//
Anggota Komisi X DPR RI Ruby Chairani Syiffadia, dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) RI, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.|Foto: Sari/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Ruby Chairani Syiffadia mendorong pemerintah memastikan perluasan sasaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah disertai target, basis data, dan indikator kinerja yang terukur. Menurutnya, tambahan anggaran pendidikan tinggi harus dapat dievaluasi berdasarkan capaian dan dampaknya terhadap akses serta mutu pendidikan.
Hal itu disampaikan Ruby dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) RI terkait penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemendiktisaintek Tahun Anggaran 2027 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2026).
Ruby mengatakan Fraksi Gerindra menyetujui tambahan pagu anggaran Kemendiktisaintek sebesar Rp1,267 triliun berdasarkan hasil pembahasan Banggar. Tambahan anggaran tersebut antara lain diarahkan untuk memperluas sasaran penerima KIP Kuliah.
“Kami dari Fraksi Gerindra menyetujui pagu anggaran Kemendiktisaintek dengan tambahan Rp1,267 triliun dari Banggar yang diarahkan untuk memperluas sasaran KIP Kuliah,” ujar Ruby.
Namun, ia menekankan perluasan sasaran KIP Kuliah tidak cukup hanya dilakukan melalui penambahan alokasi anggaran. Pemerintah perlu memastikan ketepatan sasaran program sekaligus menetapkan ukuran keberhasilan yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas penggunaan anggaran.
“Kami juga perlu menekankan, pasti bukan semata-mata penambahan anggaran tetapi penempatan sasaran, kejelasan indikator kinerja dan dampaknya terhadap mutu pendidikan tinggi,” tegasnya.
Ruby menilai setiap usulan tambahan anggaran perlu dilengkapi target yang terukur dan basis data yang jelas. Dengan demikian, pelaksanaan program, termasuk perluasan KIP Kuliah, dapat dievaluasi berdasarkan capaian serta manfaat yang dihasilkan bagi penerima.
“Kami berharap setiap usulan tambahan dapat dilengkapi dengan target yang terukur, basis data yang jelas, serta mekanisme evaluasi,” katanya.
Lebih lanjut, Ruby menekankan penggunaan anggaran pendidikan tinggi perlu berorientasi pada hasil, bukan semata-mata pada besaran alokasi anggaran. Menurutnya, anggaran yang tersedia harus mampu memberikan dampak nyata terhadap perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu pendidikan tinggi, penguatan kualitas sumber daya manusia, hingga pengembangan riset.
“Sehingga setiap rupiah anggaran benar-benar dapat diterjemahkan menjadi peningkatan akses, mutu pendidikan, kualitas SDM, dan manfaat riset bagi masyarakat,” pungkas Ruby. (fa/ssb)
