Hetifah Dorong Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali meluas di sejumlah wilayah Kalimantan. Menurutnya, karhutla tidak lagi dapat dipandang semata sebagai persoalan kebakaran hutan dan lahan, tetapi telah menjadi ancaman bencana yang berdampak terhadap keselamatan, kesehatan, mobilitas, dan aktivitas masyarakat.

“Ini bukan lagi sekadar soal api di hutan dan lahan. Ketika asap sudah mengganggu jarak pandang, aktivitas masyarakat dan penerbangan, serta berpotensi mengganggu kesehatan warga, maka keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” ujar Hetifah, Jumat (21/8/2026).

Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, peningkatan signifikan titik panas (hotspot) terjadi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Pada 19 Agustus 2026 tercatat 518 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di tiga provinsi tersebut atau meningkat lebih dari empat kali lipat dibandingkan hari sebelumnya. Sementara secara kumulatif pada 17–19 Agustus, tercatat 750 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi.

Kondisi serupa juga terjadi di Kalimantan Timur. Berdasarkan data BPBD Kalimantan Timur per 19 Agustus 2026, tercatat 413 titik karhutla dengan luas lahan dan hutan terbakar mencapai 936,95 hektare. Di Kabupaten Kutai Barat, misalnya, terdapat 72 lokasi karhutla dengan luas area terbakar mencapai 415,51 hektare.

“Sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Timur, saya tentu sangat prihatin. Kaltim juga menghadapi peningkatan karhutla. Kita tidak boleh menunggu sampai dampaknya semakin besar baru kemudian bergerak,” tegasnya.

Hetifah mengapresiasi langkah pemerintah yang telah mengerahkan personel gabungan, memperkuat pemadaman melalui jalur darat, menggunakan teknologi water bombing, serta melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca. Namun, menurutnya, langkah pemadaman harus berjalan beriringan dengan strategi perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak asap.

“Pemadaman api harus terus dilakukan, tetapi masyarakat yang terdampak asap juga harus dilindungi. Pemerintah daerah perlu memastikan kesiapan fasilitas kesehatan, ketersediaan masker yang sesuai, informasi kualitas udara, serta perlindungan khusus bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, dan masyarakat yang rentan terhadap dampak kesehatan,” katanya.

Ia juga meminta BNPB bersama BPBD memperkuat sistem komando dan koordinasi di daerah yang mengalami peningkatan karhutla. Setiap titik panas yang terdeteksi, lanjutnya, harus segera diverifikasi di lapangan dan ditindaklanjuti agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.

“Yang kita perlukan adalah respons cepat berbasis data. Hotspot harus segera diverifikasi di lapangan. Jangan sampai ada jeda terlalu panjang antara deteksi, laporan, dan pemadaman,” ujarnya.

Selain penanganan di lapangan, Hetifah menilai pemerintah perlu mengantisipasi potensi karhutla berulang mengingat kondisi kering masih berpeluang berlangsung dalam beberapa pekan ke depan. Berdasarkan prakiraan BMKG, kondisi minim pertumbuhan awan masih terjadi di sebagian wilayah Kalimantan, sementara musim hujan baru berpotensi datang sekitar pertengahan Oktober.

“Artinya, kita masih memiliki periode risiko yang panjang. Jangan hanya berpikir bagaimana memadamkan api hari ini. Pemerintah harus menyiapkan skenario menghadapi kemungkinan karhutla berulang sampai kondisi cuaca kembali membaik,” pungkas Hetifah. (rnm/ssb)