E-Media DPR RI – Portal Resmi Berita dan Informasi DPR RI
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
PNBP|PT. Freeport|PT. AMMAN|Anggaran|KPI|SIMASLEG|Haji|Pendidikan|Imigrasi|sekolah|KUR|Polri|BIG
Jakarta:
Cerah
29°C
Terasa: 31°C
Lembab: 58%
Angin: 14 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Gedung Nusantara II Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto – Senayan Jakarta – 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

E-Media DPR RI – Portal Resmi Berita dan Informasi DPR RI
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
PNBP|PT. Freeport|PT. AMMAN|Anggaran|KPI|SIMASLEG|Haji|Pendidikan|Imigrasi|sekolah|KUR|Polri|BIG
Jakarta:
Cerah
29°C
Terasa: 31°C
Lembab: 58%
Angin: 14 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
#

RUU Ketenagakerjaan

15 artikel dengan tag ini

Cucun: RUU Ketenagakerjaan Mendesak, DPR Siapkan Pembahasan pada Masa Reses
Cucun: RUU Ketenagakerjaan Mendesak, DPR Siapkan Pembahasan pada Masa Reses
Kesejahteraan Rakyat14 Juli 2026
Cucun: RUU Ketenagakerjaan Mendesak, DPR Siapkan Pembahasan pada Masa Reses
Kesejahteraan Rakyat
Cucun: RUU Ketenagakerjaan Mendesak, DPR Siapkan Pembahasan pada Masa Reses

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan DPR RI mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan. Salah satu upaya yang diusulkan ialah menggelar rapat pada masa reses agar pembahasan substansi dapat segera dimulai pada masa persidangan berikutnya.

14 Juli 2026
RUU Ketenagakerjaan Harus Hadirkan Hubungan Industrial yang Adil, Harmonis, dan Transformatif
RUU Ketenagakerjaan Harus Hadirkan Hubungan Industrial yang Adil, Harmonis, dan Transformatif
Politik dan Keamanan12 Juli 2026
RUU Ketenagakerjaan Harus Hadirkan Hubungan Industrial yang Adil, Harmonis, dan Transformatif
Politik dan Keamanan
RUU Ketenagakerjaan Harus Hadirkan Hubungan Industrial yang Adil, Harmonis, dan Transformatif

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Badan Legislasi) DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menegaskan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan harus mampu menjawab tantangan dunia kerja secara menyeluruh. Hal itu dengan cara menghadirkan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha. 

Irma Suryani: Aturan Pesangon dan Kepailitan Harus Dipertegas dalam RUU Ketenagakerjaan
Irma Suryani: Aturan Pesangon dan Kepailitan Harus Dipertegas dalam RUU Ketenagakerjaan
Kesejahteraan Rakyat23 Juni 2026
Irma Suryani: Aturan Pesangon dan Kepailitan Harus Dipertegas dalam RUU Ketenagakerjaan
Kesejahteraan Rakyat
Irma Suryani: Aturan Pesangon dan Kepailitan Harus Dipertegas dalam RUU Ketenagakerjaan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani menekankan pentingnya penguatan aturan terkait kepailitan perusahaan dan pembayaran pesangon dalam penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Menurutnya, ketentuan tersebut harus dirumuskan secara tegas agar tidak merugikan pekerja ketika perusahaan mengalami kebangkrutan.

Komisi IX Serap Aspirasi RUU Ketengakerjaan di Jambi
Komisi IX Serap Aspirasi RUU Ketengakerjaan di Jambi
Kesejahteraan Rakyat4 Juni 2026
Komisi IX Serap Aspirasi RUU Ketengakerjaan di Jambi
Kesejahteraan Rakyat
Komisi IX Serap Aspirasi RUU Ketengakerjaan di Jambi

PARLEMENTARIA, Jambi - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mengatakan pihaknya terus mematangkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan melalui penyerapan aspirasi dengan melibatkan berbagi pemangku kepentingan di Jambi.

