
Wakil Ketua BURT DPR Desy Ratnasari saat memimpin pertemuan BURT DPR dengan jajaran direksi RS Sentra Medika Hospital di Cibinong, Kabupaten Bogor.|Foto: Jaka/Karisma
PARLEMENTARIA, Cibinong – Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Desy Ratnasari mendorong pemerintah memperkuat kebijakan dan koordinasi dengan rumah sakit guna meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Upaya tersebut dinilai penting agar masyarakat tidak perlu berobat ke luar negeri maupun ke Jakarta ketika layanan kesehatan yang dibutuhkan dapat tersedia di daerah.
Hal itu disampaikan Desy saat memimpin Tim Kunjungan Kerja BURT DPR RI meninjau langsung fasilitas dan pelayanan di Sentra Medika Hospital Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu (26/8/2028). Ia mengapresiasi keberadaan rumah sakit tersebut, terutama karena telah menyediakan layanan yang didukung dokter spesialis dan subspesialis serta disesuaikan dengan kebutuhan pasien.
Legislator dari Dapil Jawa Barat IV itu juga menyoroti kebutuhan rumah sakit swasta yang ingin mengembangkan pelayanan bagi peserta BPJS Kesehatan, tetapi masih terkendala keterbatasan kuota. Menurutnya, kebijakan pemerintah perlu berjalan seiring dengan kebutuhan rumah sakit dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan kesehatan.
“Jangan sampai harapan untuk mengembangkan, penyempurnaan dan pengembangan pelayanan kepada masyarakatnya tinggi, pengen berlari, tapi kebijakannya berjalan,” katanya.
Selain persoalan kuota, Politisi Fraksi PAN itu menilai diperlukan penguatan koordinasi antara pemerintah dan DPR RI untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan rumah sakit, termasuk terkait perizinan praktik dokter serta ketersediaan tenaga dokter spesialis dan subspesialis.
Menurut Desy, perlu dirumuskan solusi kebijakan yang memungkinkan pemanfaatan tenaga dokter subspesialis secara lebih optimal. Salah satunya dengan membuka ruang bagi dokter yang bertugas di salah satu cabang rumah sakit untuk memberikan pelayanan di cabang lainnya, sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Ini harus menjadi sebuah pemikiran bersama, dicari kebijakan sebagai solusi sehingga bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat akan dokter-dokter subspesialis ataupun teknologi yang mahal ini tapi belum termanfaatkan secara maksimal,” ujarnya. (jk/ssb)