//
PARLEMENTARIA, Jakarta – Di awal tahun 2025 ini, pemerintah telah menetapkan kebijakan efisiensi anggaran pada kementerian/lembaga. Tak terkecuali Kementerian Pariwisata yang juga mengalami efisiensi sehingga sisa anggaran 2025 setelah rekonstruksi hanya sebesar Rp884,9 miliar.
Meski mengalami efisiensi, Kemenpar dalam pertemuan dengan Komisi VII DPR RI berkomitmen tetap mengusahakan program unggulan untuk tahun 2025. Melihat hal tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mempertanyakan langkah-langkah yang dilakukan Kemenpar di tengah efisiensi anggaran tersebut.
Ia menekankan pentingnya menjaga wisatawan lokal agar tetap berwisata di dalam negeri. Menurutnya, wisatawan domestik lebih mudah untuk dijangkau dan dipengaruhi dibandingkan wisatawan asing.
“Mungkin apa kira-kira langkah-langkah yang dilakukan untuk wisatawan, khususnya adalah wisatawan lokal domestik karena ini yang bisa di istilahnya bisa dijaga untuk lebih memungkinkan daripada wisatawan asing, saya pikir adalah seperti itu,” kata Bambang, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Meski demikian, Bambang juga mengakui bahwa target wisatawan asing tetap penting untuk dicapai. Ia menyoroti data yang menunjukkan bahwa jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia masih rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Padahal, Indonesia memiliki potensi wisata yang sangat besar, baik dari segi budaya maupun alam.
“Tapi juga target wisatawan asing tentu juga menjadi target kita, karena kita termasuk di data Ibu termasuk cukup rendah dibanding dengan negara-negara ASEAN yang lain padahal potensi kita itu cukup besar baik dari sisi wisata budaya yang budaya kita banyak sekali wisata alam yang luar biasa banyak,” kata Bambang.
Sebagai perbandingan, Bambang mencontohkan Malaysia yang mampu menarik 7 juta turis asing dengan potensi wisata yang minim. Sementara itu, Indonesia dengan potensi wisata yang jauh lebih besar, seperti Lombok, hanya mampu menarik 500 ribu turis asing.
Bambang juga menyoroti potensi Lombok sebagai destinasi wisata halal yang dapat menarik wisatawan dari Timur Tengah dan Malaysia. Ia meminta penjelasan dari Menteri Pariwisata mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengembangkan potensi tersebut.
“Nah ini mungkin apa kira-kira langkah-langkah untuk turis asing ini karena Lombok ini sangat memungkinkan sebenarnya untuk menjadi destinasi wisata halal istilahnya untuk Muslim. Dan ini tentu kita bisa mengambil segmen pasar dari Arab Saudi maupun yang dari Malaysia,” tuturnya.
Sebagai informasi, untuk mendukung empat dari delapan Asta Cita (prioritas nasional), Kemenpar melakukan berbagai program unggulan diantaranya, gerakan wisata bersih, tourism 5.0: AI & digitalisasi, pariwisata naik kelas, event dengan IP Indonesia, dan peningkatan kualitas dan kuantitas desa wisata. •bia/aha
