E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Bencana|SPMB|PTN|Kesehatan|Perguruan Tinggi|PTS|Pendidikan|WNI|layanan kesehatan|OJK|sekolah|Kekerasan Seksual|UU TPKS
Jakarta:
Berawan sebagian
31°C
Terasa: 36°C
Lembab: 64%
Angin: 10 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Gedung Nusantara II Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto – Senayan Jakarta – 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Bencana|SPMB|PTN|Kesehatan|Perguruan Tinggi|PTS|Pendidikan|WNI|layanan kesehatan|OJK|sekolah|Kekerasan Seksual|UU TPKS
Jakarta:
Berawan sebagian
31°C
Terasa: 36°C
Lembab: 64%
Angin: 10 km/h
/
/
E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Bencana|SPMB|PTN|Kesehatan|Perguruan Tinggi|PTS|Pendidikan|WNI|layanan kesehatan|OJK|sekolah|Kekerasan Seksual|UU TPKS
Jakarta:
Berawan sebagian
31°C
Terasa: 36°C
Lembab: 64%
Angin: 10 km/h
/
/
Berita/Industri dan Pembangunan

Abdul Hadi Soroti Fenomena Perangkat Desa Beralih Jadi Pekerja MBG

Diterbitkan
Rabu, 4 Feb 2026 18.33 WIB
Bagikan:
Abdul Hadi Soroti Fenomena Perangkat Desa Beralih Jadi Pekerja MBG

Anggota Komisi V DPR RI, Abdul Hadi, dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta,.

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi mengungkapkan fakta mengejutkan di lapangan terkait nasib perangkat desa. Ia menyebutkan adanya tren pengunduran diri perangkat desa yang memilih beralih profesi menjadi pekerja program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena dianggap lebih menjanjikan secara ekonomi dibandingkan bertahan dengan status dan tunjangan yang tidak jelas.

Fenomena tersebut disampaikan Abdul Hadi dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Sebab itu, ia mendesak pemerintah agar segera memberikan kepastian status bagi kepala dusun hingga kaur desa. Menurutnya, mereka adalah ujung tombak pembangunan, namun kesejahteraannya sering kali terabaikan sehingga wajar jika mereka mencari pekerjaan lain yang lebih pasti.

“Mereka menyampaikan kepada kami status kami ini seperti apa? Belum ada kepastian tentang status mereka. Ya, itu yang mereka sampaikan. Apalagi tadi disampaikan ada tunjangan, ya, itu belum jelas bagi mereka. Sehingga ada yang kemudian pindah menjadi pekerja MBG malah, jadi pindah,” ungkap Abdul Hadi.

Legislator Dapil Nusa Tenggara Barat II ini menambahkan, migrasi profesi ini terjadi karena hitungan pendapatan sebagai pekerja MBG dinilai lebih konkret dibanding insentif desa yang kerap tertunda. Ia pun meminta Mendes PDT menjadikan isu ini sebagai prioritas agar pemerintahan desa tidak lumpuh ditinggal pekerjanya.

“Jadi tidak lagi mengurus dusun, kemudian mengurus pekerjaan yang mereka mengatakan ini lebih berpenghasilan bagi mereka. Ini menjadi catatan, Pak Menteri, agar kemudian kita juga bisa memberikan kepastian kepada perangkat-perangkat desa kita sehingga mereka bisa konsisten untuk membantu pemerintah di dalam pembangunan di desa,” pungkas Politisi Fraksi PKS ini. •AMS/um

Berita terkait

Abdul Hadi Soroti Minimnya Anggaran Kemendes dan Kementerian Transmigrasi untuk Bangun Desa
Industri dan Pembangunan
Abdul Hadi Soroti Minimnya Anggaran Kemendes dan Kementerian Transmigrasi untuk Bangun Desa
Abdul Hadi: Dana Desa Macet, Kantor Desa Berutang dan Insentif Tertunda
Industri dan Pembangunan
Abdul Hadi: Dana Desa Macet, Kantor Desa Berutang dan Insentif Tertunda
Abdul Hadi Minta Anggaran Kemendes Fokus untuk Desa Tertinggal dan Evaluasi Kinerja Pendamping Desa
Industri dan Pembangunan
Abdul Hadi Minta Anggaran Kemendes Fokus untuk Desa Tertinggal dan Evaluasi Kinerja Pendamping Desa
Tags:#Seputar Parlemen#Komisi V
Sebelumnya

Legislator Apresiasi Situbondo, Mampu Tangani Bencana Meski Keuangan Terbatas

Selanjutnya

Komisi III: Keberadaan PPATK Strategis Cegah & Berantas Pencucian Uang

Kembali ke Berita

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(935)
  • Industri dan Pembangunan(3345)
  • Isu Lainnya(1023)
  • Kesejahteraan Rakyat(3349)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4081)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

INFOGRAFIS

DPR RI Buka Pendaftaran, Seleksi, dan Pemilihan Anggota Badan Supervisi OJK
Parlemen Remaja

Parlemen Remaja

Syarat dan Ketentuan Umum

PODCAST

IKUTI KAMI

E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Bencana|SPMB|PTN|Kesehatan|Perguruan Tinggi|PTS|Pendidikan|WNI|layanan kesehatan|OJK|sekolah|Kekerasan Seksual|UU TPKS
Jakarta:
Berawan sebagian
31°C
Terasa: 36°C
Lembab: 64%
Angin: 10 km/h