Revisi UU Ketenagakerjaan Perlu Akomodasi Kearifan Lokal dan Kebutuhan SDM Daerah
Revisi UU Ketenagakerjaan Perlu Akomodasi Kearifan Lokal dan Kebutuhan SDM Daerah
Kesejahteraan Rakyat4 Juni 2026
Revisi UU Ketenagakerjaan Perlu Akomodasi Kearifan Lokal dan Kebutuhan SDM Daerah
Kesejahteraan Rakyat
Revisi UU Ketenagakerjaan Perlu Akomodasi Kearifan Lokal dan Kebutuhan SDM Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Sihar P.H. Sitorus menilai revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan perlu mengakomodasi kearifan lokal dan karakteristik ketenagakerjaan di daerah. Menurutnya, masukan dari pemerintah daerah, akademisi, dan pemangku kepentingan penting untuk memperkaya substansi revisi regulasi agar lebih sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Panja RUU Ketenagakerjaan Himpun Masukan di Sulteng, Fokus pada Perlindungan Pekerja Lokal
Panja RUU Ketenagakerjaan Himpun Masukan di Sulteng, Fokus pada Perlindungan Pekerja Lokal
Kesejahteraan Rakyat2 Juni 2026
Panja RUU Ketenagakerjaan Himpun Masukan di Sulteng, Fokus pada Perlindungan Pekerja Lokal
Kesejahteraan Rakyat
Panja RUU Ketenagakerjaan Himpun Masukan di Sulteng, Fokus pada Perlindungan Pekerja Lokal

PARLEMENTARIA, Palu - Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Palu, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Selasa (2/6/2026), guna menyerap aspirasi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait penyusunan regulasi ketenagakerjaan yang baru.

Hanya 27 Pengawas untuk Ribuan Perusahaan, Putih Sari: Butuh Sistem Pengawasan yang Lebih Optimal
Hanya 27 Pengawas untuk Ribuan Perusahaan, Putih Sari: Butuh Sistem Pengawasan yang Lebih Optimal
Kesejahteraan Rakyat2 Juni 2026
Hanya 27 Pengawas untuk Ribuan Perusahaan, Putih Sari: Butuh Sistem Pengawasan yang Lebih Optimal
Kesejahteraan Rakyat
Hanya 27 Pengawas untuk Ribuan Perusahaan, Putih Sari: Butuh Sistem Pengawasan yang Lebih Optimal

PARLEMENTARIA, Pontianak - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari, menilai pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Barat perlu diperkuat agar pelaksanaan sistem ketenagakerjaan dapat berjalan lebih optimal. Menurutnya, sebagai wilayah yang memiliki banyak industri di sektor perkebunan dan pengolahan sumber daya alam, Kalimantan Barat dinilai memerlukan pengaturan yang mampu mengakomodasi kondisi lapangan secara lebih tepat.

Komisi IX Himpun Masukan Akademisi untuk RUU Ketenagakerjaan Baru
Komisi IX Himpun Masukan Akademisi untuk RUU Ketenagakerjaan Baru
Kesejahteraan Rakyat19 Mei 2026
Komisi IX Himpun Masukan Akademisi untuk RUU Ketenagakerjaan Baru
Kesejahteraan Rakyat
Komisi IX Himpun Masukan Akademisi untuk RUU Ketenagakerjaan Baru

PARLEMENTARIA, Jakarta — Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama akademisi dari Universitas Padjadjaran dan Universitas Trisakti di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026). 

