KIP

13 artikel dengan tag ini

M. Husni Dukung Satu Data Indonesia untuk Pastikan Bansos Tepat Sasaran

Kesejahteraan Rakyat16 Oktober 2026

M. Husni Dukung Satu Data Indonesia untuk Pastikan Bansos Tepat Sasaran

PARLEMENTARIA, Palembang — Anggota Komisi VIII DPR RI M. Husni mendukung penguatan Satu Data Indonesia sebagai acuan penetapan penerima bantuan sosial (bansos) dan bantuan pendidikan. Menurutnya, akurasi dan keterpaduan data menjadi kunci agar program bantuan pemerintah benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

16 Oktober 2026

Purnamasidi: Desil Tak Semestinya Jadi Dasar Bantuan Pembiayaan Pendidikan

Kesejahteraan Rakyat12 Oktober 2026

Kesejahteraan Rakyat

Purnamasidi: Desil Tak Semestinya Jadi Dasar Bantuan Pembiayaan Pendidikan

PARLEMENTARIA, Pasuruan — Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi menilai penentuan penerima bantuan pembiayaan pendidikan tidak semestinya bergantung pada klasifikasi desil kesejahteraan. Ia mendorong agar pembiayaan pendidikan ditempatkan sebagai bagian dari belanja kementerian/lembaga, bukan semata-mata belanja bantuan sosial (bansos), sehingga akses terhadap bantuan pendidikan dapat lebih selaras dengan kewajiban negara menjamin hak warga negara atas pendidikan.

Tambahan Anggaran KIP Kuliah Harus Berdampak pada Mutu Pendidikan

Kesejahteraan Rakyat22 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Tambahan Anggaran KIP Kuliah Harus Berdampak pada Mutu Pendidikan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Ruby Chairani Syiffadia mendorong pemerintah memastikan perluasan sasaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah disertai target, basis data, dan indikator kinerja yang terukur. Menurutnya, tambahan anggaran pendidikan tinggi harus dapat dievaluasi berdasarkan capaian dan dampaknya terhadap akses serta mutu pendidikan.

Desil DTSEN Bermasalah, Akses KIP Mahasiswa Dipertaruhkan

Kesejahteraan Rakyat9 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Desil DTSEN Bermasalah, Akses KIP Mahasiswa Dipertaruhkan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI Ruby Chairani Syiffadia menyoroti kendala status desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang kerap mempengaruhi akses masyarakat terhadap bantuan pendidikan, termasuk Program Indonesia Pintar (KIP). Ia meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) melakukan sinkronisasi dan pemutakhiran data bersama Badan Pusat Statistik (BPS).

Dorong Perbaikan Skema Desil agar Akses KIP Kuliah Lebih Berkeadilan

Kesejahteraan Rakyat5 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Dorong Perbaikan Skema Desil agar Akses KIP Kuliah Lebih Berkeadilan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai sistem desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) perlu disempurnakan agar tidak menjadi satu-satunya acuan dalam penyaluran bantuan pendidikan, khususnya Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Menurutnya, masih banyak mahasiswa dari keluarga yang layak menerima bantuan justru terhambat karena perubahan status desil yang tidak mencerminkan kondisi ekonomi riil.

Tak Sekadar Desil. Kebutuhan Siswa Harus Jadi Dasar Penerima PIP dan KIP Kuliah

Kesejahteraan Rakyat1 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Tak Sekadar Desil. Kebutuhan Siswa Harus Jadi Dasar Penerima PIP dan KIP Kuliah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati menilai kebutuhan riil peserta didik harus menjadi dasar dalam menentukan penerima Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah). Menurutnya, penggunaan data desil sebagai tolok ukur utama berpotensi membuat peserta didik yang membutuhkan bantuan justru tidak terakomodasi.

MY Esti Wijayati Tegaskan PIP dan KIP Kuliah Bukan Bagian Anggaran Perlinsos

Ekonomi dan Keuangan27 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

MY Esti Wijayati Tegaskan PIP dan KIP Kuliah Bukan Bagian Anggaran Perlinsos

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati meminta pemerintah memperjelas pengelompokan anggaran Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) dalam RAPBN 2027. Pasalnya, kedua program tersebut merupakan bagian dari anggaran pendidikan sehingga tidak semestinya kembali dicatat sebagai bagian dari anggaran perlindungan sosial (Perlinsos).

Aprozi Alam Dorong Pemerataan Akses Pendidikan di Lampung

Kesejahteraan Rakyat10 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Aprozi Alam Dorong Pemerataan Akses Pendidikan di Lampung

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI Aprozi Alam mendorong pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat di Provinsi Lampung melalui optimalisasi program bantuan pendidikan, termasuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan Program Indonesia Pintar (PIP).

10 Agustus 2026

Komisi X Minta Pemerintah Tambah Kuota KIP Kuliah dan Benahi Data Desil Penerima Bantuan

Kesejahteraan Rakyat27 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X Minta Pemerintah Tambah Kuota KIP Kuliah dan Benahi Data Desil Penerima Bantuan

PARLEMENTARIA, Makassar – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendorong pemerintah pusat menambah kuota Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi mahasiswa di Provinsi Sulawesi Selatan. Menurutnya, tingginya minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi harus diimbangi dengan perluasan akses bantuan pendidikan, terutama bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

Habib Syarief Dorong Penambahan Kuota KIP Kuliah hingga 600 Ribu Mahasiswa

Kesejahteraan Rakyat16 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Habib Syarief Dorong Penambahan Kuota KIP Kuliah hingga 600 Ribu Mahasiswa

PARLEMENTARIA, Jakarta – Akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu dinilai masih menghadapi tantangan besar. Kuota penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang tersedia saat ini dinilai belum mampu mengakomodasi tingginya jumlah calon mahasiswa yang membutuhkan bantuan pendidikan.

Perkuat Kebijakan Keterbukaan Informasi, Paripurna DPR Setujui Tujuh Anggota KIP 2026-2030

Politik dan Keamanan1 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Perkuat Kebijakan Keterbukaan Informasi, Paripurna DPR Setujui Tujuh Anggota KIP 2026-2030

PARLEMENTARIA, Jakarta – Rapat Paripurna DPR RI ke-22 Masa Sidang V 2025-2026 menyetujui tujuh Anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) Periode 2026–2030 sebagai bagian dari upaya memperkuat kebijakan keterbukaan informasi publik dan menjaga keberlanjutan fungsi pengawasan pelayanan informasi di Indonesia.

Komisi VIII Dalami Pagu Indikatif 2027 Guna Perkuat Layanan Keagamaan hingga Perlindungan Sosial

Kesejahteraan Rakyat10 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi VIII Dalami Pagu Indikatif 2027 Guna Perkuat Layanan Keagamaan hingga Perlindungan Sosial

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap pagu indikatif dan usulan tambahan anggaran Tahun Anggaran 2027 dari sejumlah kementerian dan lembaga mitra kerja. Hal itu menjadi kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Menteri Haji dan Umrah, Kepala BNPB, serta Kepala BPJPH yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).