Masyarakat Adat

7 artikel dengan tag ini

Tangani Aduan Sengketa Lahan Masyarakat Adat Rante Balla, Komisi III Siap Panggil PT Masmindo Dwi Area

Politik dan Keamanan30 September 2026

Tangani Aduan Sengketa Lahan Masyarakat Adat Rante Balla, Komisi III Siap Panggil PT Masmindo Dwi Area

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI menerima aduan dugaan perampasan lahan masyarakat adat Rante Balla dengan perusahaan tambang PT Masmindo Dwi Area, Luwu, Sulawesi Selatan. Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan pihaknya segera memanggil seluruh pihak terkait guna mengurai permasalahan tersebut sebagai bentuk komitmen Komisi III DPR RI.

30 September 2026

Komisi III Minta Polda Sulsel Usut Laporan Konflik Lahan Masyarakat Adat Rante Balla

Politik dan Keamanan29 September 2026

Politik dan Keamanan

Komisi III Minta Polda Sulsel Usut Laporan Konflik Lahan Masyarakat Adat Rante Balla

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi III DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal konflik agraria yang melibatkan Aliansi Masyarakat Adat Rante Balla dengan perusahaan tambang emas PT Masmindo Dwi Area (MDA) di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Dalam kesimpulan RDPU yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, pihaknya meminta Polda Sulawesi Selatan untuk segera menindaklanjuti dua laporan polisi yang diajukan oleh masyarakat adat.

Ketentuan Areal Preservasi UU 32/2024 Bersifat Konstitusional dan Perkuat Peran Masyarakat Adat

Politik dan Keamanan29 September 2026

Politik dan Keamanan

Ketentuan Areal Preservasi UU 32/2024 Bersifat Konstitusional dan Perkuat Peran Masyarakat Adat

PARLEMENTARIA, Jakarta - DPR RI menegaskan ketentuan mengenai areal preservasi dalam UU Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, tidak bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Maruli Siahaan Dorong Perluasan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Adat di Papua

Politik dan Keamanan27 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Maruli Siahaan Dorong Perluasan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Adat di Papua

PARLEMENTARIA, Mimika – Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan mendorong pemerintah memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat adat di Papua. Meski layanan bantuan hukum telah berkembang, ujarnya, masyarakat di wilayah adat dan daerah terpencil masih kerap menghadapi keterbatasan dalam memperoleh pendampingan hukum.

Komisi XIII: Kementerian HAM Harus Pimpin Orkestrasi Lintas Lembaga Tuntaskan Sengketa Lahan

Politik dan Keamanan1 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII: Kementerian HAM Harus Pimpin Orkestrasi Lintas Lembaga Tuntaskan Sengketa Lahan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XIII DPR resmi mengeluarkan rekomendasi hasil rapat yang mendorong Kementerian HAM RI untuk mengambil peran komando dalam menyelesaikan konflik agraria di Kalimantan Barat dan Riau. Kementerian HAM diminta memimpin orkestrasi lintas lembaga guna mengusut tuntas dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang menimpa masyarakat adat setempat.

Jeritan Petani dan Masyarakat Adat Mengadu ke DPR, Alami Intimidasi Akibat Konflik Agraria

News24 Juni 2026

News

Jeritan Petani dan Masyarakat Adat Mengadu ke DPR, Alami Intimidasi Akibat Konflik Agraria

PARLEMENTARIA, Jakarta – Tangis dan cerita pilu seketika membuncah di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026). Terhadap pimpinan DPR RI yang hadir di ruangan itu, para perwakilan petani dan masyarakat adat tidak lagi sekadar mengeluhkan persoalan sengketa lahan, melainkan jeritan bertahan hidup yang merenggut martabat manusia.

Baleg Serap Aspirasi Demi Perkuat Perlindungan Masyarakat Adat Kalimantan Barat

Kesejahteraan Rakyat10 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Baleg Serap Aspirasi Demi Perkuat Perlindungan Masyarakat Adat Kalimantan Barat

PARLEMENTARIA, Pontianak — Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Diketahui, saat ini RUU tersebut telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026.