Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Karhutla Perlu Jadi Prioritas Anggaran Kemenhut 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta penguatan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan perlu menjadi prioritas dalam penyusunan anggaran Kementerian Kehutanan Tahun 2027. Dukungan perlengkapan yang memadai dinilai penting untuk menjamin keselamatan petugas di lapangan, sementara keterlibatan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga kelestarian kawasan hutan.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Wakil Menteri Kehutanan di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menilai paradigma pengelolaan hutan harus menempatkan masyarakat sebagai subjek utama.

Menurutnya, hutan merupakan sumber kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitarnya, sehingga upaya pelestarian akan lebih efektif apabila masyarakat memiliki kesadaran dan rasa memiliki terhadap kawasan hutan. “Hampir dari seluruh kawan-kawan tadi yang bicara, paradigmanya sebenarnya sama. Kita sebenarnya memang sudah bersepakat, hutan itu adalah sumber kehidupan, masyarakat itu subjeknya. Kalau rakyat merasa dan yakin bahwa hutan di lingkungan mereka adalah sumber kehidupan mereka, maka mereka yang akan melindunginya,” ujar Alex.

Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut menilai pendekatan tersebut belum tergambar secara kuat dalam rancangan program dan anggaran yang diajukan Kementerian Kehutanan. Ia menyoroti berbagai program yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat justru masih banyak ditempatkan dalam usulan tambahan anggaran.

Alex menegaskan bahwa membangun kepercayaan kepada masyarakat menjadi langkah penting dalam menjaga kelestarian hutan. Salah satu bentuknya adalah melalui percepatan pengakuan dan pengelolaan hutan adat yang selama ini terbukti mampu dijaga secara berkelanjutan oleh masyarakat adat.

“Hutan adat itu yang sebenarnya harus jadi prioritas. Masyarakat adat itu pasti akan menjaga hutan itu. Ayolah, bangunlah kepercayaan dengan rakyat,” tegasnya.

Selain itu, Alex juga menaruh perhatian terhadap kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Ia menilai kebutuhan perlengkapan bagi petugas pemadam kebakaran hutan seharusnya menjadi bagian dari kebutuhan dasar yang dianggarkan secara reguler, bukan hanya dimasukkan dalam usulan tambahan anggaran.

Menurutnya, para petugas yang bertugas di garis depan menghadapi kebakaran hutan menghadapi risiko besar sehingga negara wajib memberikan dukungan peralatan yang memadai untuk menunjang keselamatan dan efektivitas kerja mereka. “Saya minta sarana-prasarana kebakaran hutan dan lahan ini jadi prioritas. Sudah cukuplah korban jiwa dari petugas-petugas kita. Tidak mungkin kita biarkan saudara-saudara kita bertugas tanpa perlengkapan yang memadai,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Alex juga menyoroti struktur usulan anggaran Kementerian Kehutanan Tahun 2027. Ia mencermati adanya selisih antara kebutuhan anggaran dasar yang diajukan dengan pagu yang diterima, disertai permintaan tambahan anggaran yang cukup besar.

Oleh karena itu, ia meminta agar tambahan anggaran yang diajukan benar-benar diarahkan pada program-program yang memberikan dampak langsung terhadap perlindungan hutan dan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan. Ia berharap penyusunan anggaran tahun depan dapat lebih fokus pada penguatan peran masyarakat, pengembangan hutan adat, serta peningkatan dukungan operasional bagi petugas di lapangan sehingga pengelolaan hutan dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada keselamatan manusia maupun kelestarian lingkungan. (bit/um)