Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak Bagi Kesejahteraan Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansah mendorong agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak berhenti pada capaian angka, tetapi mampu berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama melalui penciptaan pekerjaan layak dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Perekonomian Indonesia yang tumbuh 5,45% sepanjang semester pertama 2026 harus membawa perubahan yang nyata bagi masyarakat,” kata Charles dalam keterangannya kepada Parlementaria di Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Dalam pidato kenegaraan di DPR, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen pada kuartal I 2026 dan 5,45 persen sepanjang semester I 2026. Pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen pada akhir 2026.

Menurutnya, capaian tersebut perlu diikuti dengan evaluasi terhadap kualitas pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya itu saja, pertumbuhan harus tercermin dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat, mulai dari pekerjaan yang layak, layanan pendidikan dan kesehatan, hingga terjaganya daya beli.

“Keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya diukur melalui angka pertumbuhan dan besarnya investasi, tapi bagaimana pertumbuhan ekonomi tinggi dapat dinikmati sebesar-besarnya oleh rakyat,” jelasnya.

Dirinya juga menekankan agar investasi memberikan efek berganda bagi perekonomian nasional dengan menggerakkan industri dalam negeri, melibatkan UMKM, meningkatkan penggunaan komponen lokal, memperluas transfer teknologi, serta membuka kesempatan kerja dan peningkatan keterampilan bagi tenaga kerja Indonesia.

Selain itu, Charles meminta pemberian insentif fiskal dan fasilitas investasi dilakukan secara selektif, dengan memprioritaskan investasi yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi, memperkuat rantai pasok dalam negeri, dan memberikan nilai tambah bagi daerah. Ia pun mendorong pemerintah menjaga daya beli melalui pengendalian harga pangan, penciptaan lapangan kerja, perlindungan pekerja, penguatan UMKM, serta penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.

“Kebijakan fiskal dan moneter harus diselaraskan agar stabilitas ekonomi tidak memiliki dampak terhadap kemampuan konsumsi masyarakat maupun perkembangan sektor riil,” tuturnya.

Tidak hanya itu saja, Charles mendorong pemerintah menyusun indikator kualitas pertumbuhan ekonomi yang dievaluasi secara berkala. Indikator tersebut antara lain pertumbuhan upah riil, penciptaan pekerjaan formal, penurunan pengangguran usia muda, pengurangan pekerja rentan, pemerataan investasi, serta kontribusi investasi terhadap industri dan pelaku usaha lokal.

“Target pertumbuhan ekonomi 6% harus diterjemahkan menjadi target kesejahteraan yang konkret, di mana perekonomian dapat membawa kesempatan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka,” tegasnya.

Mengakhiri pernyataan, ia menegaskan Komisi XI DPR RI akan mengawal agar pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan fiskal, investasi, dan pembangunan ekonomi yang terukur. “Sebab, pertumbuhan ekonomi baru dapat disebut berhasil apabila rakyat dapat merasakan dampak positifnya dalam kehidupan sehari-hari,” pungkas Charles. (bit/um)