UU TPKS

5 artikel dengan tag ini

Waka DPR RI Sari Yuliati Minta Kepolisian Usut Tuntas Kasus Penyekapan Perempuan di Bandung

Ekonomi dan Keuangan21 Juni 2026

Waka DPR RI Sari Yuliati Minta Kepolisian Usut Tuntas Kasus Penyekapan Perempuan di Bandung

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus penyekapan dan dugaan penganiayaan terhadap seorang perempuan berinisial YTR (29). Dari berbagai sumber yang beredar, diduga penyekapan itu telah terjadi selama tiga tahun di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

21 Juni 2026

Willy Aditya Usulkan Posbakum Fokus pada Sosialisasi Undang-Undang

Politik dan Keamanan10 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Willy Aditya Usulkan Posbakum Fokus pada Sosialisasi Undang-Undang

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengusulkan agar Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang dikembangkan Kementerian Hukum difokuskan pada sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat. Pasalnya, fokus yang jelas diperlukan agar program Posbakum berjalan lebih efektif, terukur, dan mampu meningkatkan pemahaman hukum masyarakat.

KPPRI Siapkan Agenda Advokasi Kebijakan Perempuan dan Anak

Kesejahteraan Rakyat21 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

KPPRI Siapkan Agenda Advokasi Kebijakan Perempuan dan Anak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) menyiapkan berbagai agenda advokasi kebijakan yang berpihak pada perempuan dan anak sebagai tindak lanjut Forum KPPRI bertema Women in Parliament: From Representation to Policy Transformation yang digelar di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Ansari Desak Penanganan Serius Lonjakan Kekerasan Seksual Anak di Pamekasan

Kesejahteraan Rakyat14 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Ansari Desak Penanganan Serius Lonjakan Kekerasan Seksual Anak di Pamekasan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pamekasan, Madura, makin jadi sorotan. Anggota Komisi VIII DPR RI Ansari menilai lonjakan kasus tersebut menjadi alarm serius yang membutuhkan penanganan luar biasa dari pemerintah maupun masyarakat.

UU TPKS Dapat Beratkan Hukuman Pelaku Cabul Santriwati

Kesejahteraan Rakyat8 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

UU TPKS Dapat Beratkan Hukuman Pelaku Cabul Santriwati

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq mendorong agar pelaku pencambulan puluhan santriwati di Pondok Pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mendapat pemberatan hukuman. Hal ini dimungkinkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).