Hetifah Dorong Keselamatan Petugas dan Relawan Jadi Prioritas Penanganan Karhutla

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian mendorong keselamatan petugas dan relawan menjadi prioritas dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia meminta pemerintah memperkuat standar keselamatan bagi personel yang berada di garis depan penanganan karhutla.

Dorongan tersebut disampaikan Hetifah menyusul wafatnya Akhmad Rijani, Ketua Tim Serbu Api Kelurahan (TSAK) Palangka, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Akhmad meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit usai bertugas dalam penanganan karhutla.

“Saya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya Bapak Akhmad Rijani. Beliau telah mengabdikan dirinya selama bertahun-tahun untuk membantu masyarakat dan lingkungan dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Pengabdian beliau patut kita hormati dan kenang,” ujar Hetifah melalui keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Sabtu (29/8/2026).

Akhmad diketahui telah memimpin TSAK Palangka selama lebih dari 10 tahun. Sebelum kondisinya menurun, almarhum masih menjalankan tugas di lapangan untuk melakukan pengecekan kondisi setelah proses pemadaman.

Menurut Hetifah, peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman api. Keselamatan petugas dan relawan yang berada di garis depan juga harus mendapat jaminan.

“Karhutla adalah bencana yang penanganannya membutuhkan keberanian dan ketangguhan para petugas serta relawan. Tetapi keberanian tidak boleh berarti mengabaikan keselamatan. Mereka juga harus mendapatkan perlindungan yang layak,” tegas legislator Dapil Kalimantan Timur itu.

Lebih jauh, Hetifah meminta pemerintah dan seluruh unsur penanggulangan bencana memperkuat standar keselamatan bagi petugas maupun relawan. Standar tersebut harus diterapkan bagi seluruh personel yang diterjunkan dalam penanganan karhutla.

Menurutnya, sejumlah aspek perlu menjadi perhatian. Di antaranya pemeriksaan kondisi kesehatan sebelum bertugas, ketersediaan alat pelindung diri, kecukupan air minum dan kebutuhan dasar, waktu istirahat yang memadai, dukungan tenaga medis, serta prosedur evakuasi ketika kondisi petugas memburuk.

“Jangan sampai karena fokus mengejar api, kita lupa bahwa para petugas dan relawan juga manusia yang memiliki batas kemampuan fisik. Kalau ada yang sudah kelelahan atau kondisi kesehatannya menurun, harus ada mekanisme untuk menarik dan menggantinya. Keselamatan personel harus menjadi bagian dari SOP penanganan karhutla,” kata Hetifah.

Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut juga meminta perlindungan terhadap relawan mendapat perhatian lebih serius. Relawan di tingkat kelurahan dan desa sering menjadi kekuatan pertama yang bergerak ketika kebakaran terjadi di wilayahnya.

“Mereka adalah bagian penting dari sistem penanggulangan bencana di tingkat masyarakat. Karena itu, jangan hanya meminta mereka turun ketika api muncul. Kita juga harus memastikan mereka mendapatkan pembekalan, perlengkapan, perlindungan kesehatan, dan dukungan yang memadai,” ujarnya.

Hetifah menilai penanganan karhutla juga harus lebih mengedepankan pencegahan dan kesiapsiagaan. Upaya tersebut tidak boleh hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah membesar.

“Semakin efektif kita mencegah karhutla, semakin kecil pula risiko yang harus dihadapi para petugas dan relawan. Pencegahan harus diperkuat, termasuk edukasi masyarakat, deteksi dini, kesiapsiagaan di tingkat desa dan kelurahan, serta respons cepat ketika titik api mulai muncul,” jelasnya.

Ia mengajak masyarakat ikut menjaga lingkungan dan menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Hal tersebut penting dilakukan, terutama di tengah kondisi cuaca dan lahan yang rawan terbakar.

“Pengabdian almarhum harus menjadi pengingat bagi kita semua. Jangan biarkan para relawan terus mempertaruhkan keselamatannya karena kebakaran yang sebenarnya bisa dicegah,” pungkas Hetifah. (rnm/uc)