Seluruh Fraksi DPR Setujui KEM-PPKF 2027 dengan Sejumlah Catatan Kritis Demi Target Pertumbuhan dan Stabilitas Fiskal Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta – Seluruh fraksi DPR RI menyampaikan sejumlah catatan dan masukan terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026). Di antaranya, Fraksi PDI Perjuangan menekankan agar pembiayaan berbagai program prioritas nasional tidak menambah tekanan terhadap defisit maupun utang negara.

“Prioritas nasional seperti mobil nasional, motor nasional, industri semikonduktor, giant seawall, dan rekonstruksi pascabencana harus memiliki skema pembiayaan yang tidak menambah tekanan, defisit, dan utang negara,” ujar Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI Haris Turino saat membacakan pandangan fraksinya.

Pihaknya meminta pemerintah memfokuskan kebijakan fiskal pada delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dan 60 program kerja yang didukung anggaran memadai, indikator terukur, serta berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Fraksi PDI-P juga menyoroti target pendapatan negara tahun 2027 sebesar 11,8–12,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang dinilai masih jauh dari target 18 persen pada 2029 sebagaimana tercantum dalam RPJMN.

Oleh karena itu, fraksi tersebut mendorong reformasi perpajakan yang lebih berkeadilan serta memastikan belanja negara tetap berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pendidikan, kesehatan, dan evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara itu, Fraksi Partai Golkar yang diwakili oleh Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin menilai KEM-PPKF 2027 harus menjadi peta jalan implementasi pembangunan yang mampu menjaga konsumsi rumah tangga, meningkatkan produktivitas belanja pemerintah, mendorong investasi, serta memperkuat ekspor.

Dari Fraksi PKB, Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Kadafi sebagai juru bicara menyampaikan bahwa pihaknya mendorong perencanaan keuangan negara harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan nyata bagi rakyat. Fraksi PKB juga menyoroti target pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 5,8–6,5 persen yang dinilai menunjukkan optimisme tinggi pemerintah untuk keluar dari tren pertumbuhan lima persen yang berlangsung lebih dari satu dekade.

“Fraksi PKB menilai target pertumbuhan ekonomi 5,8 hingga 6,5 persen dalam KEM-PPKF 2027 menunjukkan optimisme yang tinggi dari pemerintah terhadap kemampuan ekonomi Indonesia,” ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan Fraksi Partai Gerindra. Anggota Komisi XI DPR RI Wihadi Wijanto yang menjadi juru bicara menyebut target pertumbuhan ekonomi dan inflasi tahun 2027 merupakan bentuk optimisme yang terukur. Sikap senada juga disampaikan Fraksi PAN melalui Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Hakim Bafagih.

Adapun Fraksi Partai NasDem menyoroti asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) tahun 2027 yang ditetapkan pada rentang US$70–90 per barel. Melalui Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansyah, pihaknya mengusulkan asumsi ICP dinaikkan menjadi US$90–105 per barel serta mendorong optimalisasi lifting minyak hingga 615 ribu barel per hari.

Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat mengingatkan pentingnya menjaga ruang fiskal di tengah target defisit APBN 2027 sebesar 1,80–2,40 persen terhadap PDB. Mewakili partai, Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Hasan menilai ruang fiskal yang tersedia harus mampu mendukung seluruh agenda prioritas nasional tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian fiskal.

“Dengan defisit yang menyempit, beban bunga utang menjadi titik rawan keberlanjutan sehingga efektivitas belanja menjadi semakin penting,” kata Marwan.

Di sisi lain, Fraksi PKS memberikan perhatian pada penguatan Ekonomi Pancasila sebagai implementasi Pasal 33 UUD 1945. Anggota Komisi IV DPR RI Slamet, sebagai juru bicara, menilai pengelolaan sumber daya alam nasional belum sepenuhnya mencerminkan keadilan distribusi kekayaan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pihaknya juga mengingatkan pentingnya menjaga kesinambungan fiskal. Meski menyetujui target defisit APBN sebesar 1,80–2,40 persen terhadap PDB, fraksi tersebut menyoroti beban utang pemerintah yang mencapai Rp8.812,90 triliun pada akhir 2024. “Pemerintah dihadapkan pada tantangan besar berupa defisit keseimbangan primer sebesar Rp20,74 triliun dan tingginya beban bunga utang pada tahun berjalan,” ujar Slamet.

Meski memberikan berbagai catatan dan masukan, seluruh fraksi di DPR, pada prinsipnya, menyetujui KEM-PPKF Tahun 2027 untuk dibahas lebih lanjut bersama pemerintah sebagai dasar penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2027. (RR/um)