//
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, saat ditemui Parlementaria sebelum Rapat Paripurna, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.|Foto: Septamares/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggaran pendidikan 2027 diharapkan bisa diarahkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan mendasar pendidikan. Mulai dari kesejahteraan guru, perbaikan sarana dan prasarana, kebutuhan sekolah di daerah 3T, hingga pemenuhan hak pendidikan dasar perlu menjadi prioritas penggunaan anggaran.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati mengatakan alokasi 20 persen anggaran pendidikan dari belanja negara yang mencapai sekitar Rp4.092,2 triliun menghasilkan anggaran pendidikan sekitar Rp819,44 triliun. Besarnya alokasi tersebut, menurutnya, harus mampu menjawab berbagai pekerjaan rumah pendidikan yang belum terselesaikan.
“Dari 20 persen anggaran belanja negara yang berarti Rp820 triliun itu masuk di anggaran pendidikan. Tentu kita punya harapan besar terkait hal itu. PR-PR di masa lalu, tahun ini maupun tahun kemarin, soal honor atau gaji guru, fasilitas pendidikan di banyak wilayah termasuk daerah 3T, sekolah-sekolah yang rusak, sarana-prasarana yang belum memadai, penyelesaian cepat untuk wilayah-wilayah yang terdampak bencana,” ujar Esti saat ditemui Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Ia juga menyoroti munculnya pernyataan bahwa sebagian anggaran pendidikan masih akan digunakan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, persoalan utama bukan semata-mata mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang baru akan berlaku pada 2028, melainkan bagaimana pemerintah mulai mempersiapkan pemenuhan mandat pendidikan sejak 2027.
“Persoalan besarnya bukan karena Mahkamah Konstitusi memutuskan itu nanti di 2028. Kita masih punya PR anggaran pendidikan itu harusnya juga untuk pendidikan gratis SD, SMP negeri swasta di seluruh Indonesia dengan ketentuan tertentu,” tegas Legislator Fraksi PDI-Perjuangan itu.
Esti menilai pemerintah perlu mulai melakukan progres terhadap putusan MK mengenai pendidikan dasar gratis. Salah satunya melalui peningkatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), khususnya agar beban pembiayaan yang ditanggung peserta didik di sekolah swasta dapat dikurangi.
“Progresnya bisa dengan menaikkan BOS supaya tarikan ke siswanya mulai bisa dikurangi untuk yang swasta atau kemudian juga bisa untuk pemeliharaan, peningkatan kualitas di sekolah-sekolah,” katanya.
Karena itu, ia berharap anggaran pendidikan 2027 dapat dipastikan penggunaannya untuk kebutuhan pendidikan secara optimal. Ia juga menegaskan bahwa program MBG tetap dapat berjalan, tetapi tidak semestinya mengurangi ruang fiskal yang dibutuhkan sektor pendidikan.
“Kalau harapan saya, MBG itu sudah dipindahkan dari anggaran pendidikan,” pungkasnya. (fa/uc)
