UU TPKS

11 artikel dengan tag ini

Willy Aditya: Perkuat Hukum Acara UU TPPO Demi Tekan Jaringan Pelaku Perdagangan Orang di Indonesia

Politik dan Keamanan31 Juli 2026

Willy Aditya: Perkuat Hukum Acara UU TPPO Demi Tekan Jaringan Pelaku Perdagangan Orang di Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta - Penguatan mekanisme pembuktian dinilai menjadi salah satu kunci agar penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) mampu menjangkau aktor intelektual dan jaringan yang berada di balik praktik eksploitasi manusia. Oleh sebab itu, Komisi XIII DPR RI mendorong pembaruan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), termasuk penguatan hukum acara yang lebih sesuai dengan karakter kejahatan tersebut.

31 Juli 2026

Orientasi Penegakan Hukum Tidak Boleh Berhenti pada Pembuktian Unsur Pidana

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Orientasi Penegakan Hukum Tidak Boleh Berhenti pada Pembuktian Unsur Pidana

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyebut orientasi penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pembuktian unsur pidana dan pemidanaan pelaku semata. Abdullah mengatakan penegakan hukum harus memastikan bahwa korban memperoleh perlindungan secara menyeluruh sejak laporan pertama diterima hingga proses persidangan dan pemulihan selesai. Hal ini disampaikannya, merespon atas kasus dugaan kekerasaan seksual yang dialami seorang gadis sejak kecil hingga dewasa oleh ayah dan 2 pamannya.

Kritik Sikap Komnas Perempuan, Rieke: Jangan Beri Celah Hukum Bagi Pelaku

Politik dan Keamanan29 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Kritik Sikap Komnas Perempuan, Rieke: Jangan Beri Celah Hukum Bagi Pelaku

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka meminta aparat penegak hukum bertindak cermat dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender (KBG) ekstrem yang diduga dilakukan oleh Taufik Hidayat. Dirinya mengingatkan agar tidak ada celah hukum sekecil apa pun yang dapat dimanfaatkan serta menguntungkan pihak pelaku.

Lestari Moerdijat Dorong Penguatan Partisipasi Masyarakat Cegah Kekerasan Seksual

Kesejahteraan Rakyat29 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Lestari Moerdijat Dorong Penguatan Partisipasi Masyarakat Cegah Kekerasan Seksual

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan partisipasi masyarakat sebagai salah satu pilar utama dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kasus kekerasan seksual yang masih terus berulang di berbagai daerah.

Pengungkapan Kasus Penyekapan YTR Hasil Kerja Sinergi Aparat dan Empati Masyarakat

Ekonomi dan Keuangan25 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Pengungkapan Kasus Penyekapan YTR Hasil Kerja Sinergi Aparat dan Empati Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, menyampaikan apresiasi atas kinerja jajaran Kepolisian Daerah Jawa Barat yang telah menangkap Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap perempuan berinisial YTR (29) di Kabupaten Bandung, baru-baru ini.

Apresiasi Gerak Cepat Polda Jabar, Pasal Berlapis Harus Diberikan Pelaku Penganiayaan di Bandung

Politik dan Keamanan24 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Apresiasi Gerak Cepat Polda Jabar, Pasal Berlapis Harus Diberikan Pelaku Penganiayaan di Bandung

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengapresiasi gerak cepat Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) dalam menangkap Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan di Bandung. Ia juga mendesak aparat penegak hukum menerapkan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal terhadap pelaku guna memberikan keadilan bagi korban dan efek jera bagi masyarakat.

Waka DPR RI Sari Yuliati Minta Kepolisian Usut Tuntas Kasus Penyekapan Perempuan di Bandung

Ekonomi dan Keuangan21 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Waka DPR RI Sari Yuliati Minta Kepolisian Usut Tuntas Kasus Penyekapan Perempuan di Bandung

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus penyekapan dan dugaan penganiayaan terhadap seorang perempuan berinisial YTR (29). Dari berbagai sumber yang beredar, diduga penyekapan itu telah terjadi selama tiga tahun di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Willy Aditya Usulkan Posbakum Fokus pada Sosialisasi Undang-Undang

Politik dan Keamanan10 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Willy Aditya Usulkan Posbakum Fokus pada Sosialisasi Undang-Undang

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengusulkan agar Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang dikembangkan Kementerian Hukum difokuskan pada sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat. Pasalnya, fokus yang jelas diperlukan agar program Posbakum berjalan lebih efektif, terukur, dan mampu meningkatkan pemahaman hukum masyarakat.

KPPRI Siapkan Agenda Advokasi Kebijakan Perempuan dan Anak

Kesejahteraan Rakyat21 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

KPPRI Siapkan Agenda Advokasi Kebijakan Perempuan dan Anak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) menyiapkan berbagai agenda advokasi kebijakan yang berpihak pada perempuan dan anak sebagai tindak lanjut Forum KPPRI bertema Women in Parliament: From Representation to Policy Transformation yang digelar di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Ansari Desak Penanganan Serius Lonjakan Kekerasan Seksual Anak di Pamekasan

Kesejahteraan Rakyat14 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Ansari Desak Penanganan Serius Lonjakan Kekerasan Seksual Anak di Pamekasan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pamekasan, Madura, makin jadi sorotan. Anggota Komisi VIII DPR RI Ansari menilai lonjakan kasus tersebut menjadi alarm serius yang membutuhkan penanganan luar biasa dari pemerintah maupun masyarakat.

UU TPKS Dapat Beratkan Hukuman Pelaku Cabul Santriwati

Kesejahteraan Rakyat8 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

UU TPKS Dapat Beratkan Hukuman Pelaku Cabul Santriwati

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq mendorong agar pelaku pencambulan puluhan santriwati di Pondok Pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mendapat pemberatan hukuman. Hal ini dimungkinkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).