//
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah.|Foto : Dok/Andri
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai pergantian pimpinan Bank Indonesia (BI) harus menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Sebab, terangnya, pemerintah dan BI perlu segera merumuskan core policy yang dapat menjadi pijakan bersama dalam menentukan arah kebijakan ekonomi nasional ke depan.
Ia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah mengajukan Destry Damayanti sebagai calon Gubernur BI dan Aida S. Budiman sebagai calon Deputi Gubernur Senior BI kepada DPR RI. Menurutnya, kedua sosok tersebut memiliki rekam jejak panjang di sektor keuangan dan memahami lingkungan kerja BI.
“Destry dan Aida bukan orang baru di sektor keuangan. Keduanya memiliki jejak panjang sebelum masing-masing berkarier menjadi bagian dari pimpinan Bank Indonesia,” ujar Said dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria di Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Dirinya menilai pengalaman dan rekam jejak tersebut menjadi modal penting untuk membangun kepercayaan pelaku pasar, terlebih kepemimpinan BI ke depan akan menghadapi situasi ekonomi global yang penuh gejolak. Apalagi, paparnya, keputusan Presiden mengusulkan sosok dari kalangan teknokrat merupakan pilihan yang tepat sekaligus menunjukkan komitmen untuk menjaga independensi BI.
Harapan ini menjadi landasannya demi menjaga independensi bank sentral. “Kita tidak ingin merusak independensi BI yang merupakan buah reformasi. Yang kita perlukan saat ini adalah peran masing-masing dengan kepemimpinan sektor keuangan yang jelas, terukur, serta memberikan kepastian arah kebijakan ke depan terhadap para pelaku pasar,” katanya.
Lebih lanjut, Said menyoroti tantangan BI dalam menjalankan mandat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Di samping itu, ia mengingatkan bahwa BI memiliki mandat untuk turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengembangan UMKM.
Menurut Said, berbagai mandat tersebut membutuhkan arah kebijakan yang lebih jelas dan terintegrasi dengan kebijakan fiskal pemerintah. Karena itu, ia mendorong Menteri Keuangan dan pimpinan BI mendatang segera menyusun core policy yang menjadi pijakan dalam menentukan arah kebijakan ekonomi nasional.
“Sejujurnya kita belum memiliki narasi kebijakan untuk mengerangkai arah kebijakan fiskal dan moneter. Hal inilah yang perlu segera dirumuskan oleh Menteri Keuangan dan pimpinan BI yang baru ke depan,” tuturnya.
Sebagai contoh, ungkapnya, pilihan kebijakan nilai tukar yang diambil dari sejumlah negara dalam merespons kondisi ekonomi global. Dari contoh ini, Indonesia perlu menentukan prioritas apakah akan memperkuat ekspor dan daya saing industri atau lebih mengutamakan pengendalian inflasi, terutama pada sektor pangan dan energi yang masih memiliki ketergantungan terhadap impor.
“Apakah akan memperkuat ekspansi ekspor komoditas sehingga perlu dukungan kebijakan pelemahan rupiah yang terbatas. Ataukah kita memilih untuk menurunkan inflasi sektor pangan dan energi yang banyak ditopang impor, dengan demikian arah kebijakan moneter perlu memperkuat rupiah, ataukah ada opsi-opsi lainnya,” jelas Said.
Maka, kejelasan pilihan kebijakan tersebut penting untuk membangun orkestrasi fiskal dan moneter yang solid sekaligus memberikan sinyal yang jelas kepada pasar mengenai arah masa depan kebijakan ekonomi Indonesia. Ia pun optimistis koordinasi antara pemerintah dan BI dapat berjalan baik mengingat hubungan kerja dan komunikasi antara Menteri Keuangan dan calon Gubernur BI telah terjalin cukup lama.
Baginya, Destry Damayanti sebagai calon Gubernur BI dan Aida S. Budiman sebagai calon Deputi Gubernur Senior BI berpotensi mampu membangun koordinasi yang kuat, merumuskan core policy, serta membagi peran secara jelas dalam menjalankan kebijakan fiskal dan moneter. (um)
