KIP Kuliah

5 artikel dengan tag ini

Sabam Sinaga Dorong Evaluasi Desil agar Tak Hambat Akses KIP Kuliah

Kesejahteraan Rakyat11 Oktober 2026

Sabam Sinaga Dorong Evaluasi Desil agar Tak Hambat Akses KIP Kuliah

PARLEMENTARIA, Pasuruan — Anggota Komisi X DPR RI Sabam Sinaga mendorong evaluasi kriteria desil dalam penentuan penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah). Ia menilai, pengelompokan tingkat kesejahteraan perlu ditinjau agar tidak menghambat mahasiswa yang membutuhkan bantuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

11 Oktober 2026

Komisi X DPR Soroti Ketepatan Data Desil dalam Penyaluran KIP Kuliah

Kesejahteraan Rakyat10 Oktober 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X DPR Soroti Ketepatan Data Desil dalam Penyaluran KIP Kuliah

PARLEMENTARIA, Salatiga — Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati menyoroti ketepatan data desil yang menjadi salah satu acuan pemerintah dalam menentukan penerima bantuan pendidikan dan bantuan sosial. Ia meminta evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pendataan agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan akses terhadap bantuan akibat ketidaktepatan pengelompokan tingkat kesejahteraan.

Komisi X Soroti Akses KIP Kuliah bagi Anak PNS, Aspirasi Dibawa ke Kementerian

Kesejahteraan Rakyat3 Oktober 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X Soroti Akses KIP Kuliah bagi Anak PNS, Aspirasi Dibawa ke Kementerian

PARLEMENTARIA, Surabaya — Komisi X DPR RI akan membawa aspirasi terkait akses KIP Kuliah bagi mahasiswa yang memiliki orang tua berstatus PNS ke rapat dengar pendapat bersama kementerian terkait. Ketua Komisi X DPR RI Agung Widyantoro mengatakan, meskipun ketentuan tersebut telah menjadi aturan baku, perlu dilihat kemungkinan adanya afirmasi bagi mahasiswa dengan kondisi ekonomi keluarga yang beragam.

DTSEN Penting untuk Pastikan KIP Kuliah Tepat Sasaran

Kesejahteraan Rakyat21 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

DTSEN Penting untuk Pastikan KIP Kuliah Tepat Sasaran

PARLEMENTARIA, Serang — Komisi VIII DPR RI mendorong penguatan pendataan mahasiswa penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah agar bantuan pendidikan tersebut semakin tepat sasaran. Salah satu langkah yang dinilai penting ialah mencocokkan data mahasiswa dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

21 Agustus 2026

Perlu Hapus Dikotomi PTN dan PTS dalam Sistem Pendidikan Tinggi

Kesejahteraan Rakyat5 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Perlu Hapus Dikotomi PTN dan PTS dalam Sistem Pendidikan Tinggi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi X DPR mendorong pemerintah menghapus dikotomi antara perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Anggota Komisi X DPR RI Furtasan Ali Yusuf menilai keberadaan PTS sangat strategis karena menampung lebih dari separuh mahasiswa Indonesia, sehingga memerlukan dukungan kebijakan yang lebih kuat untuk menjaga keberlanjutannya.