Komisi X: Diktisaintek Perlu Berani Dobrak Soal Anggaran

PARLEMENTARIA, Jakarta - Penguatan kualitas pendidikan tinggi dinilai membutuhkan keberanian pemerintah untuk meningkatkan dukungan anggaran secara lebih serius. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) lebih berani memperjuangkan tambahan anggaran, terutama menjelang pembahasan perencanaan APBN Tahun Anggaran 2027. 

Menurutnya, kebutuhan sektor pendidikan tinggi terus meningkat sementara alokasi anggaran yang tersedia masih belum memadai untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi perguruan tinggi, dosen, hingga mahasiswa. “Kementerian Diktisaintek harus berani menyuarakan ini untuk (pemerintah) memberikan anggaran kepada Diktisaintek jauh lebih besar daripada saat ini,” ujar Esti saat memimpin Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (2/6/2026).

Ia berpandangan, selama ini belum terlihat dorongan kuat dari sektor pendidikan tinggi untuk meminta peningkatan anggaran secara signifikan. Kondisi tersebut menimbulkan kesan bahwa kebutuhan anggaran pendidikan tinggi dianggap telah cukup terpenuhi dengan skema pendanaan yang ada saat ini, padahal berbagai persoalan di perguruan tinggi masih membutuhkan intervensi negara yang lebih besar.

“Diktisaintek termasuk yang tidak punya keberanian untuk mengajukan. Sementara negara harus hadir. Maka mulailah kita merencanakan untuk memberikan alokasi anggaran pada perguruan tinggi ini dengan lebih serius,” tegasnya.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menegaskan bahwa amanat konstitusi mengenai alokasi minimal 20 persen anggaran pendidikan perlu dioptimalkan untuk memperkuat sektor pendidikan tinggi. Menurutnya, anggaran yang lebih memadai akan memungkinkan pemerintah meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi secara lebih merata.

Selain persoalan anggaran kelembagaan, Esti juga menyoroti besaran bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang dinilai belum mengalami peningkatan signifikan. Apalagi, ungkapnya, kondisi tersebut bahkan membuat sejumlah perguruan tinggi harus menanggung kekurangan biaya pendidikan mahasiswa penerima manfaat.

“Bicara KIP Kuliah nggak pernah naik. Bahkan ada kampus-kampus unggul menolak. Mengapa menolak? Besaran KIP-nya terlalu rendah, sehingga kampus harus nombokin dan tidak akan ada yang menggantikan,” jelasnya.

Selain itu, dirinya mengingatkan pentingnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan tinggi di kawasan 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) terutama Daerah Otonomi Baru (DOB) seperti Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Ia menilai, negara belum sepenuhnya hadir dalam memperkuat layanan pendidikan tinggi di wilayah tersebut, padahal kampus swasta selama ini menjadi salah satu penopang utama akses pendidikan masyarakat.

Sebab itu, ucapnya, negara perlu memperkuat layanan pendidikan tinggi di wilayah tersebut, termasuk melalui peningkatan fasilitas dan kualitas kampus di daerah, agar mahasiswa tidak selalu harus berpindah ke kota besar untuk memperoleh pendidikan yang layak. “Kalau saya bicara Papua tadi, kita belum hadir, Pak. Yang hadir swasta, tapi swasta pun tak dibantu oleh pemerintah pusat akan terengah-engah,” ujarnya.

Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan dalam APBN 2026 sebesar Rp769,09 triliun sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2026. Namun demikian, anggaran yang dikelola langsung oleh Kemdiktisaintek tercatat sekitar Rp61,87 triliun, sementara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sekitar Rp56,68 triliun.

Oleh karena itu, Esti berharap Kemdiktisaintek lebih berani memperjuangkan kebutuhan anggaran pendidikan tinggi agar pemerintah dapat memberikan dukungan lebih optimal bagi perguruan tinggi, dosen, mahasiswa, serta pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. (uc/um)