Masyarakat Adat

4 artikel dengan tag ini

Maruli Siahaan Dorong Perluasan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Adat di Papua

Politik dan Keamanan27 Juli 2026

Maruli Siahaan Dorong Perluasan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Adat di Papua

PARLEMENTARIA, Mimika – Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan mendorong pemerintah memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat adat di Papua. Meski layanan bantuan hukum telah berkembang, ujarnya, masyarakat di wilayah adat dan daerah terpencil masih kerap menghadapi keterbatasan dalam memperoleh pendampingan hukum.

27 Juli 2026

Komisi XIII: Kementerian HAM Harus Pimpin Orkestrasi Lintas Lembaga Tuntaskan Sengketa Lahan

Politik dan Keamanan1 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII: Kementerian HAM Harus Pimpin Orkestrasi Lintas Lembaga Tuntaskan Sengketa Lahan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XIII DPR resmi mengeluarkan rekomendasi hasil rapat yang mendorong Kementerian HAM RI untuk mengambil peran komando dalam menyelesaikan konflik agraria di Kalimantan Barat dan Riau. Kementerian HAM diminta memimpin orkestrasi lintas lembaga guna mengusut tuntas dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang menimpa masyarakat adat setempat.

Jeritan Petani dan Masyarakat Adat Mengadu ke DPR, Alami Intimidasi Akibat Konflik Agraria

News24 Juni 2026

News

Jeritan Petani dan Masyarakat Adat Mengadu ke DPR, Alami Intimidasi Akibat Konflik Agraria

PARLEMENTARIA, Jakarta – Tangis dan cerita pilu seketika membuncah di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026). Terhadap pimpinan DPR RI yang hadir di ruangan itu, para perwakilan petani dan masyarakat adat tidak lagi sekadar mengeluhkan persoalan sengketa lahan, melainkan jeritan bertahan hidup yang merenggut martabat manusia.

Baleg Serap Aspirasi Demi Perkuat Perlindungan Masyarakat Adat Kalimantan Barat

Kesejahteraan Rakyat10 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Baleg Serap Aspirasi Demi Perkuat Perlindungan Masyarakat Adat Kalimantan Barat

PARLEMENTARIA, Pontianak — Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Diketahui, saat ini RUU tersebut telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026.