RUU SDI

40 artikel dengan tag ini

Dorong Keterbukaan Akses Data Geospasial untuk Kepentingan Sipil

Politik dan Keamanan30 September 2026

Dorong Keterbukaan Akses Data Geospasial untuk Kepentingan Sipil

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI membahas ketentuan mengenai produsen data geospasial dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Pembahasan Tingkat I Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia. Pembahasan tersebut diarahkan untuk memastikan akses terhadap data geospasial yang dibutuhkan bagi kepentingan sipil dan pembangunan.

30 September 2026

Produsen Data Geospasial Harus Diperjelas dalam RUU Satu Data Indonesia

Politik dan Keamanan29 September 2026

Politik dan Keamanan

Produsen Data Geospasial Harus Diperjelas dalam RUU Satu Data Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengusulkan agar ketentuan mengenai produsen data geospasial dalam RUU tentang Satu Data Indonesia diperjelas. Hal ini untuk memastikan konsistensi antara paparan pemerintah dengan rumusan yang disusun dalam pembahasan RUU tersebut.

RUU Satu Data Didorong Berbasis Pendekatan Holistik dan Tidak Sektoral

Politik dan Keamanan29 September 2026

Politik dan Keamanan

RUU Satu Data Didorong Berbasis Pendekatan Holistik dan Tidak Sektoral

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menilai penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia perlu dilakukan dengan pendekatan holistik dan tidak terjebak pada kepentingan sektoral. Menurutnya, beleid baru tersebut harus mampu membangun keterhubungan antarperaturan dan lembaga dalam satu ekosistem data nasional.

Bahas Satu Data Indonesia, Baleg Tekankan Keamanan Data

Politik dan Keamanan29 September 2026

Politik dan Keamanan

Bahas Satu Data Indonesia, Baleg Tekankan Keamanan Data

PARLEMENTARIA, Jakarta — Integrasi berbagai sumber data dalam satu sistem nasional perlu diiringi dengan pengamanan yang mampu mencegah terbukanya celah penyalahgunaan data. Hal tersebut menjadi perhatian Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan dalam lanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia.

29 September 2026

Abidin Fikri Minta Kewenangan Kelembagaan Penyelenggara Satu Data Dipertegas

Politik dan Keamanan24 September 2026

Politik dan Keamanan

Abidin Fikri Minta Kewenangan Kelembagaan Penyelenggara Satu Data Dipertegas

PARLEMENTARIA, Jakarta — Kelembagaan Penyelenggara Satu Data Indonesia dinilai perlu diperjelas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia, khususnya terkait status, kewenangan, dan pertanggungjawaban kinerja lembaga tersebut.

Tanpa Data yang Benar, Seluruh Perencanaan Pembangunan Nasional Berisiko Salah

Politik dan Keamanan24 September 2026

Politik dan Keamanan

Tanpa Data yang Benar, Seluruh Perencanaan Pembangunan Nasional Berisiko Salah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan menegaskan keberadaan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) sangat krusial sebagai fondasi utama tata kelola data bangsa. Menurutnya, tanpa data yang benar dan terintegrasi, seluruh perencanaan pembangunan nasional berisiko salah arah serta berpotensi memboroskan keuangan negara akibat ego sektoral antarkementerian dan lembaga.

RUU Satu Data Indonesia Harus Perjelas Perlindungan Data di Luar Yurisdiksi

Politik dan Keamanan24 September 2026

Politik dan Keamanan

RUU Satu Data Indonesia Harus Perjelas Perlindungan Data di Luar Yurisdiksi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Perkembangan pengelolaan data lintas negara dinilai perlu menjadi perhatian dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mempertanyakan sejauh mana kewenangan negara dapat diterapkan terhadap data Indonesia yang disimpan atau diproses di luar yurisdiksi nasional.

RUU Satu Data Indonesia Masuki Pembicaraan Tingkat I, Kebijakan Pemerintah Harus Miliki Rujukan Sama

Politik dan Keamanan24 September 2026

Politik dan Keamanan

RUU Satu Data Indonesia Masuki Pembicaraan Tingkat I, Kebijakan Pemerintah Harus Miliki Rujukan Sama

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Pemerintah mulai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) dalam Pembicaraan Tingkat I. Baleg menilai penguatan tata kelola data nasional diperlukan agar data yang digunakan dalam perencanaan dan kebijakan pemerintah memiliki rujukan yang sama, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Rieke Diah Pitaloka Dorong RUU Satu Data Indonesia Segera Disahkan

Politik dan Keamanan15 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Rieke Diah Pitaloka Dorong RUU Satu Data Indonesia Segera Disahkan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI Komisi XIII Rieke Diah Pitaloka mendesak RUU Satu Data Indonesia segera disahkan untuk menjadi basis perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan nasional. Pernyatan ini disampaikan melalui rilis terkait Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Delapan Fraksi Sepakat RUU Satu Data Indonesia Jadi Usul DPR RI

Kesejahteraan Rakyat22 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Delapan Fraksi Sepakat RUU Satu Data Indonesia Jadi Usul DPR RI

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia (RUU SDI) usul inisiatif Badan Legislasi (Baleg) untuk ditetapkan sebagai RUU Usul DPR RI. Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-26 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Baleg Optimistis RUU SDI Atasi Perbedaan Data Antarinstansi

Politik dan Keamanan16 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Baleg Optimistis RUU SDI Atasi Perbedaan Data Antarinstansi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Perbedaan data antarkementerian dan lembaga selama ini dinilai menjadi salah satu tantangan dalam penyusunan kebijakan pemerintah. Melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI), DPR RI mendorong lahirnya sistem pengelolaan data yang terstandar sehingga seluruh instansi menggunakan referensi data yang sama.

RUU Satu Data Disepakati Jadi Usul Inisatif DPR, Perkuat Fondasi Perencanaan Pembangunan

Politik dan Keamanan16 Juli 2026

Politik dan Keamanan

RUU Satu Data Disepakati Jadi Usul Inisatif DPR, Perkuat Fondasi Perencanaan Pembangunan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) sebagai RUU Usul Inisiatif DPR. Regulasi tersebut diharapkan menjadi fondasi dalam mewujudkan sistem data nasional yang terintegrasi untuk mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.