Annisa Mahesa Dorong Sinergi BI dan Pemerintah Jaga Inflasi serta Pertumbuhan Inklusif

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Annisa M.A. Mahesa mendorong penguatan sinergi kebijakan Bank Indonesia (BI) dengan pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga stabilitas inflasi sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi tetap inklusif. Hal tersebut menjadi salah satu fokus pendalamannya kepada Calon Deputi Gubernur Senior BI Aida S. Budiman dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Dirinya mempertanyakan soal penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam pengendalian inflasi. Efektivitas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), katanya, menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran 2,5 persen ±1 persen sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat.

“Kami ingin mengetahui pandangan Ibu mengenai bagaimana Ibu akan memperkuat efektivitas TPID dan sinergi pusat-daerah agar sasaran inflasi 2,5 persen plus minus 1 persen tercapai sekaligus daya beli masyarakat tetap terjaga,” ujar Annisa.

Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Banten II, ia turut menyoroti karakteristik Kota Cilegon dan Kabupaten Serang yang merupakan kawasan industri, tetapi bukan sentra produksi pangan. Kondisi tersebut membuat kedua wilayah memiliki ketergantungan terhadap distribusi pangan dari daerah lain sehingga berpotensi menghadapi fluktuasi harga.

Karena itu, ia meminta penjelasan mengenai langkah konkret untuk memperkuat kerja sama antardaerah dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan, termasuk instrumen kebijakan yang dapat dioptimalkan. “Langkah penguatan kerja sama antardaerah dan pengendalian harga seperti apa yang akan Ibu dorong, melalui instrumen seperti apa dan kebijakan apa yang akan Ibu dorong?” tanyanya.

Tidak henti, Annisa juga menekankan perlunya menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Pengendalian inflasi, menurutnya, harus tetap mempertimbangkan aktivitas ekonomi daerah, sementara kebijakan untuk mendorong pertumbuhan perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan tekanan inflasi yang pada akhirnya membebani masyarakat.

“Bagaimana Ibu bisa menyelaraskan inklusivitas tersebut agar pengendalian harga tidak mengorbankan geliat ekonomi daerah dan sebaliknya pertumbuhan tidak memicu tekanan inflasi yang akan merugikan masyarakat?” pungkas Annisa.

Menanggapi pendalaman tersebut, Aida S. Budiman menyatakan komitmennya untuk memperkuat sinergi kebijakan BI dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. (bit/um)