RUU Ketenagakerjaan

22 artikel dengan tag ini

Panja RUU Ketenagakerjaan Himpun Masukan di Sulteng, Fokus pada Perlindungan Pekerja Lokal

Kesejahteraan Rakyat2 Juni 2026

Panja RUU Ketenagakerjaan Himpun Masukan di Sulteng, Fokus pada Perlindungan Pekerja Lokal

PARLEMENTARIA, Palu - Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Palu, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Selasa (2/6/2026), guna menyerap aspirasi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait penyusunan regulasi ketenagakerjaan yang baru.

2 Juni 2026

Hanya 27 Pengawas untuk Ribuan Perusahaan, Putih Sari: Butuh Sistem Pengawasan yang Lebih Optimal

Kesejahteraan Rakyat2 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Hanya 27 Pengawas untuk Ribuan Perusahaan, Putih Sari: Butuh Sistem Pengawasan yang Lebih Optimal

PARLEMENTARIA, Pontianak - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari, menilai pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Barat perlu diperkuat agar pelaksanaan sistem ketenagakerjaan dapat berjalan lebih optimal. Menurutnya, sebagai wilayah yang memiliki banyak industri di sektor perkebunan dan pengolahan sumber daya alam, Kalimantan Barat dinilai memerlukan pengaturan yang mampu mengakomodasi kondisi lapangan secara lebih tepat.

Komisi IX Himpun Masukan Akademisi untuk RUU Ketenagakerjaan Baru

Kesejahteraan Rakyat19 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi IX Himpun Masukan Akademisi untuk RUU Ketenagakerjaan Baru

PARLEMENTARIA, Jakarta — Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama akademisi dari Universitas Padjadjaran dan Universitas Trisakti di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Panja RUU Ketenagakerjaan Soroti Disparitas Upah Hingga Pelindungan Hukum 'Gig Workers'

Kesejahteraan Rakyat18 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Panja RUU Ketenagakerjaan Soroti Disparitas Upah Hingga Pelindungan Hukum 'Gig Workers'

PARLEMENTARIA, Jakarta – Panitia Kerja (Panja) RUU Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum bersama akademisi dari Universitas Padjadjaran (Unpad) dan Universitas Trisakti. Pertemuan ini difokuskan untuk menyerap pokok-pokok pikiran serta usulan komprehensif guna menyusun paradigma baru dalam regulasi ketenagakerjaan di Indonesia.

Legislator Usul UU Ketenagakerjaan yang Baru Dibahas di Komisi IX

Kesejahteraan Rakyat12 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Legislator Usul UU Ketenagakerjaan yang Baru Dibahas di Komisi IX

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto menegaskan pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan akan segera masuk dalam pembahasan. Pasalnya, amanat pembentukan beleid baru merupakan amanat dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Karena itu, DPR bersama pemerintah diminta segera memulai pembahasan agar target penyelesaian regulasi tersebut dapat tercapai sesuai tenggat waktu yang ditetapkan.

Netty Aher: RUU Ketenagakerjaan Harus Jadi Momentum Benahi Ketimpangan di Dunia Kerja

Kesejahteraan Rakyat3 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Netty Aher: RUU Ketenagakerjaan Harus Jadi Momentum Benahi Ketimpangan di Dunia Kerja

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pekerja dan buruh Indonesia yang selama ini menjadi tulang punggung pembangunan nasional. Hal ini disampaikan Netty dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional 2026 atau May Day tiap tanggal 1 Mei.

Sambut May Day, Cucun Soroti RUU Ketenagakerjaan dan Sambut Baik Permenaker Soal Alih Daya

Kesejahteraan Rakyat2 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Sambut May Day, Cucun Soroti RUU Ketenagakerjaan dan Sambut Baik Permenaker Soal Alih Daya

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menekankan pentingnya kebijakan yang melindungi pekerja dalam peringatan Hari Buruh Internasional. Menurutnya, aspirasi dalam aksi May Day yang digelar buruh hari ini erat hubungannya dengan isu kesejahteraan rakyat.

Irma Suryani: RUU Ketenagakerjaan Harus Adil bagi Buruh dan Pengusaha

Kesejahteraan Rakyat23 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Irma Suryani: RUU Ketenagakerjaan Harus Adil bagi Buruh dan Pengusaha

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, menegaskan bahwa pembahasan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru akan mengedepankan keseimbangan kepentingan antara pekerja dan pengusaha.

Netty Prasetiyani Dorong RUU Ketenagakerjaan Minimalisasi Kesenjangan Upah Minimum Pekerja Antarwilayah

Kesejahteraan Rakyat15 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Netty Prasetiyani Dorong RUU Ketenagakerjaan Minimalisasi Kesenjangan Upah Minimum Pekerja Antarwilayah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyoroti tajam persoalan ketimpangan upah minimum antarwilayah yang masih terjadi di Indonesia.Ia menilai, proses revisi RUU Ketenagakerjaan saat ini merupakan momentum krusial untuk memformulasi regulasi yang mampu memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan, terutama terkait upah.

Keseimbangan Fleksibilitas Usaha dan Perlindungan Pekerja Perlu Jadi Poin Utama RUU Ketenagakerjaan

Kesejahteraan Rakyat14 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Keseimbangan Fleksibilitas Usaha dan Perlindungan Pekerja Perlu Jadi Poin Utama RUU Ketenagakerjaan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menilai masukan dari organisasi pengusaha seperti Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) bagi RUU Ketenagakerjaan sangat krusial sebagai momentum strategis. Pasalnya, poin utama dari revisi ini bukan sekadar penciptaan lapangan kerja, melainkan kualitas dari lapangan kerja itu sendiri serta jaminan kesejahteraan yang mampu memperkuat daya saing industri nasional.