RUU SDI

20 artikel dengan tag ini

RUU SDI Baru Bahas Aspek Interoperabilitas, Jaminan Keamanan Sistem Data Belum Tersentuh

Politik dan Keamanan2 Juli 2026

RUU SDI Baru Bahas Aspek Interoperabilitas, Jaminan Keamanan Sistem Data Belum Tersentuh

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Martin Manurung, menekankan bahwa aspek keamanan data harus menjadi pilar utama dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia (RUU SDI). Ia menyoroti pentingnya jaminan keamanan ketika data antar-instansi mulai diinterkoneksikan dan diintegrasikan.

2 Juli 2026

Potensi Tumpang Tindih dengan BPS, Pembahasan RUU SDI Harus Sejalan dengan RUU Statistik

Politik dan Keamanan2 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Potensi Tumpang Tindih dengan BPS, Pembahasan RUU SDI Harus Sejalan dengan RUU Statistik

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Martin Manurung menyoroti adanya potensi tumpang tindih kewenangan antarlembaga serta kesenjangan teknologi keamanan data di antara instansi mitra kerja.

Pembaruan Data Lintas Instansi serta Klasifikasi Keamanan Data Jadi Isu Utama dalam RUU SDI

Politik dan Keamanan2 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Pembaruan Data Lintas Instansi serta Klasifikasi Keamanan Data Jadi Isu Utama dalam RUU SDI

PARLEMENTARIA, Jakarta - Akurasi pembaruan data lintas instansi serta kejelasan batas klasifikasi keamanan data menjadi dua isu utama dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia (RUU SDI). Langkah sinkronisasi ini dinilai menjadi kunci utama keberhasilan implementasi tata kelola data nasional yang terintegrasi.

Konsep Layanan Sekali Lapor Muncul di Pembahasan RUU SDI

Politik dan Keamanan2 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Konsep Layanan Sekali Lapor Muncul di Pembahasan RUU SDI

PARLEMENTARIA, Jakarta - Rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia (RUU SDI) diusulkan membawa perubahan paradigma layanan publik, dari sistem yang menunggu warga mengajukan permohonan menjadi sistem yang otomatis merespons kebutuhan warga berdasarkan data yang sudah dimiliki negara.

Proses Sistem Perlindungan Data Harus Diperkuat Sejak Tahap Perancangan

Politik dan Keamanan1 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Proses Sistem Perlindungan Data Harus Diperkuat Sejak Tahap Perancangan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tidak hanya diarahkan untuk tidak hanya memperkuat integrasi data nasional. Namun, harus juga memastikan setiap proses pengelolaan data dibangun dengan sistem perlindungan yang kuat sejak tahap perancangan.

Bob Hasan Tekankan Penguatan Keamanan Data dalam RUU Satu Data Indonesia

Politik dan Keamanan30 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Bob Hasan Tekankan Penguatan Keamanan Data dalam RUU Satu Data Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menekankan pentingnya penguatan aspek keamanan dan kepatuhan data dalam penyusunan Rancangan Undang - Undang (RUU) Satu Data Indonesia. Menurutnya, pengaturan tersebut menjadi fondasi agar pengelolaan data nasional dapat berjalan secara terintegrasi dan tidak disalahgunakan.

RUU Satu Data Indonesia Jadi Dasar Penyusunan Perencanaan Pembangunan

Politik dan Keamanan4 Juni 2026

Politik dan Keamanan

RUU Satu Data Indonesia Jadi Dasar Penyusunan Perencanaan Pembangunan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia disusun untuk mewujudkan tata kelola data yang terintegrasi, akurat, dan valid sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan. Menurutnya, regulasi tersebut juga harus mampu menjamin keadilan bagi masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan data.

Baleg Tekankan RUU Satu Data Indonesia Wujudkan Data Akurat dan Berkeadilan

Politik dan Keamanan4 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Baleg Tekankan RUU Satu Data Indonesia Wujudkan Data Akurat dan Berkeadilan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia disusun untuk mewujudkan tata kelola data yang terintegrasi, akurat, dan valid sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan. Sebab, ungkapnya, regulasi tersebut harus mampu menjamin keadilan bagi masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan data.