Anggaran 2027

36 artikel dengan tag ini

Setujui Usulan Anggaran, Bimantoro Minta PPATK Optimal Berantas Kejahatan Ekonomi

Politik dan Keamanan18 Juni 2026

Setujui Usulan Anggaran, Bimantoro Minta PPATK Optimal Berantas Kejahatan Ekonomi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) didorong untuk bisa memperkuat pelacakan aliran dana dari berbagai tindak kejahatan yang dinilai merugikan masyarakat dan negara. Sejumlah anggota DPR menyoroti pentingnya penguatan fungsi analisis dan pelacakan transaksi keuangan guna mendukung upaya pemberantasan kejahatan ekonomi.

18 Juni 2026

Anggaran Mitra Komisi VIII Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat

Kesejahteraan Rakyat18 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Anggaran Mitra Komisi VIII Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan bahwa pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2027 harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Marwan memaparkan, Komisi VIII DPR RI memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mengawasi penggunaan anggaran negara agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Eddy Soeparno: KLH Diminta Perkuat Anggaran Mitigasi Krisis Iklim

Industri dan Pembangunan17 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Eddy Soeparno: KLH Diminta Perkuat Anggaran Mitigasi Krisis Iklim

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno,mendorong penguatan alokasi anggaran untuk penanganan krisis iklim dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI Tahun 2027. Eddy mengingatkan, tantangan lingkungan yang dihadapi Indonesia saat ini telah memasuki fase krisis iklim sehingga memerlukan dukungan anggaran yang lebih kuat.

Azis Subekti Dukung Penambahan Anggaran KPU-Bawaslu Guna Pengembangan E-Voting

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Azis Subekti Dukung Penambahan Anggaran KPU-Bawaslu Guna Pengembangan E-Voting

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengajukan tambahan pagu anggaran dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga pagu indikatif yang telah diberikan sekaligus membuka ruang pengembangan sistem Pemilu berbasis elektronik atau e-voting.

Komisi XI Setujui Pagu Indikatif Kemenkeu Tahun 2027

Ekonomi dan Keuangan17 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI Setujui Pagu Indikatif Kemenkeu Tahun 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XI DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Keuangan dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp49,8 triliun. Persetujuan tersebut disertai sejumlah catatan strategis yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas belanja negara, penguatan kinerja fiskal, serta penyusunan indikator program yang lebih terukur.

Dukung Tambahan Anggaran LPSK, Anwar Sadad Harap Porsi Dana Perlindungan Saksi dan Korban Diperbesar

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Dukung Tambahan Anggaran LPSK, Anwar Sadad Harap Porsi Dana Perlindungan Saksi dan Korban Diperbesar

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI, Anwar Sadad menyatakan dukungan penuh terhadap usulan tambahan anggaran untuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). DPR RI berharap tambahan dana tersebut dapat memperbaiki komposisi anggaran, sehingga fokus utama lembaga untuk melindungi saksi dan korban di lapangan bisa berjalan maksimal.

Dorong Efisiensi Anggaran 2027, Komisi XIII Tahan Usulan Belanja Tidak Prioritas

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Dorong Efisiensi Anggaran 2027, Komisi XIII Tahan Usulan Belanja Tidak Prioritas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menegaskan pentingnya efisiensi dalam pembahasan anggaran tahun 2027 bersama MPR RI dan DPD RI. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), DPR menilai sejumlah usulan anggaran masih belum mencerminkan prinsip efektivitas dan efisiensi belanja negara.

Komisi X Optimistis Penguatan Anggaran Kemenpora 2027 Perkuat Ekosistem Olahraga dan Kepemudaan

Kesejahteraan Rakyat17 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X Optimistis Penguatan Anggaran Kemenpora 2027 Perkuat Ekosistem Olahraga dan Kepemudaan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi X DPR RI menyatakan optimisme bahwa penguatan anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) pada Tahun Anggaran 2027 akan menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem kepemudaan dan keolahragaan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Optimisme tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga terkait pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027.

Kesejahteraan Guru Harus Jadi Prioritas dalam Anggaran Pendidikan 2027

Kesejahteraan Rakyat17 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Kesejahteraan Guru Harus Jadi Prioritas dalam Anggaran Pendidikan 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi X DPR RI meminta pemerintah meninjau kembali arah kebijakan anggaran pendidikan tahun 2027 agar tidak hanya berfokus pada pembangunan sarana dan prasarana, tetapi juga memberikan perhatian lebih besar terhadap kesejahteraan guru serta peningkatan mutu pendidikan nasional.

Rieke Diah Pitaloka: Negara Jangan Pelit Ongkos untuk Lindungi Perempuan Indonesia

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Rieke Diah Pitaloka: Negara Jangan Pelit Ongkos untuk Lindungi Perempuan Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah untuk memberikan dukungan anggaran yang layak bagi Komnas Perempuan. Legislator itu menilai negara tidak boleh memberikan tugas yang besar, namun memberikan anggaran yang sangat minim.

Komisi XIII Setujui Tambahan Anggaran Komnas HAM & Komnas Perempuan, Demi Lindungi Hak Korban

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII Setujui Tambahan Anggaran Komnas HAM & Komnas Perempuan, Demi Lindungi Hak Korban

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XIII DPR RI resmi menyetujui usulan tambahan anggaran untuk Komnas HAM dan Komnas Perempuan dalam rencana kerja tahun 2027. Keputusan ini diambil agar kedua lembaga tersebut bisa bekerja maksimal dalam melindungi hak-hak masyarakat dan mendampingi korban kekerasan.

Perlu Dukungan Anggaran, BSN Berperan Strategis Jaga Standar Seluruh Produk di Indonesia

Industri dan Pembangunan17 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Perlu Dukungan Anggaran, BSN Berperan Strategis Jaga Standar Seluruh Produk di Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo mendorong pemerintah untuk menambah anggaran Badan Standardisasi Nasional (BSN) pada Tahun Anggaran 2027. Menurutnya, BSN memiliki peran strategis sebagai pintu gerbang standar seluruh produk yang beredar di Indonesia sehingga membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.