//
Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto saat berfoto bersama Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) beserta jajaran, usai menyetujui pagu anggaran kementerian tersebut di Gedung DPR.|Foto: Mario/jk
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi IV DPR RI menekankan pentingnya pembangunan sektor pangan dan sumber daya alam yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Pesan tersebut mengemuka dalam rangkaian rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Badan Karantina Indonesia, serta Badan Pangan Nasional, Rabu (16/9/2026).
Menurutnya, penguatan ketahanan pangan perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan kondisi ekosistem, pengelolaan sumber daya alam, dan kebutuhan masyarakat. Karena itu, pelaksanaan program di sektor pertanian, kelautan, perikanan, dan kehutanan perlu diarahkan agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
“Anggaran tahun 2027 harus digunakan untuk memastikan pembangunan memberikan manfaat bagi masyarakat, perekonomian, dan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan,” ujar Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto dalam Rapat Kerja yang berlangsung di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Dalam rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan, Komisi IV menyetujui pagu anggaran kementerian tersebut untuk Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp8,692 triliun. Anggaran itu diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program strategis kehutanan, termasuk penjagaan hutan, pemulihan ekosistem, perhutanan sosial, dan pemberdayaan masyarakat.
Komisi IV juga menyoroti pentingnya pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) melalui mitigasi dini, penguatan Manggala Agni serta masyarakat peduli api, pengelolaan tata air gambut, dan kesiapan penanggulangan di lapangan. “Optimalisasi tersebut perlu difokuskan pada upaya mitigasi sejak dini, penguatan peran Manggala Agni, serta pemberdayaan masyarakat melalui program Masyarakat Peduli Api,” tegasnya.
Sementara itu, Komisi IV menyetujui pagu anggaran Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp28,019 triliun. Alokasi tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program strategis untuk mewujudkan swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Dalam pembahasan tersebut, Komisi IV menekankan pentingnya penguatan sarana produksi, sarana dan prasarana pertanian, serta kapasitas sumber daya manusia pertanian sebagai bagian dari upaya meningkatkan produksi pangan.
“Komisi IV DPR RI berharap agar pagu anggaran Tahun 2027 dapat dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan program-program strategis Kementerian Pertanian dalam mewujudkan swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani,” ujar legislator dari Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Adapun untuk Badan Pangan Nasional, Komisi IV menyetujui pagu anggaran Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp161,9 miliar. Anggaran tersebut diharapkan mendukung pelaksanaan tugas strategis di bidang pangan, terutama menjaga ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga, pengelolaan cadangan pangan pemerintah, serta penanganan kerawanan pangan dan gizi.
Sedangkan, Badan Karantina Indonesia memperoleh anggaran sebesar Rp1,705 triliun untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi karantina pada 2027. Anggaran tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan lalu lintas komoditas, mencegah penyebaran hama dan penyakit, serta menjaga keamanan dan mutu pangan serta produk pertanian, perikanan, dan hewan.
Sementara itu, Komisi IV juga menyetujui pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp16,653 triliun. Pembahasan kementerian tersebut mencakup pengelolaan perikanan dan kelautan, peningkatan nilai tambah dan daya saing industri, serta kualitas lingkungan hidup.
Melalui rangkaian pembahasan tersebut, Komisi IV menegaskan bahwa penguatan sektor pangan dan sumber daya alam perlu berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan. Dengan demikian, pembangunan diharapkan tidak hanya menjawab kebutuhan pangan saat ini, tetapi juga menjaga keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang.
"Alokasi anggaran perlu dikonsentrasikan pada program-program yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan produksi pangan, antara lain melalui penguatan sarana produksi, peningkatan sarana dan prasarana pertanian, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia pertanian,” pungkas Siti. (ujm/aha)
