Komisi IV Desak Pemerintah Tambah Anggaran Kehutanan, Pulihkan Hutan Daerah Bencana

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi IV DPR RI mendesak pemerintah segera merealisasikan tambahan anggaran sebesar Rp8,4 triliun yang diajukan Kementerian Kehutanan guna mempercepat pemulihan kawasan hutan di daerah rawan bencana seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Terlebih, Kementerian Kehutanan telah menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp10,68 triliun pada 2025 hanya dari denda administrasi.

Sorotan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan jajaran, Rabu (20/5/2026). Agenda rapat membahas hasil pemeriksaan BPK Tahun 2025, evaluasi pelaksanaan anggaran 2025, serta progres pelaksanaan anggaran 2026.

Alex mempertanyakan belum adanya respons pemerintah terhadap usulan tambahan anggaran yang telah diajukan Kementerian Kehutanan sejak Februari 2026. Menurutnya, keterlambatan realisasi anggaran berdampak langsung pada lambatnya upaya pemulihan kawasan hutan di daerah terdampak bencana.

“Sampai Mei 2026 ini, tambahan anggaran itu masih belum direalisasi. Artinya, upaya perbaikan kawasan hutan di daerah bencana, masih belum bisa dilakukan. Kira-kira, kita ini masih punya hati nurani gak sih membenahi dampak bencana yang telah sebabkan korban jiwa dan kerugian puluhan triliun rupiah,” ujar Alex.

Ia menegaskan, pemulihan daerah terdampak bencana tidak cukup hanya mengandalkan proses alami tanpa intervensi negara. Menurutnya, pemerintah harus hadir melalui kebijakan dan dukungan anggaran yang konkret untuk mempercepat rehabilitasi kawasan hutan.

Berdasarkan data Kementerian Kehutanan tahun 2025, angka deforestasi neto di Sumatera mencapai 78.030,6 hektar. Angka tersebut menunjukkan luas lahan yang mengalami deforestasi masih lebih besar dibandingkan lahan hasil reforestasi atau reboisasi.

Alex menilai kondisi itu sejalan dengan meningkatnya tren bencana hidrometeorologi dalam beberapa tahun terakhir. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) periode 2008–2025 mencatat kejadian banjir dan tanah longsor terus meningkat. Pada periode 2008–2013 tercatat 780 kejadian, meningkat menjadi 882 kejadian pada 2014–2019, dan melonjak menjadi 4.779 kejadian pada periode 2020–2025.

“Sebagai warga negara yang Pancasilais, saya meyakini kita semua, berdoa setiap setiap hari, setiap saat. Tapi, negara ini tak cukup diurus dengan doa saja,” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.

Ia pun mengingatkan pentingnya langkah nyata pemerintah dalam memulihkan kawasan hutan di wilayah terdampak bencana agar risiko bencana serupa tidak terus berulang. “Jika tak ada upaya intervensi negara untuk pemulihan hutan di daerah yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, sama saja kita menunggu takdir malapetaka berikutnya,” pungkasnya. (hal/aha)