//
Ketua Komisi X DPR RI, Agung Widyantoro saat Kunjungan Spesifik Komisi X DPR RI ke Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Semarang, Kamis (20/8/2026).|Foto: Arifman/Karisma
PARLEMENTARIA, Semarang – Ketua Komisi X DPR RI Agung Widyantoro menilai perpustakaan perlu diposisikan sebagai instrumen strategis dalam pembangunan daerah. Menurutnya, perhatian dan pengelolaan perpustakaan yang baik oleh pemerintah daerah dapat menjadi daya ungkit bagi peningkatan literasi, kualitas sumber daya manusia (SDM), hingga pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikan Agung saat memimpin Kunjungan Spesifik Komisi X DPR RI ke Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Semarang, Kamis (20/8/2026). Ia mengapresiasi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap pengembangan literasi sekaligus mendorong agar perhatian serupa diperkuat di tingkat kabupaten/kota.
Agung menilai masih terdapat pemerintah daerah yang belum menempatkan perpustakaan sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang memperoleh perhatian dan prioritas memadai. Padahal, menurutnya, keberadaan perpustakaan memiliki keterkaitan erat dengan peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan SDM yang pada akhirnya dapat mendukung peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM).
“Kita ingin membangun indeks pembangunan manusia, pendidikan yang setara, dan sumber daya manusia. Namun, kebijakan para kepala daerah dalam menempatkan perpustakaan sebagai organisasi di satuan kerja tertentu sepertinya belum mendapatkan banyak prioritas,” ujar Agung.
Karena itu, Agung meminta pemerintah daerah memberikan perhatian lebih terhadap pengelolaan perpustakaan, termasuk dengan menempatkan pejabat yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang perpustakaan. Menurutnya, pengelolaan perpustakaan membutuhkan SDM yang memahami bidang tersebut agar potensinya sebagai pusat pengetahuan dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Kita meminta kepada para kepala daerah agar menyiapkan kebijakan supaya organisasi perpustakaan dipegang oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidangnya, yang memang layak memimpin institusi tersebut,” tegasnya.
Lebih lanjut, Agung melihat penguatan perpustakaan dapat menjadi stimulus bagi pemerintah kabupaten/kota untuk membangun lingkungan literasi di daerah masing-masing. Perpustakaan yang mampu membangun ekosistem literasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, menurutnya, dapat menjadi contoh sekaligus memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah.
Agung mencontohkan Kabupaten Brebes yang masih menghadapi persoalan kemiskinan ekstrem. Menurutnya, peningkatan indeks pembangunan literasi di daerah perlu terus diupayakan agar turut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas masyarakat dan pembangunan daerah.
“Harapan kami, dengan indeks pembangunan literasi yang ada ini bisa menjadi acuan kita bersama untuk mendongkrak angka kemiskinan yang ada di salah satu kabupaten di Jawa Tengah,” ujarnya.
Agung menegaskan penguatan perpustakaan membutuhkan perhatian bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Ia berharap kebijakan yang menempatkan perpustakaan sebagai bagian penting dari pembangunan dapat mengubah paradigma perpustakaan, sehingga tidak sekadar menjadi tempat penyimpanan koleksi, tetapi juga menjadi pusat pengetahuan sekaligus penggerak peningkatan literasi dan kualitas SDM di daerah. (arm/ssb)
