APBN

72 artikel dengan tag ini

Empat Tuntutan Mahasiswa ke DPR: Mulai dari Pembebasan Mahasiswa Trisakti hingga Soal Ekonomi

Politik dan Keamanan20 Juni 2026

Empat Tuntutan Mahasiswa ke DPR: Mulai dari Pembebasan Mahasiswa Trisakti hingga Soal Ekonomi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Sejumlah unsur Pimpinan DPR RI menghampiri aksi demonstrasi mahasiswa di depan Gedung DPR, Jakarta, Jumat (19/6/2026) malam. Beragam tuntutan massa kepada pemerintah, telah disampaikan dan ditindaklanjuti oleh DPR dengan menghubungi pihak-pihak terkait.

20 Juni 2026

Muslim Ayub Ingatkan Efisiensi Anggaran Tanggapi Proyek Fisik MPR dan DPD

Politik dan Keamanan18 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Muslim Ayub Ingatkan Efisiensi Anggaran Tanggapi Proyek Fisik MPR dan DPD

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XIII DPR meminta Plt. Sekretariat Jenderal (Sekjen) MPR RI dan Sekjen DPD RI untuk menunda anggaran renovasi gedung yang dinilai belum mendesak. Sebab, uang negara saat ini harus dialihkan untuk efisiensi dan program-program lain yang jauh lebih penting.

Kamrussamad: Perkuat Pengawasan APBN pada Program Prioritas Pemerintah

Ekonomi dan Keuangan18 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Kamrussamad: Perkuat Pengawasan APBN pada Program Prioritas Pemerintah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Penguatan pengawasan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada berbagai program prioritas pemerintah dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan setiap rupiah uang negara dikelola secara akuntabel dan tepat sasaran. Di tengah semakin besarnya alokasi anggaran untuk berbagai program strategis, fungsi pengawasan dan pemeriksaan perlu diperkuat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban.

Komisi XI Setujui Pagu Indikatif Kemenkeu Tahun 2027

Ekonomi dan Keuangan17 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI Setujui Pagu Indikatif Kemenkeu Tahun 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XI DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Keuangan dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp49,8 triliun. Persetujuan tersebut disertai sejumlah catatan strategis yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas belanja negara, penguatan kinerja fiskal, serta penyusunan indikator program yang lebih terukur.

Dorong Efisiensi Anggaran 2027, Komisi XIII Tahan Usulan Belanja Tidak Prioritas

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Dorong Efisiensi Anggaran 2027, Komisi XIII Tahan Usulan Belanja Tidak Prioritas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menegaskan pentingnya efisiensi dalam pembahasan anggaran tahun 2027 bersama MPR RI dan DPD RI. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), DPR menilai sejumlah usulan anggaran masih belum mencerminkan prinsip efektivitas dan efisiensi belanja negara.

Keberhasilan Kinerja APBN Harus Diukur dari Dampak Nyata di Masyarakat

Ekonomi dan Keuangan17 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Keberhasilan Kinerja APBN Harus Diukur dari Dampak Nyata di Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Di tengah besarnya kebutuhan anggaran pembangunan, Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino menilai pemerintah perlu memberi perhatian lebih pada kualitas belanja negara dan optimalisasi aset negara. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan APBN tidak cukup diukur dari tingkat penyerapan anggaran, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat serta kemampuan aset negara menghasilkan nilai ekonomi.

Komisi XI - Pemerintah Sepakati KEM-PPKF 2027

Ekonomi dan Keuangan12 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI - Pemerintah Sepakati KEM-PPKF 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi XI DPR bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, BI dan OJK secara resmi menyepakati Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027. Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menjelaskan, dalam kesepakatan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2027 ditetapkan dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 hingga 6,5 persen.

Budi Kanang Dorong Evaluasi Prioritas APBN untuk Menjaga Daya Beli dan UMKM

Industri dan Pembangunan12 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Budi Kanang Dorong Evaluasi Prioritas APBN untuk Menjaga Daya Beli dan UMKM

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Budi S Kanang meminta pemerintah mengevaluasi prioritas belanja APBN di tengah tekanan ekonomi akibat pelemahan rupiah dan kenaikan harga BBM non-subsidi. Ia menilai ruang fiskal yang terbatas harus diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat serta menopang UMKM yang terdampak kenaikan biaya produksi.

Komisi II Dukung Tambahan Anggaran Kemendagri, BNPP, DKPP, dan OIKN dalam RAPBN 2027

Politik dan Keamanan12 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Dukung Tambahan Anggaran Kemendagri, BNPP, DKPP, dan OIKN dalam RAPBN 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi II DPR menerima penyampaian pagu indikatif Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Pihaknya pun menyatakan dukungan terhadap usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh seluruh mitra kerja tersebut guna memastikan keberlanjutan program prioritas nasional dan pelayanan publik.

Komisi II: Anggaran K/L 2027 Harus Tepat Sasaran Demi Perkuat Pelayanan Publik

Politik dan Keamanan10 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II: Anggaran K/L 2027 Harus Tepat Sasaran Demi Perkuat Pelayanan Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) serta Rencana Kerja Pemerintah Kementerian/Lembaga (RKP-KL) Tahun 2027 menjadi bagian penting dalam penyusunan awal RAPBN 2027, terutama untuk seluruh mitra kerja Komisi II DPR. Pasalnya, tahapan ini merupakan bagian dari siklus pembahasan anggaran yang telah dijadwalkan oleh Badan Anggaran DPR RI.

Perlu Relaksasi Batas APBD 30 Persen Gaji Pegawai, Prioritaskan Nakes dan Guru Dibiayai APBN

Politik dan Keamanan9 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Perlu Relaksasi Batas APBD 30 Persen Gaji Pegawai, Prioritaskan Nakes dan Guru Dibiayai APBN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menegaskan perlunya relaksasi ketentuan batas belanja pegawai daerah serta penyusunan skema pembiayaan yang lebih fleksibel untuk penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Banggar Minta Program Prioritas Nasional Ditopang Fiskal yang Sehat

Ekonomi dan Keuangan9 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Banggar Minta Program Prioritas Nasional Ditopang Fiskal yang Sehat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menekankan pentingnya dukungan fiskal yang berkelanjutan untuk memastikan pelaksanaan delapan Program Prioritas Nasional dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 dapat berjalan secara optimal. Menurutnya, keberhasilan program-program tersebut sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga kesehatan fiskal di tengah berbagai tantangan ekonomi.