HAM

47 artikel dengan tag ini

Komisi XIII Setujui Anggaran KemenHAM, Minta Fokus Program untuk Rakyat

Politik dan Keamanan18 Juni 2026

Komisi XIII Setujui Anggaran KemenHAM, Minta Fokus Program untuk Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XIII DPR RI secara resmi menyepakati total anggaran untuk Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) sebesar Rp953.101.376.000 (sembilan ratus lima puluh tiga miliar seratus satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Jumlah tersebut merupakan gabungan dari modal awal anggaran (pagu indikatif) serta usulan anggaran tambahan yang telah disaring dan disetujui oleh DPR.

18 Juni 2026

Legislator Komisi XIII Desak KemenHAM Ambil Tindakan Nyata Selesaikan Konflik Papua

Politik dan Keamanan18 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Legislator Komisi XIII Desak KemenHAM Ambil Tindakan Nyata Selesaikan Konflik Papua

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Yan Permenas mengevaluasi alokasi anggaran Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) tahun 2027 seiring minimnya kemajuan penyelesaian konflik di Papua. Ia mendesak kementerian tersebut untuk mengambil tindakan nyata di lapangan guna menangani berbagai permasalahan secara komprehensif dan terukur.

Soroti Anggaran Komnas HAM, Rieke: Habis untuk Urusan Kantor, Fungsi Utama Hanya Diberi 6%

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Soroti Anggaran Komnas HAM, Rieke: Habis untuk Urusan Kantor, Fungsi Utama Hanya Diberi 6%

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mengkritik keras porsi anggaran Komnas HAM dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2027. Ia menilai ada ketidakseimbangan besar karena anggaran lembaga tersebut habis untuk urusan administratif, sementara dana untuk mengurus kasus HAM di lapangan sangat minim.

Komisi XIII Setujui Tambahan Anggaran Komnas HAM & Komnas Perempuan, Demi Lindungi Hak Korban

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII Setujui Tambahan Anggaran Komnas HAM & Komnas Perempuan, Demi Lindungi Hak Korban

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XIII DPR RI resmi menyetujui usulan tambahan anggaran untuk Komnas HAM dan Komnas Perempuan dalam rencana kerja tahun 2027. Keputusan ini diambil agar kedua lembaga tersebut bisa bekerja maksimal dalam melindungi hak-hak masyarakat dan mendampingi korban kekerasan.

Sugiat Santoso Usul Porsi Anggaran Bantuan Hukum Bagi Rakyat Diperbesar Demi Tekan Ketimpangan

Politik dan Keamanan10 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Sugiat Santoso Usul Porsi Anggaran Bantuan Hukum Bagi Rakyat Diperbesar Demi Tekan Ketimpangan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menyoroti proporsi usulan tambahan anggaran Kementerian Hukum Tahun 2027 yang dinilainya lebih banyak dialokasikan untuk kebutuhan internal dibandingkan layanan bantuan hukum bagi masyarakat. Ia meminta struktur anggaran tersebut dikaji kembali agar lebih berpihak pada kepentingan rakyat dan sejalan dengan semangat efisiensi yang ditekankan Presiden RI Prabowo Subianto.

Maruli Siahaan: Tambah Anggaran Kementerian HAM, Prioritaskan Pelayanan Masyarakat

Politik dan Keamanan10 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Maruli Siahaan: Tambah Anggaran Kementerian HAM, Prioritaskan Pelayanan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XIII DPR RI menekankan agar usulan tambahan anggaran Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Tahun Anggaran 2027 diarahkan untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pemahaman HAM hingga ke daerah-daerah.

Jangan Sampai Anggaran Kementerian HAM 2027 Buat Korban HAM Jadi Kalah Prioritas

Politik dan Keamanan10 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Jangan Sampai Anggaran Kementerian HAM 2027 Buat Korban HAM Jadi Kalah Prioritas

PARLEMENTARIA, Jakarta — Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA/KL) Tahun Anggaran 2027 Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) di DPR RI memunculkan sorotan terhadap orientasi penggunaan anggaran. Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menilai tantangan utama Kementerian HAM bukan semata-mata keterbatasan anggaran, melainkan bagaimana anggaran tersebut diprioritaskan agar lebih banyak menyentuh masyarakat, khususnya korban pelanggaran HAM.

Pentingnya RI Punya Regulasi AI, Mampu Dorong Tata Kelola AI Global

Politik dan Keamanan9 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Pentingnya RI Punya Regulasi AI, Mampu Dorong Tata Kelola AI Global

PARLEMENTARIA, Yogyakarta – DPR RI mendorong Indonesia segera memiliki regulasi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) yang komprehensif sekaligus memperkuat peran dalam pembentukan tata kelola AI global. Langkah tersebut dinilai penting agar pemanfaatan AI tidak hanya mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital, tetapi juga tetap melindungi masyarakat dari berbagai risiko teknologi.

Mafirion Minta Menteri HAM Fokus Selesaikan PR Penegakan HAM

Politik dan Keamanan8 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Mafirion Minta Menteri HAM Fokus Selesaikan PR Penegakan HAM

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion menanggapi usulan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengenai usulan agar kalangan sipil dapat menduduki jabatan utama nonoperasional di lingkungan Polri. Ia meminta Menteri HAM untuk lebih fokus pada penyelesaian persoalan HAM yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah bangsa daripada mengusulkan pengaturan jabatan di institusi lain yang berada di luar kewenangannya.

Modus TPPO Semakin Kompleks, Pengawasan Internal Harus Diperkuat dan Transparan

Politik dan Keamanan28 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Modus TPPO Semakin Kompleks, Pengawasan Internal Harus Diperkuat dan Transparan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menyoroti serius persoalan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Direktorat Jenderal Kepatuhan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan LPSK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Komisi XIII Desak TPPO Jadi Fenomena Darurat Nasional

Politik dan Keamanan28 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII Desak TPPO Jadi Fenomena Darurat Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menegaskan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bukan lagi sekadar kasus kriminal biasa, melainkan sudah menjadi fenomena serius yang mengancam bangsa.

Komisi XIII Dorong Penguatan Regulasi dan Koordinasi Penanganan TPPO

Politik dan Keamanan26 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII Dorong Penguatan Regulasi dan Koordinasi Penanganan TPPO

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Rinto Subekti menegaskan pentingnya penguatan regulasi dan koordinasi lintas lembaga Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, LPSK, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).