//
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat menyampaikan pidato tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi DPR RI terhadap KEM-PPKF Tahun 2027 pada Rapat Paripurna DPR RI di Senayan, Jakarta.|Foto :Azka/Andri
PARLEMENTARIA, Jakarta — Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2027 berada pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen sebagai langkah menuju target pertumbuhan 8 persen pada 2029. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menyiapkan strategi penguatan investasi dan menjaga daya beli masyarakat agar aktivitas ekonomi bergerak lebih cepat.
Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa saat menyampaikan tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi DPR RI terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Sebelumnya, seluruh fraksi DPR RI menyampaikan sejumlah catatan dan masukan terhadap KEM-PPKF Tahun 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (4/6/2026). Pemerintah menyebut pandangan Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai NasDem, Fraksi PKB, Fraksi PKS, Fraksi PAN, dan Fraksi Partai Demokrat menjadi perhatian penting dalam penyusunan RAPBN 2027.
“Pemerintah menyampaikan apresiasi atas dukungan yang solid terhadap upaya pencapaian target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2027 yang lebih tinggi sebagai transmisi menuju pertumbuhan 8 persen pada tahun 2029,” ujar Purbaya dalam rapat tersebut.
Pemerintah menyatakan strategi utama untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui akselerasi investasi bernilai tambah tinggi yang berorientasi ekspor. Langkah tersebut dibarengi penguatan sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan agar aktivitas ekonomi nasional semakin produktif. “Mengakselerasi investasi bernilai tambah tinggi yang berorientasi ekspor,” kata Purbaya.
Selain itu, pemerintah menyoroti peran Danantara dalam mempercepat investasi produktif di sektor strategis serta meningkatkan partisipasi investor global melalui penguatan leverage aset negara. Investasi tersebut difokuskan pada sektor-sektor strategis yang mampu memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global dan menyerap tenaga kerja dengan keterampilan serta tingkat upah yang lebih baik.
Di sisi lain, pemerintah juga menempatkan daya beli masyarakat sebagai faktor penting penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah menilai konsumsi rumah tangga perlu dijaga melalui efektivitas perlindungan sosial, stabilisasi harga, pengendalian inflasi, serta perluasan kesempatan kerja.
“Mendorong peningkatan daya beli melalui efektivitas program perlindungan sosial, stabilisasi harga dan pengendalian inflasi, serta perluasan kesempatan kerja sehingga konsumsi rumah tangga dapat tumbuh kuat,” imbuhnya.
Pemerintah juga memastikan berbagai program prioritas nasional akan terus diperkuat agar memberikan dampak berganda terhadap perekonomian masyarakat. Program tersebut meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat. “Berbagai program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDMP), dan Sekolah Rakyat terus didorong lebih efektif dan berkualitas sehingga menciptakan multiplier effect yang luas,” ujar Purbaya.
Dalam pidatonya, pemerintah juga menegaskan stabilitas ekonomi tetap menjadi fondasi utama pertumbuhan. Inflasi tahun 2027 ditargetkan berada pada kisaran 1,5 persen hingga 3,5 persen, sementara nilai tukar rupiah diperkirakan berada di level Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS.
Pemerintah optimistis penguatan investasi, konsumsi rumah tangga, dan sektor riil dapat mempercepat perputaran ekonomi nasional. Kondisi tersebut diharapkan menjadi fondasi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi jangka panjang. (uc/aha)
