Abdul Hadi: Rehabilitasi Venue Jadi Solusi Realistis Kejar Kesiapan PON 2028

PARLEMENTARIA, Mataram – Anggota Komisi V DPR RI, Abdul Hadi, menilai rehabilitasi sejumlah venue olahraga menjadi langkah paling realistis untuk mengejar kesiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028. Menurutnya, waktu yang tersisa menuju pelaksanaan PON sudah sangat terbatas sehingga pembangunan fasilitas olahraga dari awal dinilai sulit diselesaikan tepat waktu.

"Alhamdulillah Komisi V bergerak cepat sebelum pelaksanaan PON 2028. Khusus untuk NTB dan NTT yang telah ditunjuk sebagai tuan rumah sejak 2022," ujar Politisi Fraksi PKS tersebut kepada Parlementaria ditemui disela-sela Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke NTB untuk meninjau kesiapan infrastruktur olahraga menjelang PON 2028, di GOR Turide, Mataram, NTB, Rabu (22/7/2026).
 

Menurut Abdul Hadi, hasil peninjauan lapangan menunjukkan sejumlah fasilitas olahraga di NTB memang membutuhkan penanganan segera. Di antaranya lintasan atletik, tribun penonton, hingga beberapa venue olahraga yang berada di kawasan GOR 17 Desember Turide.
 

"Catatannya, waktunya sudah sangat mepet. Setelah kami cek langsung bersama pimpinan Komisi V dan pemerintah daerah, memang venue-venue tersebut membutuhkan rehabilitasi. Kalau dibangun baru tentu membutuhkan waktu yang lebih lama," kata Politisi Fraksi PKS ini.
 

Ia menegaskan sejak awal Komisi V telah mengingatkan pemerintah agar persiapan daerah penyelenggara dilakukan lebih dini, sehingga seluruh kebutuhan infrastruktur dapat dipetakan sejak awal dan meminimalkan potensi persoalan hukum dalam pelaksanaannya.
 

"Sejak awal kami sudah mewanti-wanti pemerintah agar daerah yang ditunjuk menjadi tuan rumah segera diidentifikasi kebutuhannya. Dengan begitu, apa yang harus dikerjakan menjadi jelas dan potensi temuan di kemudian hari bisa diminimalkan," jelasnya.
 

Abdul Hadi juga mengingatkan agar pembangunan infrastruktur PON tetap disesuaikan dengan kondisi fiskal pemerintah. Menurutnya, rehabilitasi fasilitas yang sudah ada lebih tepat dibandingkan membangun proyek-proyek baru yang berisiko tidak selesai tepat waktu.
 

"Kami berharap tidak muluk-muluk. Dalam kondisi keuangan saat ini, yang penting venue-venue direhabilitasi sehingga layak dan memenuhi standar untuk pelaksanaan PON 2028 di Nusa Tenggara Barat," ungkapnya.
 

Sebagai wakil rakyat dari Dapil NTB, Abdul Hadi memastikan Komisi V akan mengawal penganggaran pembangunan infrastruktur PON dalam pembahasan APBN 2027. Ia menyebut masih terdapat ruang untuk mengalokasikan anggaran sebelum pemerintah dan DPR menyepakati postur akhir APBN Tahun Anggaran 2027.

"Kami berharap penganggaran sudah mulai dilakukan pada 2027. Dalam pembahasan APBN masih ada kesempatan untuk memperjuangkan alokasi anggaran bagi penyelesaian venue PON 2028, khususnya di NTB maupun daerah lain yang ditunjuk," pungkasnya. (rdn/aha)