//
Komisi I Setujui Hibah Kapal Induk Giuseppe Garibaldi dari Italia, Tekankan Transfer Teknologi
Diterbitkan
Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto. |Foto: Farhan/jk
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi I DPR RI menyetujui penerimaan hibah satu unit kapal induk Italian Ship Giuseppe Garibaldi dari Pemerintah Republik Italia kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Persetujuan tersebut diputuskan dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Panglima TNI, dan para Kepala Staf di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengatakan persetujuan hibah kapal induk senilai 54.022.426,67 euro tersebut mengacu pada Surat Menteri Pertahanan RI kepada Ketua DPR RI Nomor B/1845/M/VII/2026 tertanggal 7 Juli 2026. Menurutnya, penerimaan alutsista strategis tersebut harus diikuti dengan kesiapan doktrin, sumber daya manusia, hingga penguatan industri pertahanan nasional.
"Komisi I DPR RI menyetujui penerimaan hibah satu unit kapal induk Italian Ship Giuseppe Garibaldi dari Pemerintah Republik Italia kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia," ujar Utut saat memimpin rapat.
Meski memberikan persetujuan, Komisi I DPR RI menekankan pentingnya penyusunan doktrin operasional yang matang agar kapal induk tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pertahanan negara. Selain itu, kapal hibah tersebut diharapkan menjadi sarana pembelajaran sekaligus wahana alih pengetahuan dan teknologi bagi TNI maupun Kementerian Pertahanan.
Utut menilai pengalaman Indonesia yang untuk pertama kalinya memiliki kapal induk harus menjadi momentum memperkuat kapasitas personel sekaligus mempercepat penguasaan teknologi pertahanan modern.
"Kapal hibah ini harus memberikan lesson learned serta alih pengetahuan teknologi militer secara nyata bagi Kementerian Pertahanan, TNI, dan industri pertahanan nasional," tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Komisi I DPR RI juga mendorong agar penerimaan kapal induk tersebut melibatkan industri pertahanan nasional sehingga manfaatnya tidak hanya memperkuat kemampuan pertahanan, tetapi juga meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kemandirian industri strategis dalam negeri.
Sementara itu, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto menyampaikan apresiasi atas persetujuan seluruh fraksi di Komisi I DPR RI terhadap rencana penerimaan hibah kapal induk tersebut. Pemerintah, kata dia, akan menindaklanjuti berbagai catatan yang disampaikan Komisi I DPR RI sebagai bagian dari proses implementasi.
"Catatan-catatan tadi akan menjadi perhatian kami, terutama terkait anggaran, penyelesaian doktrin, serta pelibatan industri pertahanan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia kita," ujar Donny.
Rapat kerja tersebut menandai dukungan DPR RI terhadap upaya modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) nasional, dengan tetap menekankan aspek kesiapan operasional, keberlanjutan anggaran, transfer teknologi, serta penguatan industri pertahanan dalam negeri. (rr/rdn)
