APBN

72 artikel dengan tag ini

Banggar Tekankan Penguatan Koordinasi Pusat-Daerah untuk Jaga Stabilitas Ekonomi di NTT

Ekonomi dan Keuangan5 Juli 2026

Banggar Tekankan Penguatan Koordinasi Pusat-Daerah untuk Jaga Stabilitas Ekonomi di NTT

PARLEMENTARIA, Manggarai Barat – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Wihadi Wijanto, mengatakan kunjungan kerja Banggar DPR RI ke Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Jum'at (3/7/2026) bertujuan untuk mendengarkan aspirasi dari para kepala daerah terkait dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penyaluran Transfer ke Daerah (TKD), serta kondisi perekonomian daerah sebagai bahan pembahasan kebijakan fiskal nasional.

5 Juli 2026

Dana TKD 2027 Turun Jadi Rp600 Triliun, Anggaran PPPK Guru hingga Nakes Dibiayai APBN

Politik dan Keamanan5 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Dana TKD 2027 Turun Jadi Rp600 Triliun, Anggaran PPPK Guru hingga Nakes Dibiayai APBN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mengungkapkan dana transfer ke daerah diproyeksikan turun menjadi Rp600 triliun pada 2027 dari sekitar Rp900 triliun. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai belanja pegawai, termasuk gaji guru dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Amin AK: APBN Harus Perkuat Daya Beli Demi Cegah Kelas Menengah Menyusut

Ekonomi dan Keuangan1 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Amin AK: APBN Harus Perkuat Daya Beli Demi Cegah Kelas Menengah Menyusut

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Amin AK mengingatkan pemerintah agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mampu menjadi stimulus bagi investasi sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah menurunnya jumlah kelas menengah dan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK). Pasalnya, kebijakan fiskal harus mampu memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Komisi XII: Beban Subsidi BBM Diproyeksi Turun dalam APBN 2027 Lewat Digitalisasi

Industri dan Pembangunan30 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi XII: Beban Subsidi BBM Diproyeksi Turun dalam APBN 2027 Lewat Digitalisasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya memproyeksikan beban subsidi energi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2027 akan jauh lebih ringan dibandingkan tahun 2026. Penurunan beban fiskal ini didorong oleh melandainya harga minyak dunia serta langkah efisiensi melalui implementasi energi alternatif seperti B50.

Maksimalkan Fungsi Pengawasan, Komisi V Desak Kementrans Serahkan Dokumen Satuan Tiga

Industri dan Pembangunan25 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Maksimalkan Fungsi Pengawasan, Komisi V Desak Kementrans Serahkan Dokumen Satuan Tiga

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi V DPR RI menegaskan pentingnya penyerahan rincian satuan tiga dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Jajaran Eselon I Kementerian Transmigrasi. Hal tersebut diperlukan agar DPR RI dapat melakukan fungsi kontrol secara maksimal terhadap anggaran pembangunan infrastruktur fisik yang diajukan oleh Kementerian Transmigrasi.

Dede Yusuf Harap Beban Gaji P3K Daerah Dialihkan ke APBN

Ekonomi dan Keuangan23 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Dede Yusuf Harap Beban Gaji P3K Daerah Dialihkan ke APBN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Dede Yusuf mendorong agar pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) serta P3K paruh waktu ditarik sepenuhnya menjadi dukungan APBN pusat. Langkah ini dinilai sebagai solusi konkret untuk menyelamatkan postur anggaran daerah yang kian tertekan.

Andi Yuliani Paris: Setiap Kucuran PMN KAI Harus Optimal Demi Kenyamanan Publik

Ekonomi dan Keuangan23 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Andi Yuliani Paris: Setiap Kucuran PMN KAI Harus Optimal Demi Kenyamanan Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris mengapresiasi terhadap langkah pembenahan pelayanan yang terus diupayakan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero). Kendati demikian, pihaknya mengingatkan bahwa setiap kucuran dana Penyertaan Modal Negara (PMN) wajib dipertanggungjawabkan secara transparan dan dimanfaatkan secara optimal bagi kenyamanan publik.

Banggar Wajibkan Seluruh Kemenko Susun KPI Ketat untuk APBN 2027

Ekonomi dan Keuangan23 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Banggar Wajibkan Seluruh Kemenko Susun KPI Ketat untuk APBN 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Anggaran (Banggar) DPR mengingatkan tujuh kementerian koordinator (Kemenko) untuk menjaga akuntabilitas tinggi dalam pengelolaan anggaran RAPBN TA 2027. Pihaknya menegaskan bahwa dana alokasi koordinasi tersebut wajib memberikan dampak nyata karena bersumber langsung dari masyarakat.

Banggar Restui RAPBN 2027 Demi Jaga Daya Beli Masyarakat dan Percepat Pembangunan Nasional

Ekonomi dan Keuangan22 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Banggar Restui RAPBN 2027 Demi Jaga Daya Beli Masyarakat dan Percepat Pembangunan Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati arah kebijakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 yang difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pertumbuhan ekonomi, sekaligus mempercepat pembangunan nasional di tengah tantangan ekonomi global yang masih dinamis.

Komisi XI Kawal Efektivitas PMN untuk Perkuat Industri Perkeretaapian Nasional

Ekonomi dan Keuangan22 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI Kawal Efektivitas PMN untuk Perkuat Industri Perkeretaapian Nasional

PARLEMENTARIA, Banyuwangi – Komisi XI DPR RI mengawal efektivitas pelaksanaan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai Tahun Anggaran 2025 kepada PT Industri Kereta Api (Persero) alias INKA dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI). Pengawasan dilakukan untuk memastikan dana yang bersumber dari APBN mampu memperkuat industri perkeretaapian nasional sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Komisi XI Pastikan PMN PELNI Tepat Sasaran Peremajaan Kapal Perkuat Konektivitas Nasional

Ekonomi dan Keuangan22 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI Pastikan PMN PELNI Tepat Sasaran Peremajaan Kapal Perkuat Konektivitas Nasional

PARLEMENTARIA, Surabaya - Komisi XI DPR melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke PT Pelayaran Nasional Indonesia (PT PELNI) di Surabaya, Jawa Timur, untuk memantau realisasi dan rencana penggunaan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai Tahun Anggaran 2025 yang diberikan Pemerintah kepada PELNI. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengingatkan PMN yang diperoleh PELNI ini difokuskan untuk mendukung program peremajaan armada kapal yang telah memasuki akhir masa operasionalnya.

Komisi XI Pastikan PMN Rp6,68 Triliun untuk KPR FLPP Tepat Sasaran bagi Pekerja Informal

Ekonomi dan Keuangan22 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI Pastikan PMN Rp6,68 Triliun untuk KPR FLPP Tepat Sasaran bagi Pekerja Informal

PARLEMENTARIA, Bantul – Komisi XI DPR melakukan agenda Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi XI DPR RI ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk memantau efektivitas pelaksanaan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai Tahun Anggaran 2025 yang dialokasikan bagi program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), khususnya bagi pekerja sektor informal.