APBN

Gus Khozin Usulkan Anggaran PPPK Penuh dan Paruh Waktu Dibiayai APBN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mendorong agar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) daerah dibiayai oleh Pemerintah Pusat melalui APBN, baik yang penuh waktu atau paruh waktu. Langkah ini dinilai untuk memberi kepastian di tengah beban fiskal di daerah. 

Sudjatmiko: Pengembangan Transportasi Nasional Tidak Bisa Hanya Bertumpu APBN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Keterbatasan anggaran pemerintah pada 2026 dinilai perlu direspons dengan penguatan kolaborasi bersama sektor swasta untuk mendukung pengembangan infrastruktur transportasi nasional. Keterlibatan investasi non-APBN dipandang penting agar pembangunan sektor transportasi tetap berjalan di tengah tekanan fiskal.

Seluruh Fraksi DPR Setujui KEM-PPKF 2027 dengan Sejumlah Catatan Kritis Demi Target Pertumbuhan dan Stabilitas Fiskal Negara

Kepastian Hukum Jadi Kunci Jaga Kepercayaan Investor

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan bahwa kepastian hukum dan tata kelola kebijakan yang baik menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan investor di tengah dinamika pasar keuangan dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Pasalnya, investor tidak hanya melihat indikator fundamental ekonomi, tetapi juga mencermati konsistensi kebijakan serta kemampuan pemerintah menciptakan iklim usaha yang memberikan rasa aman bagi pelaku ekonomi.

M. Khozin: Kekayaan Alam Harus Dikelola untuk Kemakmuran Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Pengelolaan sumber daya alam (SDA) nasional harus benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat sesuai amanat konstitusi. Anggota DPR RI Muhammad Khozin menilai kedaulatan ekonomi hanya dapat terwujud apabila negara memastikan kekayaan alam dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat, bukan sekadar menjadi prinsip normatif.

Komisi X: Diktisaintek Perlu Berani Dobrak Soal Anggaran

PARLEMENTARIA, Jakarta - Penguatan kualitas pendidikan tinggi dinilai membutuhkan keberanian pemerintah untuk meningkatkan dukungan anggaran secara lebih serius. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) lebih berani memperjuangkan tambahan anggaran, terutama menjelang pembahasan perencanaan APBN Tahun Anggaran 2027. 

Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah, BAKN Soroti Tingginya SiLPA

PARLEMENTARIA, Ternate - Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron mengungkapkan sejumlah temuan penting dalam penelaahan sinkronisasi dan harmonisasi siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kali ini dilakukan melalui uji petik di Provinsi Maluku Utara. 

APBN Tak Cukup Dongkrak Ekonomi, Swasta Harus Diberi Ruang Tumbuh

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota DPR RI Firman Soebagyo, menilai sejumlah kebijakan pemerintah belakangan ini berpotensi mematikan ruang gerak sektor swasta yang selama ini berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Menurutnya, pembangunan dan target pertumbuhan ekonomi nasional tidak akan tercapai apabila pemerintah hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Habib Aboe: Target Ekonomi Harus Diikuti Langkah Konkret yang Memihak Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi optimistis pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah situasi global yang penuh tantangan. Hal itu ia sebutkan usai pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027.

Terbatasnya Anggaran, Kurniasih Dorong Swasta Ambil Peran Pelestarian Cagar Budaya

PARLEMENTARIA, Cirebon — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati menyoroti persoalan revitalisasi kawasan cagar budaya di Kota Cirebon yang hingga kini masih menghadapi kendala besar dari sisi pembiayaan. Menurutnya, pelestarian kawasan heritage membutuhkan dukungan anggaran yang serius dan berkelanjutan agar warisan budaya bangsa tidak mengalami penurunan kualitas maupun kehilangan nilai sejarahnya.

Pelestarian Cagar Budaya Dinilai Butuh Dukungan Anggaran Lebih Besar

PARLEMENTARIA, Malang – Anggota Komisi X DPR RI Anita Jacob Gah menegaskan pentingnya dukungan anggaran yang lebih besar untuk pelindungan, pengelolaan, dan pengembangan cagar budaya di berbagai daerah. Hal tersebut disampaikannya dalam Kunjungan Kerja Panja Pelindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya Komisi X DPR RI di Kota Malang, Kamis (21/5/2026).

Firman Soebagyo Ingatkan Risiko Capital Flight di Tengah Kebijakan Ekonomi Pemerintah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menerapkan kebijakan ekonomi nasional yang berpotensi menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha dan investor. Menurutnya, kebijakan yang tidak disiapkan dengan regulasi matang dapat memicu capital flight atau perpindahan modal ke negara lain.