Eddy Soeparno: KLH Diminta Perkuat Anggaran Mitigasi Krisis Iklim

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno,mendorong penguatan alokasi anggaran untuk penanganan krisis iklim dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI Tahun 2027. Eddy mengingatkan, tantangan lingkungan yang dihadapi Indonesia saat ini telah memasuki fase krisis iklim sehingga memerlukan dukungan anggaran yang lebih kuat.

“Salah satu problem terbesar kita adalah masalah krisis iklim. Saya sudah tidak mau menyebutnya lagi sebagai perubahan iklim. Kita hari ini sudah satu tahap di atas perubahan iklim, tetapi satu tahap sebelum bencana iklim, yaitu krisis iklim,” ujar Eddy dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI Moh Jumhur Hidayat dan jajaran yang digelar di Ruang Rapat Komisi XII, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Menurut Eddy, besarnya ancaman krisis iklim perlu direspons dengan penguatan politik anggaran yang memadai. Ia menilai alokasi anggaran yang selama ini diberikan untuk penanganan perubahan iklim masih relatif kecil dibandingkan dengan tantangan yang dihadapi. “Jadi saya mohon agar ada penguatan bagi sektor anggaran terkait perubahan atau saya bahasakan itu krisis iklim,” tegasnya. 

Lebih lanjut, Legislator Fraksi PAN tersebut mengapresiasi adanya tambahan anggaran yang diusulkan dalam pagu anggaran Kementerian Lingkungan Hidup/ tahun 2027. Namun demikian, ia menilai porsinya masih perlu ditingkatkan agar program mitigasi perubahan iklim dapat berjalan lebih optimal.

“Saya memang sudah melihat adanya tambahan yang diusulkan di dalam pagu anggaran 2027, tetapi kalau kita presentasikan itu 3,6 persen dari total pagu anggaran yang akan diajukan. Mudah-mudahan bisa ada peningkatan penguatan sehingga kita bisa melakukan penguatan terhadap mitigasi perubahan iklim,” pungkas Eddy. (pun/aha)