
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat.|Foto : Ist/Andri
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat menegaskan dua agenda utama yang akan dibahas dalam "The 17th AIPA Caucus 2026" selaras dengan kepentingan strategis Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan, memperkuat ketahanan ekonomi, serta mendorong pembangunan berkelanjutan di ASEAN.
Menurut Syahrul, kedua agenda tersebut merupakan implementasi tema "The Role of Parliament in Strengthening ASEAN Centrality in Navigating Complex Global Challenges", yang menekankan peran parlemen dalam memperkuat sentralitas ASEAN di tengah dinamika global.
"Bagi Indonesia, kedua isu tersebut sejalan dengan kepentingan nasional untuk menjaga stabilitas kawasan, memperkuat ketahanan ekonomi, mendorong pembangunan berkelanjutan, serta memastikan ASEAN tetap menjadi kawasan yang damai, tangguh, dan berdaya saing," ujarnya dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Senin (20/7/2026).
Syahrul menjelaskan, pembahasan akan berlangsung dalam Sidang Pleno II melalui dua sesi panel, yakni "AIPA Key Role in Promoting Inclusive Peace Governance" dan "ASEAN and Climate Change: AIPA Contributions to Protect the Future of the People". Kedua sesi menghadirkan narasumber dari AIPA Secretariat, ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (ASEAN-IPR), Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), ISEAS–Yusof Ishak Institute, World Resources Institute (WRI) Indonesia, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI.
Agenda pertama akan membahas penguatan tata kelola perdamaian yang inklusif melalui peran parlemen dalam mendorong perdamaian yang berkelanjutan. Pembahasan juga mencakup implementasi ASEAN Treaty of Amity and Cooperation (TAC) yang memasuki usia ke-50 pada 2026, serta pentingnya pemberdayaan perempuan dan generasi muda sebagai penggerak dialog dan perdamaian di kawasan.
Sementara itu, agenda kedua akan berfokus pada penguatan kontribusi parlemen dalam menghadapi perubahan iklim, termasuk harmonisasi kebijakan nasional dengan agenda iklim ASEAN, pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru, serta penguatan tata kelola iklim di tingkat regional.
Politisi Fraksi PKS ini menambahkan, rekomendasi dari kedua sesi tersebut akan dibahas dalam Sidang Pleno III sebelum dirumuskan menjadi laporan akhir The 17th AIPA Caucus yang akan disahkan seluruh delegasi pada penutupan forum. Ia berharap rekomendasi tersebut dapat menjadi acuan bagi parlemen negara anggota dalam mendukung agenda strategis ASEAN.
"Memperkuat sentralitas ASEAN melalui diplomasi parlemen merupakan kebutuhan strategis bagi masa depan kawasan. AIPA menjadi platform penting untuk membangun konsensus, memperkuat kepercayaan, dan menghasilkan rekomendasi yang konkret serta dapat ditindaklanjuti oleh ASEAN," pungkas Anggota Komisi I DPR RI tersebut. (rr/rdn)