Panja RUU Ketenagakerjaan Soroti Disparitas Upah Hingga Pelindungan Hukum 'Gig Workers'
Panja RUU Ketenagakerjaan Soroti Disparitas Upah Hingga Pelindungan Hukum 'Gig Workers'
Kesejahteraan Rakyat18 Mei 2026
Panja RUU Ketenagakerjaan Soroti Disparitas Upah Hingga Pelindungan Hukum 'Gig Workers'
Kesejahteraan Rakyat
Panja RUU Ketenagakerjaan Soroti Disparitas Upah Hingga Pelindungan Hukum 'Gig Workers'

PARLEMENTARIA, Jakarta – Panitia Kerja (Panja) RUU Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum bersama akademisi dari Universitas Padjadjaran (Unpad) dan Universitas Trisakti. Pertemuan ini difokuskan untuk menyerap pokok-pokok pikiran serta usulan komprehensif guna menyusun paradigma baru dalam regulasi ketenagakerjaan di Indonesia.

Legislator Usul UU Ketenagakerjaan yang Baru Dibahas di Komisi IX
Legislator Usul UU Ketenagakerjaan yang Baru Dibahas di Komisi IX
Kesejahteraan Rakyat12 Mei 2026
Legislator Usul UU Ketenagakerjaan yang Baru Dibahas di Komisi IX
Kesejahteraan Rakyat
Legislator Usul UU Ketenagakerjaan yang Baru Dibahas di Komisi IX

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto menegaskan pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan akan segera masuk dalam pembahasan. Pasalnya, amanat pembentukan beleid baru merupakan amanat dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Karena itu, DPR bersama pemerintah diminta segera memulai pembahasan agar target penyelesaian regulasi tersebut dapat tercapai sesuai tenggat waktu yang ditetapkan.

Netty Aher: RUU Ketenagakerjaan Harus Jadi Momentum Benahi Ketimpangan di Dunia Kerja
Netty Aher: RUU Ketenagakerjaan Harus Jadi Momentum Benahi Ketimpangan di Dunia Kerja
Kesejahteraan Rakyat3 Mei 2026
Netty Aher: RUU Ketenagakerjaan Harus Jadi Momentum Benahi Ketimpangan di Dunia Kerja
Kesejahteraan Rakyat
Netty Aher: RUU Ketenagakerjaan Harus Jadi Momentum Benahi Ketimpangan di Dunia Kerja

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pekerja dan buruh Indonesia yang selama ini menjadi tulang punggung pembangunan nasional. Hal ini disampaikan Netty dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional 2026 atau May Day tiap tanggal 1 Mei.

Sambut May Day, Cucun Soroti RUU Ketenagakerjaan dan Sambut Baik Permenaker Soal Alih Daya
Sambut May Day, Cucun Soroti RUU Ketenagakerjaan dan Sambut Baik Permenaker Soal Alih Daya
Kesejahteraan Rakyat2 Mei 2026
Sambut May Day, Cucun Soroti RUU Ketenagakerjaan dan Sambut Baik Permenaker Soal Alih Daya
Kesejahteraan Rakyat
Sambut May Day, Cucun Soroti RUU Ketenagakerjaan dan Sambut Baik Permenaker Soal Alih Daya

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menekankan pentingnya kebijakan yang melindungi pekerja dalam peringatan Hari Buruh Internasional. Menurutnya, aspirasi dalam aksi May Day yang digelar buruh hari ini erat hubungannya dengan isu kesejahteraan rakyat.

1 / 2Halaman 1 dari 2Selanjutnya

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(1009)
  • Industri dan Pembangunan(3524)
  • Isu Lainnya(1033)
  • Kesejahteraan Rakyat(3525)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4306)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

12 Juli 2026
23 Juni 2026
4 Juni 2026
4 Juni 2026
2 Juni 2026
2 Juni 2026
19 Mei 2026
18 Mei 2026
12 Mei 2026
3 Mei 2026
2 Mei 2026
E-Media DPR RI – Portal Resmi Berita dan Informasi DPR RI
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
PNBP|PT. Freeport|PT. AMMAN|Anggaran|KPI|SIMASLEG|Haji|Pendidikan|Imigrasi|sekolah|KUR|Polri|BIG
Jakarta:
Cerah
29°C
Terasa: 31°C
Lembab: 58%
Angin: 14 km/h