E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
RUU Perampasan Aset|Haji|Judol|Polri|dana haji|TPPO|QRIS|UU PDP|Ruang Digital|APH|Aparat Penegak Hukum|Pergantian Kapolri|Bryan Ebem
Jakarta:
Berawan
27°C
Terasa: 32°C
Lembab: 79%
Angin: 9 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI - Gedung Nusantara II Lt.2, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta – Indonesia 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
RUU Perampasan Aset|Haji|Judol|Polri|dana haji|TPPO|QRIS|UU PDP|Ruang Digital|APH|Aparat Penegak Hukum|Pergantian Kapolri|Bryan Ebem
Jakarta:
Berawan
27°C
Terasa: 32°C
Lembab: 79%
Angin: 9 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
#

Kekerasan Seksual

11 artikel dengan tag ini

Komisi XIII Ingatkan Lintas Lembaga Ubah Pola Pikir Demi Cegah TPPO dan Kekerasan Seksual di NTT
Komisi XIII Ingatkan Lintas Lembaga Ubah Pola Pikir Demi Cegah TPPO dan Kekerasan Seksual di NTT
Politik dan Keamanan23 Juli 2026
Komisi XIII Ingatkan Lintas Lembaga Ubah Pola Pikir Demi Cegah TPPO dan Kekerasan Seksual di NTT
Politik dan Keamanan
Komisi XIII Ingatkan Lintas Lembaga Ubah Pola Pikir Demi Cegah TPPO dan Kekerasan Seksual di NTT

PARLEMENTARIA, Kupang – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira mendorong penanganan yang lebih terpadu terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan kekerasan seksual di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pasalnya, kedua persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui penegakan hukum, tetapi memerlukan kolaborasi lintas lembaga yang menyentuh akar permasalahan.

23 Juli 2026
Soedeson Tandra Minta Negara Jamin Pemulihan Korban Kekerasan Seksual Anak
Soedeson Tandra Minta Negara Jamin Pemulihan Korban Kekerasan Seksual Anak
Politik dan Keamanan22 Juli 2026
Soedeson Tandra Minta Negara Jamin Pemulihan Korban Kekerasan Seksual Anak
Politik dan Keamanan
Soedeson Tandra Minta Negara Jamin Pemulihan Korban Kekerasan Seksual Anak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak boleh berhenti pada proses penangkapan dan penghukuman pelaku. Negara juga harus memastikan pemulihan menyeluruh bagi korban, termasuk memberikan layanan psikologis, restitusi, serta jaminan masa depan korban.

Jelang Hari Anak, Rieke Diah Pitaloka Tegaskan Tak Boleh Restorative Justice bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak
Jelang Hari Anak, Rieke Diah Pitaloka Tegaskan Tak Boleh Restorative Justice bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak
Politik dan Keamanan2 Juli 2026
Jelang Hari Anak, Rieke Diah Pitaloka Tegaskan Tak Boleh Restorative Justice bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak
Politik dan Keamanan
Jelang Hari Anak, Rieke Diah Pitaloka Tegaskan Tak Boleh Restorative Justice bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak
Lestari Moerdijat Dorong Penguatan Partisipasi Masyarakat Cegah Kekerasan Seksual
Lestari Moerdijat Dorong Penguatan Partisipasi Masyarakat Cegah Kekerasan Seksual
Kesejahteraan Rakyat29 Juni 2026
Lestari Moerdijat Dorong Penguatan Partisipasi Masyarakat Cegah Kekerasan Seksual
Kesejahteraan Rakyat
Lestari Moerdijat Dorong Penguatan Partisipasi Masyarakat Cegah Kekerasan Seksual

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan partisipasi masyarakat sebagai salah satu pilar utama dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kasus kekerasan seksual yang masih terus berulang di berbagai daerah.

Ansari Desak Penanganan Serius Lonjakan Kekerasan Seksual Anak di Pamekasan
Ansari Desak Penanganan Serius Lonjakan Kekerasan Seksual Anak di Pamekasan
Kesejahteraan Rakyat14 Mei 2026
Ansari Desak Penanganan Serius Lonjakan Kekerasan Seksual Anak di Pamekasan
Kesejahteraan Rakyat
Ansari Desak Penanganan Serius Lonjakan Kekerasan Seksual Anak di Pamekasan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pamekasan, Madura, makin jadi sorotan. Anggota Komisi VIII DPR RI Ansari menilai lonjakan kasus tersebut menjadi alarm serius yang membutuhkan penanganan luar biasa dari pemerintah maupun masyarakat.

Tak Ada Kompromi bagi Pelaku Kekerasan Seksual di Dunia Pendidikan
Tak Ada Kompromi bagi Pelaku Kekerasan Seksual di Dunia Pendidikan
Politik dan Keamanan8 Mei 2026
Tak Ada Kompromi bagi Pelaku Kekerasan Seksual di Dunia Pendidikan
Politik dan Keamanan
Tak Ada Kompromi bagi Pelaku Kekerasan Seksual di Dunia Pendidikan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Kasus dugaan kekerasan seksual yang terjadi di sejumlah lembaga pendidikan dinilai menjadi alarm serius bagi sistem perlindungan anak di Indonesia. Penanganan hukum terhadap pelaku diminta dilakukan secara tegas tanpa kompromi, termasuk memastikan tidak ada perlindungan bagi tersangka yang diduga melarikan diri.

