KIP

8 artikel dengan tag ini

Tak Sekadar Desil. Kebutuhan Siswa Harus Jadi Dasar Penerima PIP dan KIP Kuliah

Kesejahteraan Rakyat1 September 2026

Tak Sekadar Desil. Kebutuhan Siswa Harus Jadi Dasar Penerima PIP dan KIP Kuliah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati menilai kebutuhan riil peserta didik harus menjadi dasar dalam menentukan penerima Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah). Menurutnya, penggunaan data desil sebagai tolok ukur utama berpotensi membuat peserta didik yang membutuhkan bantuan justru tidak terakomodasi.

1 September 2026

MY Esti Wijayati Tegaskan PIP dan KIP Kuliah Bukan Bagian Anggaran Perlinsos

Ekonomi dan Keuangan27 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

MY Esti Wijayati Tegaskan PIP dan KIP Kuliah Bukan Bagian Anggaran Perlinsos

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati meminta pemerintah memperjelas pengelompokan anggaran Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) dalam RAPBN 2027. Pasalnya, kedua program tersebut merupakan bagian dari anggaran pendidikan sehingga tidak semestinya kembali dicatat sebagai bagian dari anggaran perlindungan sosial (Perlinsos).

Aprozi Alam Dorong Pemerataan Akses Pendidikan di Lampung

Kesejahteraan Rakyat10 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Aprozi Alam Dorong Pemerataan Akses Pendidikan di Lampung

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI Aprozi Alam mendorong pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat di Provinsi Lampung melalui optimalisasi program bantuan pendidikan, termasuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan Program Indonesia Pintar (PIP).

10 Agustus 2026

Komisi X Minta Pemerintah Tambah Kuota KIP Kuliah dan Benahi Data Desil Penerima Bantuan

Kesejahteraan Rakyat27 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X Minta Pemerintah Tambah Kuota KIP Kuliah dan Benahi Data Desil Penerima Bantuan

PARLEMENTARIA, Makassar – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendorong pemerintah pusat menambah kuota Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi mahasiswa di Provinsi Sulawesi Selatan. Menurutnya, tingginya minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi harus diimbangi dengan perluasan akses bantuan pendidikan, terutama bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

Habib Syarief Dorong Penambahan Kuota KIP Kuliah hingga 600 Ribu Mahasiswa

Kesejahteraan Rakyat16 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Habib Syarief Dorong Penambahan Kuota KIP Kuliah hingga 600 Ribu Mahasiswa

PARLEMENTARIA, Jakarta – Akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu dinilai masih menghadapi tantangan besar. Kuota penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang tersedia saat ini dinilai belum mampu mengakomodasi tingginya jumlah calon mahasiswa yang membutuhkan bantuan pendidikan.

Perkuat Kebijakan Keterbukaan Informasi, Paripurna DPR Setujui Tujuh Anggota KIP 2026-2030

Politik dan Keamanan1 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Perkuat Kebijakan Keterbukaan Informasi, Paripurna DPR Setujui Tujuh Anggota KIP 2026-2030

PARLEMENTARIA, Jakarta – Rapat Paripurna DPR RI ke-22 Masa Sidang V 2025-2026 menyetujui tujuh Anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) Periode 2026–2030 sebagai bagian dari upaya memperkuat kebijakan keterbukaan informasi publik dan menjaga keberlanjutan fungsi pengawasan pelayanan informasi di Indonesia.

Komisi VIII Dalami Pagu Indikatif 2027 Guna Perkuat Layanan Keagamaan hingga Perlindungan Sosial

Kesejahteraan Rakyat10 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi VIII Dalami Pagu Indikatif 2027 Guna Perkuat Layanan Keagamaan hingga Perlindungan Sosial

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap pagu indikatif dan usulan tambahan anggaran Tahun Anggaran 2027 dari sejumlah kementerian dan lembaga mitra kerja. Hal itu menjadi kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Menteri Haji dan Umrah, Kepala BNPB, serta Kepala BPJPH yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Komisi X: Diktisaintek Perlu Berani Dobrak Soal Anggaran

Kesejahteraan Rakyat4 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X: Diktisaintek Perlu Berani Dobrak Soal Anggaran

PARLEMENTARIA, Jakarta - Penguatan kualitas pendidikan tinggi dinilai membutuhkan keberanian pemerintah untuk meningkatkan dukungan anggaran secara lebih serius. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) lebih berani memperjuangkan tambahan anggaran, terutama menjelang pembahasan perencanaan APBN Tahun Anggaran 2027.