RUU Ketenagakerjaan

24 artikel dengan tag ini

RAPAT PARIPURNA KE-9 DPR RI MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2026-2027

Politik dan Keamanan6 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

RAPAT PARIPURNA KE-9 DPR RI MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2026-2027

6 Oktober 2026

Komisi IX Buka Ruang Aspirasi agar RUU Ketenagakerjaan Menjawab Dinamika Dunia Kerja

Kesejahteraan Rakyat9 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi IX Buka Ruang Aspirasi agar RUU Ketenagakerjaan Menjawab Dinamika Dunia Kerja

Dinamika dunia kerja yang terus berubah membutuhkan aturan ketenagakerjaan yang mampu mengikuti perkembangan kebutuhan pekerja dan dunia usaha. Karena itu, penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan terus membuka ruang bagi aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan.

RUU Ketenagakerjaan Harus Adaptif terhadap Perubahan Dunia Kerja

Kesejahteraan Rakyat20 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

RUU Ketenagakerjaan Harus Adaptif terhadap Perubahan Dunia Kerja

PARLEMENTARIA, Jakarta – Revisi Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan harus mampu menjawab perubahan dunia kerja, termasuk meningkatnya jumlah pekerja informal dan pekerja berbasis platform digital. Regulasi baru dinilai perlu memberikan kepastian pelindungan bagi kelompok pekerja yang selama ini berada di wilayah abu-abu.

Netty Upayakan Pekerja Gig Dapat Kepastian Hukum dan Jaminan Sosial

Kesejahteraan Rakyat19 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Netty Upayakan Pekerja Gig Dapat Kepastian Hukum dan Jaminan Sosial

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan harus merespons dinamika dunia kerja yang terus berkembang, termasuk meningkatnya jumlah pekerja informal dan pekerja berbasis platform digital (gig workers), seperti pengemudi ojek daring dan kurir.

Komisi IX Tampung Aspirasi KSPN soal Penguatan Perlindungan Pekerja

Kesejahteraan Rakyat18 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi IX Tampung Aspirasi KSPN soal Penguatan Perlindungan Pekerja

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi IX DPR RI menerima aspirasi Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) terkait substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Komisi IX Dorong RUU Ketenagakerjaan Beri Kepastian bagi Pekerja dan Investor

Kesejahteraan Rakyat18 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi IX Dorong RUU Ketenagakerjaan Beri Kepastian bagi Pekerja dan Investor

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mendorong pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat memperkuat perlindungan pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha dan investor. Hal tersebut dinilai penting di tengah masih tingginya persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) serta berkembangnya jenis pekerjaan baru.

Edy Wuryanto Usul JKK PBI dan Jaminan Pesangon bagi Pekerja Informal dan Korban PHK dalam RUU Ketenagakerjaan

Kesejahteraan Rakyat14 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Edy Wuryanto Usul JKK PBI dan Jaminan Pesangon bagi Pekerja Informal dan Korban PHK dalam RUU Ketenagakerjaan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menegaskan pembahasan RUU Ketenagakerjaan dalam Prolegnas Prioritas 2026 perlu diarahkan untuk memperkuat perlindungan dan jaminan sosial bagi pekerja. Menurutnya, regulasi tersebut harus mampu memberikan kepastian perlindungan, terutama bagi pekerja informal berpenghasilan rendah dan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Waka DPR: Aspirasi Serikat Pekerja Dipertimbangkan dalam RUU Ketenagakerjaan

Kesejahteraan Rakyat13 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Waka DPR: Aspirasi Serikat Pekerja Dipertimbangkan dalam RUU Ketenagakerjaan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pimpinan DPR RI menerima perwakilan berbagai serikat pekerja dalam rangka menyerap aspirasi terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan. Pertemuan tersebut melibatkan serikat pekerja dari berbagai sektor, termasuk serikat pekerja BUMN, dengan hampir 200 perwakilan hadir menyampaikan masukan.

Achmad Ru'yat Dorong RUU Ketenagakerjaan Atur Upah Minimum Tenaga Kesehatan

Kesejahteraan Rakyat25 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Achmad Ru'yat Dorong RUU Ketenagakerjaan Atur Upah Minimum Tenaga Kesehatan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Achmad Ru'yat mendorong agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan memasukkan klausul mengenai upah minimum bagi tenaga kesehatan. Menurutnya, regulasi tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi perawat, bidan, dan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia.

Cucun: RUU Ketenagakerjaan Mendesak, DPR Siapkan Pembahasan pada Masa Reses

Kesejahteraan Rakyat14 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Cucun: RUU Ketenagakerjaan Mendesak, DPR Siapkan Pembahasan pada Masa Reses

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan DPR RI mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan. Salah satu upaya yang diusulkan ialah menggelar rapat pada masa reses agar pembahasan substansi dapat segera dimulai pada masa persidangan berikutnya.

RUU Ketenagakerjaan Harus Hadirkan Hubungan Industrial yang Adil, Harmonis, dan Transformatif

Politik dan Keamanan12 Juli 2026

Politik dan Keamanan

RUU Ketenagakerjaan Harus Hadirkan Hubungan Industrial yang Adil, Harmonis, dan Transformatif

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Badan Legislasi) DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menegaskan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan harus mampu menjawab tantangan dunia kerja secara menyeluruh. Hal itu dengan cara menghadirkan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.

Irma Suryani: Aturan Pesangon dan Kepailitan Harus Dipertegas dalam RUU Ketenagakerjaan

Kesejahteraan Rakyat23 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Irma Suryani: Aturan Pesangon dan Kepailitan Harus Dipertegas dalam RUU Ketenagakerjaan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani menekankan pentingnya penguatan aturan terkait kepailitan perusahaan dan pembayaran pesangon dalam penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Menurutnya, ketentuan tersebut harus dirumuskan secara tegas agar tidak merugikan pekerja ketika perusahaan mengalami kebangkrutan.