Kepastian Status dan Kesejahteraan Guru PPPK Harus Diutamakan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menilai percepatan pengalihan status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu penting dilakukan untuk memberikan kepastian status kepegawaian dan meningkatkan kesejahteraan guru. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari solusi untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik yang masih terjadi di berbagai daerah.

Menurut Ledia, skema PPPK merupakan bagian dari sistem kepegawaian aparatur sipil negara (ASN) yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu, meskipun berstatus sebagai pegawai dengan perjanjian kerja, para guru PPPK tetap perlu mendapatkan kepastian hak dan kesejahteraan.

Hal tersebut disampaikannya sebelum menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Ke-11 Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Lobby Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

"Kita tahu bahwa Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyampaikan bahwa para guru yang menjadi ASN PPPK paruh waktu akan didorong dimaksimalkan untuk menjadi ASN PPPK penuh waktu. Ini menjadi bagian yang sangat penting karena PPPK adalah sebuah bagian dari sistem kepegawaian yang ada di pemerintah kita meskipun statusnya perjanjian kerja," ujar Ledia.

Ia juga mengingatkan bahwa penataan status guru PPPK harus mempertimbangkan kebutuhan tenaga pendidik di setiap wilayah. Sebagai bagian dari ASN, guru dituntut memiliki kesiapan untuk ditempatkan sesuai kebutuhan negara. Oleh karena itu, mekanisme transisi perlu dirumuskan secara tepat agar percepatan pengangkatan dapat berjalan beriringan dengan pemerataan tenaga pendidik dan peningkatan kesejahteraan.

Ledia menegaskan, Komisi X DPR RI akan terus mendiskusikan mekanisme percepatan tersebut bersama pemerintah, termasuk memastikan pengalokasian formasi guru dapat menjawab kebutuhan pendidikan nasional.

"Kita sedang memikirkan bagaimana prosesnya agar bisa terjadi percepatan, tapi insya Allah ini jadi bagian yang sudah didiskusikan dan dipertimbangkan bersama supaya bisa secara tepat mengalokasikan memenuhi kekurangan guru kita dan kemudian memenuhi kesejahteraan guru di Indonesia," tambahnya.

Komisi X DPR RI memandang kepastian status kepegawaian, pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik, dan peningkatan kesejahteraan guru sebagai tiga aspek penting yang harus berjalan beriringan dalam memperkuat kualitas pendidikan nasional. (ndy/ssb)