Cucun Soroti Darurat Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan, Minta Pelaku Diberi Efek Jera
Cucun Soroti Darurat Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan, Minta Pelaku Diberi Efek Jera
Kesejahteraan Rakyat8 Mei 2026
Cucun Soroti Darurat Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan, Minta Pelaku Diberi Efek Jera
Kesejahteraan Rakyat
Cucun Soroti Darurat Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan, Minta Pelaku Diberi Efek Jera

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti berbagai kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, termasuk di pondok pesantren (Ponpes). Menurutnya darurat kekerasan seksual di lingkungan pendidikan harus ditangani secara tegas agar ada efek jera bagi pelaku.

Legislator Desak Pemerintah Bentuk Satgas Penanganan Kekerasan Seksual di Ponpes
Legislator Desak Pemerintah Bentuk Satgas Penanganan Kekerasan Seksual di Ponpes
Kesejahteraan Rakyat6 Mei 2026
Legislator Desak Pemerintah Bentuk Satgas Penanganan Kekerasan Seksual di Ponpes
Kesejahteraan Rakyat
Legislator Desak Pemerintah Bentuk Satgas Penanganan Kekerasan Seksual di Ponpes

PARLEMENTARIA, Jakarta — Kasus kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren kembali menjadi sorotan publik, menyusul mencuatnya dugaan kasus di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang melibatkan puluhan santriwati. Kondisi ini dinilai menunjukkan bahwa persoalan kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan sudah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan, sementara penanganannya masih berjalan lambat dan belum memberikan efek jera.

Kutuk Kasus Kekerasan Seksual di Ponpes Pati, Gus Abduh Desak Hukuman Maksimal
Kutuk Kasus Kekerasan Seksual di Ponpes Pati, Gus Abduh Desak Hukuman Maksimal
Politik dan Keamanan5 Mei 2026
Kutuk Kasus Kekerasan Seksual di Ponpes Pati, Gus Abduh Desak Hukuman Maksimal
Politik dan Keamanan
Kutuk Kasus Kekerasan Seksual di Ponpes Pati, Gus Abduh Desak Hukuman Maksimal

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Abdullah, mengutuk keras dugaan kekerasan seksual yang dilakukan pengasuh Pondok Pesantren Ndholo Kusumo berinisial AS terhadap puluhan santri di Pati, Jawa Tengah. Ia mendesak aparat penegak hukum (APH) menangani perkara ini secara tegas dengan menjatuhkan sanksi maksimal sesuai ketentuan perundang-undangan.

DPR Desak Penindakan Tegas Pelaku Kekerasan Seksual Anak
DPR Desak Penindakan Tegas Pelaku Kekerasan Seksual Anak
Kesejahteraan Rakyat4 Mei 2026
DPR Desak Penindakan Tegas Pelaku Kekerasan Seksual Anak
Kesejahteraan Rakyat
DPR Desak Penindakan Tegas Pelaku Kekerasan Seksual Anak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan seksual masih menjadi sorotan. Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani, mendorong agar setiap pelaku kekerasan seksual ditindak tegas karena telah merusak masa depan anak bangsa.

Kekerasan Seksual Anak, Puan Minta Negara Bertindak Cepat dan Tegas
Kekerasan Seksual Anak, Puan Minta Negara Bertindak Cepat dan Tegas
Kesejahteraan Rakyat4 Mei 2026
Kekerasan Seksual Anak, Puan Minta Negara Bertindak Cepat dan Tegas
Kesejahteraan Rakyat
Kekerasan Seksual Anak, Puan Minta Negara Bertindak Cepat dan Tegas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani, mengingatkan pentingnya jaminan mekanisme pelaporan yang aman bagi korban kekerasan seksual. Ia menekankan, sistem pelaporan tidak boleh menimbulkan tekanan tambahan, terutama di lingkungan tertutup seperti pesantren.

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(1050)
  • Industri dan Pembangunan(3679)
  • Isu Lainnya(1043)
  • Kesejahteraan Rakyat(3680)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4538)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

22 Juli 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menegaskan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak harus dilakukan secara tegas tanpa membuka ruang penyelesaian melalui mekanisme restorative justice. Menurutnya, negara wajib memberikan perlindungan maksimal kepada anak sebagai korban, terlebih apabila pelaku memiliki relasi kuasa terhadap korban.

2 Juli 2026
29 Juni 2026
14 Mei 2026
8 Mei 2026
8 Mei 2026
6 Mei 2026
5 Mei 2026
4 Mei 2026
4 Mei 2026
E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
RUU Perampasan Aset|Haji|Judol|Polri|dana haji|TPPO|QRIS|UU PDP|Ruang Digital|APH|Aparat Penegak Hukum|Pergantian Kapolri|Bryan Ebem
Jakarta:
Berawan
27°C
Terasa: 32°C
Lembab: 79%
Angin: 9 km/h