi muda, khususnya para santri, didorong memperkuat ilmu agama sekaligus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bekal menghadapi perkembangan zaman. Keduanya perlu berjalan seimbang agar santri mampu beradaptasi dengan perubahan tanpa kehilangan karakter dan akhlak.

2 September 2026

Cucun Ajak Santri Kenali Peran DPR dan Berani Bermimpi Jadi Pemimpin

Kesejahteraan Rakyat2 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Cucun Ajak Santri Kenali Peran DPR dan Berani Bermimpi Jadi Pemimpin

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengajak para santri SMP Habibi Bina Cendikia memahami peran dan fungsi DPR RI sekaligus berani bermimpi menjadi pemimpin bangsa. Menurutnya, latar belakang pendidikan pesantren bukan menjadi penghalang bagi generasi muda untuk berkontribusi dan mengambil peran dalam pembangunan nasional.

Pimpinan DPR Siap Letakkan Jabatan Jika RUU Perampasan Aset Belum Disahkan di Desember 2026

Politik dan Keamanan27 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Pimpinan DPR Siap Letakkan Jabatan Jika RUU Perampasan Aset Belum Disahkan di Desember 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta — DPR RI menargetkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dapat diselesaikan dan diputus dalam Rapat Paripurna paling lambat 15 Desember 2026. Target tersebut menjadi komitmen DPR dalam merespons aspirasi masyarakat terkait percepatan pengesahan regulasi pemberantasan kejahatan yang merugikan negara.