//
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XI DPR RI menerima penjelasan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan memahami kebutuhan tambahan anggaran kegiatan yang perlu dibiayai oleh Kementerian PPN/Bappenas dalam APBN TA 2025 sebesar Rp 476,1 miliar. Hal ini disampaikan Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun dalam kesimpulan Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan agenda pembahasan anggaran sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
Namun demikian, dalam rapat ini sempat mengundang pertanyaan dari Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit terkait mekanisme efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah, sebab seolah dilakukan tanpa sepengetahuan kementerian atau lembaga terkait.
“Pak kalau boleh klarifikasi, pak menteri kan tadi malam dapat angka efisiensi dari Kemenkeu, ini dikomunikasikan enggak kebutuhan bahwa efisiensi tidak ganggu terkait Rp 476 miliar? ini disampaikan enggak? Karena ini kan urusan internal pemerintah, jangan bapak ibu datang ke sini pakai tangan komisi untuk minta ini,” kata Dolfie di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas Teni Widuriyanti untuk menceritakan efisiensi yang ditetapkan pada 11 Februari 2025 saat rapat rekonstruksi anggaran secara daring pada pukul 19.45 WIB itu diberikan langsung tanpa diskusi. Lalu, pada saat pertemuan seluruh sekjen dan sesmen yang dipimpin Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi beser 3 Wakil Menteri Keuangan dijelaskan pula cara penyisiran anggaran yang dipangkas itu.
“Intinya yang diefisiensikan adalah belanja barang dan belanja modal, nah dapatnya segitu Rp 1 triliun (untuk Kementerian PPN/Bappenas),” tegas Teni.
Namun, ia mengingatkan, dalam pemangkasan anggaran di Kementerian PPN/Bappenas yang senilai Rp 1 triliun, tidak hanya terkait belanja modal seperti ATK, perjalanan dinas, hingga paket-paket meeting, melainkan juga untuk belanja yang mulanya dirancang untuk pemenuhan kebutuhan para pegawai ASN baru.
Sebab, selama 10 tahun terakhir, ia mengatakan, Kementerian PPN/Bappenas hanya memiliki pegawai PNS sebanyak 764 orang dan PPPK 330 orang, sedangkan banyak kerja-kerja kritikal yang didukung oleh pihak eksternal atau konsultan individu.
“Itu yang belum cukup tertangani, itu masuknya bukan belanja pegawai tapi belanja barang dan jasa lainnya. Jadi itu yang akan kami sampaikan ke mereka. Jadi saat kita hitung ulang di dalam dan kita temukan ternyata engine nya kita terganggu jadi dengan barangkali adanya tambahan itu kita tetap bisa bertahan beri input masukan ide-ide sambil jalan kita sisir lagi yang bagus-bagus masuk ke PPPK,” tegasnya.
Oleh sebab itu, pada momen tersebut pihak Kementerian PPN/Bappenas meminta para anggota dewan di Komisi XI DPR supaya tidak membuat keputusan rapat yang langsung menetapkan total anggaran hasil pemangkasan senilai Rp 968,05 triliun, lantaran pihaknya masih ingin berdiskusi dengan Kementerian Keuangan untuk mendapatkan tambahan anggaran Rp 476,1 miliar. •we/aha
